Airlangga-Purbaya-Rosan Trio Kebut Pembangunan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali meluncurkan gebrakan baru. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini, berencana membentuk tim akselerasi pembangunan untuk mempercepat penyerapan belanja negara dan memastikan program-program Pemerintah berjalan optimal.

Rencana tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Menurut Purbaya, tim ini akan diisi oleh dirinya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani. “Tujuannya supaya semua program bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.

Melalui tim tersebut, Pemerintah akan mengevaluasi program-program yang lambat menyerap anggaran atau tidak efektif mendorong pembangunan. Anggaran yang tidak terserap akan direalokasi ke program lain, atau dipercepat pencairannya bila termasuk program prioritas presiden.

Purbaya menekankan, langkah ini bukan sekadar strategi jangka pendek, melainkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat pembangunan ekonomi. “Selama ini yang macet-macet akan kita lancarkan. Dana-dana yang menganggur akan saya optimalkan untuk pembangunan,” ujarnya.

Baca juga : Prabowo Fokus Garap Kopdes Dan Pertanian

Ia memastikan tidak akan ada lagi sisa anggaran yang berlimpah. “Saya ingin di akhir tahun semua uang bisa dipakai secara efektif. Uang dipakai untuk pembangunan,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya juga telah memindahkan dana pemerintah senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank BUMN, yaitu Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI—untuk mendorong pembiayaan sektor riil. “Anda akan melihat kondisi ekonomi yang berbeda dari sekarang,” tukasnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Pemerintah berkomitmen mempercepat pelaksanaan program pembangunan lewat paket kebijakan ekonomi baru. Sejumlah program tengah dipersiapkan sesuai arahan Presiden, antara lain peningkatan produktivitas, perluasan program magang bagi fresh graduate, serta perpanjangan bantuan pangan selama tiga bulan ke depan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan perluasan insentif Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), serta memperluas fasilitas jaminan sosial bagi pekerja, termasuk pekerja lepas seperti pengemudi ojek online. “Pemerintah akan menanggung 50 persen pembiayaan. Teknisnya sedang disiapkan,” jelas Airlangga.

Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan akan menyalurkan fasilitas untuk kepemilikan maupun renovasi rumah, disertai program cash for work di sektor perhubungan dan perumahan.

Baca juga : Harga Emas Diramal Terus Meroket 4 Tahun Ke Depan

Gebrakan Purbaya disambut positif DPR. Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin menilai tim akselerasi ini mampu mempercepat serapan belanja negara, terutama pada program prioritas.

Apalagi hingga semester I-2025, realisasi belanja negara baru mencapai 38,8 persen. “Selain mengawal, tim ini juga bisa memastikan serapannya berkualitas,” ujar Puteri kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (13/9/2025).

Ia menyarankan agar tim fokus pada program prioritas nasional yang masih rendah realisasinya. Langkah awal penting adalah mengidentifikasi program yang belum berjalan maksimal, lalu melakukan pendampingan dan monitoring berkala.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri menambahkan, tim ini akan memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga belanja negara terserap optimal. “Catatannya, percepatan ini tetap harus dijaga kualitas dan akuntabilitasnya agar tidak menimbulkan pemborosan atau masalah hukum,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (13/9/2025).

Menurut Hanif, percepatan belanja akan meningkatkan daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja, mempercepat proyek infrastruktur, serta menjaga pertumbuhan ekonomi. Ia juga menilai langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik dan investor.

Baca juga : Manchester City Vs Manchester United, Derby Antar Pesakitan

Senada dikatakan Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan. Dia menilai pembentukan tim akselerasi merupakan langkah tepat untuk mengatasi hambatan (debottlenecking) dalam pelaksanaan program Pemerintah.

“Terkadang hambatan realisasi program muncul karena harus lintas sektoral, sehingga sulit ditangani satu kementerian. Dengan tim akselerasi, hambatan seperti itu bisa segera teratasi. Sekarang kita tunggu gebrakannya,” jelas Herry.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.