Amerika Shutdown, Airlangga Pastikan Tidak Ngefek Ke Kita

 Sebelumnya 
Bagi warga AS, penghentian operasional pemerintahan bukan yang pertama di era Presiden Donald Trump. Shutdown kali ini menjadi yang keempat pada pemerintahan Trump. 

Sebelumnya, pada periode pertama pemerintahan Trump (2017–2021), terjadi tiga kali kebuntuan politik antara Gedung Putih dan Kongres atau Senat. Shutdown pertama berlangsung Januari 2018, saat layanan federal lumpuh selama tiga hari. 

Penyebabnya adalah tarik-menarik soal imigrasi, khususnya program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) yang melindungi imigran muda dari deportasi. Demokrat dan Republik bersikukuh dengan posisi masing-masing, hingga akhirnya anggaran darurat baru disepakati tiga hari kemudian. 

Baca juga : Tragedi Ambruknya Musola Pesantren Al Khoziny, 13 Santri Meninggal Dunia

Belum genap sebulan, krisis serupa terulang pada Februari 2018. Shutdown kali itu singkat, hanya satu hari, akibat proses pengesahan anggaran yang tersendat di Senat. 

Yang paling panjang dan meninggalkan jejak mendalam adalah shutdown ketiga pada 22 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019. Shutdown ini berlangsung sekitar 35 hari, menjadi yang terlama dalam sejarah AS. Penyebabnya, Trump bersikeras meminta pendanaan miliaran dolar untuk pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko, sementara Demokrat menolak keras. 

Kini, di periode keduanya, Trump kembali menghadapi jalan buntu dalam menetapkan anggaran. Shutdown dimulai dari kegagalan Kongres menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran sebelum tahun fiskal berakhir 30 September. DPR yang dikuasai Partai Republik berhasil meloloskan rancangan tersebut, namun terhenti di Senat. Pemungutan suara berakhir 55-45, gagal menembus syarat minimal 60 suara. 

Baca juga : Hari Ini Buka Pendaftaran Calon Ketua, Golkar Bengkulu Siap Gelar Musda

Perdebatan inti kali ini terkait nasib subsidi kesehatan dalam Affordable Care Act (ACA). Demokrat bersikeras memperpanjang subsidi tersebut, sementara Republik menolak dan ingin anggaran bersih tanpa tambahan persyaratan. 

Trump langsung memanfaatkan situasi ini sebagai panggung politik. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, ia menyalahkan Demokrat sebagai biang kerok shutdown. 

“Demokrat ingin menutup Pemerintahan. Jadi, ketika itu ditutup, mau tidak mau harus ada PHK massal,” tuding Trump, seperti dikutip Bloomberg, Kamis (2/10/2025). 

Baca juga : Kisruh Di Markas PPP, Kubu Mardiono Ngajak Kubu Agus Rukun Lagi

Trump juga tampak tidak memusingkan shutdown. Ia justru melihatnya sebagai peluang membersihkan birokrasi. Trump menyebut banyak pegawai federal tidak produktif dan menjadi “dead wood” yang membebani anggaran. 

Jika krisis berlanjut, Gedung Putih melalui Kantor Manajemen dan Anggaran menyiapkan skenario reduction-in-force atau pemangkasan besar-besaran. Tidak hanya itu, Trump juga membekukan dana 26 miliar dolar AS atau setara Rp 432 triliun untuk negara bagian yang condong ke Demokrat. “Miliaran dolar bisa dihemat,” tulis Trump di akun Truth Social. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.