Tantangan Perlindungan PMI: Maraknya Keberangkatan Secara Non-Prosedural

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin bersama Wakil Menteri (Wamen) Christina Aryani menggelar acara coffee morning bersama jurnalis dari berbagai media di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Acara ini menjadi platform strategis untuk memperkuat kemitraan antara Pemerintah dan media dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya migrasi aman, legal, dan bermartabat.

Mukhtarudin mengatakan, media adalah mitra kunci dalam menyampaikan informasi yang akurat dan konstruktif kepada publik. Acara ini adalah kesempatan untuk saling mengenal, berbagi pandangan, dan mendengar masukan.

"Kritik dari media sangat kami hargai untuk memperbaiki kinerja kami,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Mukhtarudin menyoroti salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan pekerja migran.

Yaitu, maraknya keberangkatan secara non-prosedural. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara ilegal sering kali menjadi sumber masalah.

"Kami tidak tahu mereka berangkat melalui jalur apa, bekerja di mana, atau dalam kondisi seperti apa. Ini menyulitkan pemerintah untuk memberikan perlindungan,” jelas Mukhtarudin.

Data dari KemenP2MI menunjukkan pekerja migran non-prosedural sering kali menjadi korban eksploitasi. Mulai dari penipuan oleh calo, upah yang tidak dibayar, hingga kasus yang lebih serius seperti perdagangan manusia.

Baca juga : PM Takaichi Tancap Gas

Berbeda dengan pekerja migran resmi, yang keberangkatannya diatur melalui perjanjian kerja, jaminan sosial, dan pengawasan hukum, pekerja non-prosedural tidak memiliki perlindungan dasar ini.

"Pekerja resmi hampir tidak pernah menimbulkan masalah serius karena sistemnya sudah jelas. Yang non-prosedural justru rentan karena ketidaktahuan mereka tentang prosedur yang benar,” tegas Mukhtarudin.

Fenomena ini tidak terlepas dari tantangan struktural, seperti kurangnya literasi migrasi di kalangan masyarakat, akses terbatas ke informasi resmi, dan praktik calo yang memanfaatkan ketidaktahuan calon pekerja migran.

Untuk itu, Mukhtarudin menekankan pentingnya sosialisasi kampanye migrasi aman yang masif, dengan media sebagai ujung tombak penyampaian pesan kepada masyarakat luas.

Untuk mengatasi masalah ini, KemenP2MI sedang merancang sistem penempatan pekerja migran yang terintegrasi, mencakup seluruh rantai proses migrasi.

Mulai dari pelatihan pra-keberangkatan, penempatan di negara tujuan, hingga pemberdayaan pekerja migran yang kembali ke tanah air (purna migran).

Sistem ini kata dia, melibatkan kolaborasi lintas sektoral dengan 12 kementerian dan lembaga vokasi, serta kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memperkuat diplomasi perlindungan di negara tujuan.

Mukhtarudin ingin pekerja migran Indonesia tidak hanya berangkat dengan aman, tetapi juga pulang dengan martabat.

Baca juga : DPD RI Dorong Kolaborasi Penguatan Industri Lokal DIY

"Mereka harus punya keterampilan yang kompetitif, sehingga bisa berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional,” ujar politikus Golkar ini.

Pendekatan ini jelas dia, sejalan dengan visi pemerintah untuk mengubah paradigma pekerja migran dari tenaga kerja berkeahlian rendah menjadi tenaga kerja yang berdaya saing tinggi.

Misalnya, melalui pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja internasional, pekerja migran diharapkan mampu mengisi posisi yang lebih strategis, seperti perawat, teknisi, atau pekerja di sektor teknologi, bukan hanya pekerja domestik atau buruh kasar.

Lebih lanjut, Mukhtarudin membeberkan sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025, KemenP2MI telah meluncurkan sejumlah inisiatif strategis untuk mendukung visi tersebut, antara lain KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Program Kredit Usaha Rakyat ini telah menyalurkan Rp 60 miliar kepada lebih dari 2.000 penerima manfaat untuk mendukung keberangkatan pekerja migran secara resmi.

Dana ini membantu biaya pelatihan, administrasi, dan kebutuhan lainnya, sehingga pekerja tidak terjebak dalam utang kepada calo.

Lalu, Migrant Center di Perguruan Tinggi. KemenP2MI bekerja sama dengan universitas untuk mendirikan pusat informasi dan pelatihan bagi calon pekerja migran. Pusat ini juga berfungsi sebagai wadah edukasi tentang migrasi aman.

Berikutnya, Kelas Migran untuk Siswa SMK. Program ini menargetkan siswa sekolah kejuruan untuk diberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja global, sekaligus literasi tentang prosedur migrasi resmi.

Selanjutnya, Pengembangan Desa Migran Emas. Inisiatif ini fokus pada pemberdayaan ekonomi di desa-desa yang menjadi kantong pekerja migran, dengan tujuan menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan, termasuk untuk purna migran.

Baca juga : Tingginya 2 Meter, Ini Gunungan Uang Sitaan Kejagung Terkait Kasus CPO

Program-program ini menunjukkan pendekatan holistik KemenP2MI dalam menangani isu pekerja migran, tidak hanya dari sisi perlindungan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Acara coffee morning ini ditutup dengan komitmen bersama antara KemenP2MI dan media untuk memperkuat edukasi publik tentang migrasi aman.

Media diminta tidak hanya melaporkan kasus-kasus pelanggaran, tetapi juga mengamplifikasi kisah sukses pekerja migran resmi dan program pemerintah yang mendukung mereka.

Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa migrasi yang dilakukan dengan benar tidak hanya aman, tetapi juga dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan.

“Media punya kekuatan untuk mengubah persepsi. Kami harap teman-teman jurnalis bisa membantu kami menyebarkan pesan bahwa migrasi aman adalah pilihan terbaik bagi pekerja migran dan keluarganya,” tutup Mukhtarudin.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.