Dark/Light Mode

Dibantu CISAC

Menkum Siap Benahi Sistem Royalti Musik

Selasa, 4 November 2025 07:00 WIB
Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI), Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Direktur Regional Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) untuk Asia Pasifik, Benjamin Ng di Ruang Kerja Menkum, Jakarta, Senin (3/11/2025). (Foto: Dok. kemenkum).
Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI), Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Direktur Regional Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) untuk Asia Pasifik, Benjamin Ng di Ruang Kerja Menkum, Jakarta, Senin (3/11/2025). (Foto: Dok. kemenkum).

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Direktur Regional Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) untuk Asia Pasifik, Benjamin Ng di Ruang Kerja Menkum, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, CISAC menyatakan kesiapan membantu Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum (Kemenkum), memperkuat regulasi dan tata kelola hak cipta. Termasuk penerapan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan royalti.

Baca juga : Kobarkan Indonesia Yang Sehat, Bersih Dan Berdaulat

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan, Pemerintah berkomitmen terhadap prinsip transparansi dalam pengelolaan royalti internasional. “Masalah tata kelola royalti di Indonesia masih banyak trust issue. Ini yang akan kita benahi,” katanya.

Politikus Partai Gerindra ini menekankan, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) harus menyerahkan data hasil collecting royalti dan distribusinya kepada para pemilik hak cipta dan pihak terkait agar tidak lagi menimbulkan keluhan seperti sebelumnya.

Baca juga : OSO Tegaskan Membangun Indonesia Harus Dari Daerah

Selain itu, Supratman menyambut baik kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyusunan Undang-Undang (UU) Hak Cipta dan menegaskan komitmen Pemerintah memperkuat ekosistem hak cipta nasional. “Perlindungan hak cipta, distribusi digital, fair monetization, dan transparansi tata kelola royalti adalah isu mendesak. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kami menegakkan integritas dan transparansi sebagai fondasi untuk memerangi korupsi dan memperkuat sistem kreatif Indonesia,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Supratman juga memaparkan inisiatif Protokol Jakarta, yang tengah disiapkan Pemerintah Indonesia untuk dibawa ke WIPO. Inisiatif ini bertujuan mewujudkan keadilan ekonomi kreatif global melalui model royalti digital yang adil, transparansi algoritma dan distribusi, perlindungan kreator dari negara berkembang, serta pembayaran royalti lintas negara yang lebih seimbang.

Baca juga : Demi Kemandirian Pangan Nasional, Gerindra Dorong Anak Muda Menjadi Petani

“Indonesia ingin memastikan aturan internasional tidak hanya menguntungkan negara maju dan platform global. Protokol Jakarta adalah suara bagi keadilan kreator dunia, terutama dari negara berkembang,” tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.