Politik Luar Negeri Prabowo Mesin Kesejahteraan Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak sebatas diplomasi elite. Arah kebijakan kini ditegaskan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun komunitas yang berdaya secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, mengatakan politik luar negeri Indonesia pada era pemerintahan Presiden Prabowo telah menjadi fondasi strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Politik luar negeri telah menjadi instrumen nyata untuk memastikan rakyat lebih sejahtera, terlindungi, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin ini dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/12/2025).

Baca juga : Ijeck Bantah Lakukan Komunikasi Dengan Doli

Ketua Umum PKB ini menegaskan, tujuan utama politik luar negeri adalah mewujudkan kepentingan nasional. Bagi Indonesia, kepentingan tersebut mencakup perlindungan seluruh rakyat, peningkatan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, serta kontribusi aktif terhadap ketertiban dunia.

Dalam konteks tersebut, Cak Imin menilai Presiden Prabowo berhasil menerjemahkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif menjadi strategi operasional yang konkret, bukan sekadar slogan zero enemy, thousand friends.

“Bebas dan aktif hari ini berwujud kebebasan Indonesia untuk menentukan kepentingannya sendiri dan memperjuangkannya di panggung internasional,” katanya.

Baca juga : Siap Dalam Suka Dan Duka, PAN Janji Setia Kepada Prabowo

Menurut Cak Imin, strategi itu tercermin dari partisipasi Indonesia dalam forum BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sekaligus tetap menjaga hubungan strategis dengan kekuatan Barat tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

“Pendekatan ini dikenal sebagai strategic hedging, yang memungkinkan Indonesia menjaga kedaulatan sambil memanfaatkan peluang global untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu menambahkan, salah satu wujud konkret kebijakan tersebut adalah penguatan diplomasi ekonomi, antara lain melalui pembentukan Direktorat Jenderal Diplomasi Ekonomi di Kementerian Luar Negeri.

Baca juga : Copot Kajari HSU Imbas OTT KPK, Kejagung: Bagian Evaluasi Kinerja

Langkah itu menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tidak lagi bersifat simbolis, melainkan berorientasi pada hasil nyata bagi penguatan ekonomi nasional dan pemberdayaan masyarakat.

Cak Imin mencontohkan langkah proaktif Kementerian Luar Negeri dalam mendorong Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia–Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement/I-EAEU FTA) yang dimulai pada 2022 dan ditargetkan ditandatangani pada akhir 2025. Kesepakatan tersebut dinilai membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia di kawasan Eropa.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.