Progres Sekolah Rakyat Nganjuk Baru 15 Persen, Menteri PU Tegur Keras Jajaran

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyoroti lambatnya progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang hingga kini baru mencapai sekitar 15 persen. Kondisi tersebut dinilai tertinggal jauh dibandingkan proyek serupa di Surabaya dan Sampang.

Kekesalan itu disampaikan Dody saat melakukan peninjauan lapangan pada Sabtu (11/4/2026). Dody mengaku geram karena proyek yang ditargetkan rampung pada Juni 2026 justru menunjukkan perkembangan yang jauh dari harapan.

"Nganjuk sangat-sangat tertinggal. Mungkin baru sekitar 15 persen. Yang saya tidak suka, saat saya datang justru diberikan alasan keterlambatan, bukan solusi untuk mengejar ketertinggalan,” kata Dody saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya, Minggu (12/4/2026).

Dody mengungkapkan kecurigaannya terhadap adanya praktik tidak sehat yang berpotensi menghambat jalannya proyek. Ia menilai jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian PU, yang bertanggung jawab atas proyek tersebut, terkesan tidak tegas terhadap penyedia jasa.

Baca juga : Wamen Fajar Pastikan Sekolah Rakyat Didukung Guru Berkualitas

Ia juga menyinggung adanya rumor mengenai dugaan pemberian setoran dari penyedia jasa kepada pihak tertentu. Meski belum dapat dibuktikan, Dody menegaskan indikasi tersebut harus menjadi perhatian serius.

“Kenapa tim saya seolah takut dengan penyedia jasa? Memang ada rumor di luar, tapi saya tidak bisa buktikan. Namun fakta di lapangan seperti yang terjadi di Nganjuk ini membuat saya sangat emosi,” tegasnya.

Menurut Dody, lambatnya progres pembangunan mencerminkan kurangnya keseriusan sejumlah pihak dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrem.

“Jangan main-main dengan program prioritas presiden, apalagi yang bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem,” ancam politisi partai Demokrat itu.

Baca juga : Wamenkop Dorong Kopdes Merah Putih Bersinergi Koperasi Jasa TCI

Ia menekankan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bekerja secara profesional dalam mendukung kebijakan pemerintah. Sebagai pembantu Presiden, para menteri dan ASN memiliki tanggung jawab untuk memastikan program berjalan sesuai target.

Dody juga mengungkapkan persoalan ini telah terdeteksi sejak dua bulan terakhir. Ia menemukan adanya ketidaksesuaian antara target penyelesaian yang diinginkan Presiden, yakni agar Sekolah Rakyat dapat digunakan pada awal Juli 2026 dengan jadwal kontrak proyek yang baru berakhir pada 23 Juli 2026.

“Ini seolah-olah melawan perintah Presiden. Juli itu adik-adik kita sudah harus masuk ke Sekolah Rakyat yang baru,” cetusnya.

Sebagai tindak lanjut, Dody memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS Kementerian PU. Evaluasi tersebut mencakup aspek pengawasan, arahan, hingga pembinaan terhadap penyedia jasa yang dinilai masih lemah.

Baca juga : Transjakarta Jangkau 92 Persen Wilayah Jakarta

Ia menegaskan langkah tegas akan diambil guna memastikan proyek berjalan sesuai target dan standar yang telah ditetapkan. Dody juga menyampaikan permohonan maaf atas emosinya saat peninjauan di lapangan. "Ini tanggung jawab saya. Program ini harus berhasil,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.