Gejolak Di Aceh Harus Secepatnya Didinginkan

RM.id  Rakyat Merdeka - Seruan persatuan menggema dari Jakarta menyusul kericuhan yang mewarnai peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Banda Aceh. Pemerintah dan sejumlah tokoh nasional meminta seluruh pihak menahan diri. Jangan sampai gejolak yang terjadi melebar dan mengganggu perdamaian Aceh yang telah terjaga selama lebih dari dua dekade. 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga perdamaian Aceh. Pemerintah, kata dia, menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, sepanjang dilakukan sesuai hukum. 

"Perdamaian Aceh harus kita jaga bersama. Bendera Merah Putih dan Garuda Pancasila sebagai simbol negara wajib kita hormati," kata Djamari dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).

Djamari mengatakan, Pemerintah Pusat menghormati kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurutnya, perdamaian Aceh yang telah terpelihara lebih dari dua dekade, merupakan capaian penting yang harus terus dirawat melalui dialog, persaudaraan, dan penghormatan terhadap hukum. 

Djamari juga menegaskan, Bendera Merah Putih dan Garuda Pancasila merupakan simbol negara yang wajib dihormati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Karena itu, Djamari meminta aparat mendalami fakta, pelaku, motif, dan unsur hukumnya secara objektif terkait pelepasan Bendera Merah Putih, serta dugaan pelepasan dan perusakan Lambang Negara Garuda Pancasila. 

"Apabila ditemukan unsur tindak pidana, pelakunya harus diproses tegas dan adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal yang sama berlaku terhadap setiap tindakan kekerasan dan perusakan," pintanya. 

Baca juga : Neni Nur Hayati: Pembahasan Pansus Panjang Dan Lama

Seruan menjaga ketenangan juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. 

Yusril berharap situasi Aceh kembali kondusif. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan ketenangan dan menjaga perdamaian yang telah susah payah dibangun. 

"Mudah-mudahan suasana di Aceh sudah kondusif dan semua pihak menjaga ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian," ujar Yusril di Istana, Jakarta, Senin (17/8/2026). 

Yusril menegaskan, Pemerintah menghormati seluruh masyarakat Aceh yang diyakininya sama-sama mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah, kata dia, juga terus bekerja memperbaiki berbagai persoalan yang masih ada. 

"Tentu kita terus bekerja bersama memperbaiki keadaan," cetusnya. 

Seruan serupa disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Ia mengajak masyarakat Aceh menjaga persatuan dan tetap berada dalam bingkai NKRI. 

Baca juga : Zulfikar Arse Sadikin: Kalau Melalui Pansus, Semua Akan Dilibatkan

"Saya berharap seluruh saudara saya yang ada di Aceh, hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersatu, berdaulat, adil dan makmur," kata Supratman di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026). 

Supratman memastikan Pemerintah akan terus mengatasi berbagai persoalan di seluruh wilayah Indonesia. Khusus Aceh, dia mengaku telah bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). 

Pertemuan itu membahas keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang masa berlakunya akan berakhir pada 2027. 

Presiden Prabowo Subianto, kata Supratman, juga telah memintanya berkoordinasi dengan DPR. 

Ia berharap pembahasan mengenai keberlanjutan Otsus Aceh dapat dituntaskan tahun ini sehingga kebijakan khusus tersebut memiliki kepastian. "Ini bagian dari upaya Pemerintah terus menjawab berbagai kebutuhan dan persoalan masyarakat Aceh melalui jalur konstitusional," yakinnya. 

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan tidak ada penambahan personel TNI untuk mengamankan Aceh. 

Baca juga : Prabowo Tegaskan Arah Baru Pembangunan RI

Menurut Maruli, situasi di Aceh masih terkendali. TNI juga siap membantu kepolisian dalam penegakan hukum apabila diperlukan. 

"Saya sudah tanya sampai tadi pagi, saya cek, Pangdam tidak perlu, tidak ada penambahan. Kami tetap dukung tugas kepolisian untuk mengamankan wilayah," kata Maruli usai menghadiri HUT RI ke-81 di Istana Negara, Senin (17/8/2026). 

JK Ikut Bersuara 

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) melihat adanya dinamika provokasi dalam peringatan Hari Damai Aceh ke-21. 

Menurut JK, situasi tersebut perlu dilihat secara jernih karena secara umum masyarakat Aceh tetap menginginkan perdamaian. 

"Kemudian, entah bagaimana sebabnya tentu ada yang memprovokasi, tibalah demo dan mengganti bendera itu," kata JK dalam tayangan video dari tim medianya, Sabtu (16/8/2026). 

Tokoh kunci tercapainya Kesepakatan Helsinki tersebut mengatakan, masyarakat Aceh sebenarnya telah menikmati banyak manfaat dari perdamaian. "Namun, mungkin ada masyarakat yang kurang puas tak mendapat kesempatan atau apa, sehingga menimbulkan ini," tuturnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.