Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah menegaskan kebijakan terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak semata mempertimbangkan aspek fiskal, tetapi juga dampaknya terhadap inflasi, daya beli masyarakat, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Bendahara Negara menyampaikan bahwa pelepasan subsidi BBM berpotensi memicu kenaikan inflasi sekaligus menekan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Baca juga : Edy Kusnadi Resmi Jadi Calon Dirut Bank Kalbar, Ini Strateginya Perkuat Ekonomi
“Hitungannya kita adalah mana yang paling bagus, kita subsidi atau kita ambil subsidinya. Uangnya banyak, saya belanjain, tapi ekonominya runtuh, karena susah dikendalikan,” ujarnya di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Ia menekankan, pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan langkah agar keseimbangan antara kesehatan fiskal dan stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Baca juga : PLN Watch: Transisi Energi Jadi Kunci Hadapi Rekanan Geopolitik
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi Indonesia pada April 2026 mencapai 2,42 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Kenaikan tersebut tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang meningkat dari 108,47 pada April 2025 menjadi 111,09 pada April 2026.
Data tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga masih relatif terkendali, namun tetap menjadi faktor penting dalam perumusan kebijakan, termasuk terkait subsidi energi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
