Mensos Gus Ipul Datangi KPK, Konsultasi Program Sekolah Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi terkait rencana pengadaan barang dan jasa dalam program Sekolah Rakyat.

Dia berharap, dalam proses pengadaannya tersebut tidak tersangkut praktik tindak pidana korupsi.

Dari pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Jumat (8/5/2026), Gus Ipul sekitar pukul 9.13 WIB. Dia datang bersama rombongan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Di antaranya Wamensos Agus Jabo Priyono, serta sejumlah Direktur Jenderal (Dirjen).

"Silaturahmi, konsultasi, minta nasihat, dan sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos," kata Gus Ipul kepada wartawan.

Gus Ipul bilang, tidak ada persiapan khusus atas kedatangannya ke KPK untuk menyampaikan rencana pengadaan barang dan jasa.

Baca juga : CKG Jangkau 100 Juta Warga, Sekolah Rakyat Kian Bertambah

Selebihnya, dia menyatakan bakal meminta nasihat, saran, maupun kritik terkait pengadaan yang akan dilaksanakan pada tahun ini.

"Kita ingin program strategis Bapak Presiden, khususnya Sekolah Rakyat, tidak dikotori oleh praktik korupsi," imbuhnya.

Karenanya, sejak awal sebelum pengadaan, pihaknya terbuka dan menyampaikan segala hal yang telah dilakukan sebelumnya, baik kepada publik hingga lembaga pemeriksa, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Lembaga-lembaga tersebut digandeng untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

"Nah, nanti kita coba nasihatnya seperti apa akan kita tindak lanjuti," ujarnya.

Baca juga : Bantuan Sanitasi Dari Negara Perbaiki Kualitas Hidup Rakyat

Sebelumnya, Gus Ipul memang berencana datang ke KPK untuk melaporkan proses pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan program pembangunan Sekolah Rakyat.

"Tentu kami terbuka dan, jika ada waktu, besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati," jawab Gus Ipul kepada wartawan di kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, pertemuan dengan KPK bakal menjadi kesempatan baik untuk mengevaluasi pengadaan.

Nantinya, hasil evaluasi dari pertemuan itu akan dijadikan acuan untuk pengadaan barang dan jasa di di tahun 2026 ini.

KPK memang tengah melakukan kajian terhadap program Sekolah Rakyat yang dikelola Kemensos. Analisis kajian dilakukan Direktorat Monitoring KPK untuk mengetahui potensi korupsi pada program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Baca juga : Petugas Sekuriti Asal Serang Raih Hadiah Mobil dari Program Viu x Telkomsel

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, kajian tersebut meliputi potensi rasuah dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial.

"Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel," ucap Budi dalam keterangannya, Senin (4/5/2026) lalu.

Kata Budi, sektor pengadaan barang dan jasa masih rawan terjadi praktik tindak pidana korupsi.

Modus rasuah yang kerap dilakukan oleh para pelaku korupsi terdiri rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.