Dark/Light Mode

Transformasi Desa Pesisir Nasional

1.269 Kampung Nelayan Siap Jadi Motor Ekonomi

Jumat, 3 Juli 2026 06:55 WIB
Rapat Koordinasi Nasional Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan 2026 di Jakarta, Kamis (2/7/2026). Foto: Dok. KKP.
Rapat Koordinasi Nasional Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan 2026 di Jakarta, Kamis (2/7/2026). Foto: Dok. KKP.

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menargetkan pembangunan 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di berbagai wilayah Indonesia pada 2026 sebagai strategi mempercepat transformasi desa pesisir menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Melalui program tersebut, Pemerintah berharap meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir melalui pengembangan infrastruktur, modernisasi perikanan, dan perluasan akses pasar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dimulai dari desa-desa pesisir yang memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi, sekaligus penopang ketahanan pangan nasional.

“Program Kampung Nelayan Merah Putih salah satu strategi mentransformasi desa nelayan menjadi kawasan yang produktif dan modern,” ujar Trenggono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan 2026 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Program KNMP telah diujicobakan di Kampung Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua, sejak 2023. Hasilnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara signifikan.

Nilai tukar nelayan meningkat menjadi 113,2. Penjualan ikan naik 47 persen, produksi tangkapan melonjak 103 persen, dan pendapatan nelayan meningkat hingga 78 persen.

Baca juga : Laba BUMN Melonjak, Bukti Transformasi Ekonomi Nasional Danantara Efektif

Akses pemasaran hasil perikanan juga semakin luas hingga menjangkau Bitung, Jakarta, Semarang, dan Surabaya dengan total distribusi mencapai 295 ton. Bahkan, sekitar 90 persen hasil produksi kini dipasarkan ke luar negeri.

“Dulu penjualannya hanya di pasar lokal, sekarang hampir 90 persen sudah ekspor. Ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir dengan proyeksi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 hingga 16,2 persen,” ungkapnya.

Pengembangan KNMP dilakukan melalui tiga tahapan, yakni peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas, dan keberlanjutan. Pada tahap akhir, masyarakat pesisir didorong melakukan diversifikasi usaha melalui pengembangan budi daya laut yang memiliki potensi ekonomi besar.

Model bisnis KNMP juga dirancang agar nelayan tidak hanya bergantung pada penangkapan ikan, tetapi memperoleh dukungan pembiayaan, fasilitas operasional, serta akses pasar domestik dan ekspor. Saat ini, sebanyak 65 KNMP tengah menjalani proses transformasi operasional.

Trenggono menjelaskan, pengembangan KNMP merupakan bagian dari implementasi kebijakan ekonomi biru yang sejalan dengan visi Asta Cita Presiden untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Kebijakan tersebut didukung berbagai program prioritas, antara lain perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut.

Untuk memperkuat daya saing sektor perikanan, Pemerintah juga mempercepat modernisasi armada penangkapan ikan. KKP menargetkan pembangunan 50 kapal perikanan modern hingga akhir 2026 sebagai tahap awal dari target 1.582 kapal yang akan direalisasikan secara bertahap hingga 2028.

Baca juga : Pertamina Patra Niaga Ubah Eceng Gondok Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Sebanyak 1.000 di antaranya merupakan kapal berkapasitas 30 Gross Ton (GT) yang diprioritaskan mendukung aktivitas ekonomi KNMP. Pembangunan 1.582 kapal tersebut akan dibiayai melalui pinjaman Pemerintah Inggris.

“Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini 50 unit kapal dapat diselesaikan. Selanjutnya hingga akhir 2028, sebanyak 1.582 kapal bisa rampung,” tuturnya.

Dipaparkan, sebagian besar kapal penangkap ikan di Indonesia masih berbahan kayu sehingga kualitas hasil tangkapan belum mampu memenuhi standar pasar internasional. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab nilai ekspor perikanan Indonesia masih relatif rendah dibandingkan total produksi nasional yang mencapai sekitar 13 juta ton per tahun.

Pemerintah akan memulai modernisasi armada menggunakan kapal berbahan baja yang dilengkapi teknologi modern dan alat tangkap ramah lingkungan.

“Modernisasi sulit dilakukan jika hanya mengandalkan nelayan. Karena itu, Pemerintah harus menginisiasi pembangunan kapal baja berteknologi modern agar kualitas hasil tangkapan meningkat,” kata Trenggono.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Pemerintah kini memfokuskan upaya pada swasembada protein ikan setelah swasembada karbohidrat dinilai telah tercapai.

Baca juga : HKI Minta Pasokan Listrik Nasional Diperkuat, Kawasan Industri Jadi Prioritas

“Tahun ini fokusnya adalah protein ikan, baik dari perikanan tangkap maupun budi daya,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas ini.

Menurut dia, perbaikan tata kelola perikanan melalui pembangunan KNMP menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung target tersebut. ASI

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Jumat, 3 Juli 2026 dengan judul "Transformasi Desa Pesisir Nasional 1.269 Kampung Nelayan Siap Jadi Motor Ekonomi"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.