Bansos Dipastikan Lebih Cepat Dan Tepat Sasaran

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari meninjau langsung pelaksanaan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/7/2026). Sistem yang memanfaatkan teknologi pengenalan wajah (face recognition) dan integrasi data lintas kementerian/lembaga itu, diyakini mampu membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih cepat, akurat, tepat sasaran, dan transparan.

Dalam kunjungan tersebut, Qodari melihat langsung proses pendataan dan verifikasi calon penerima bansos. Dia juga mencoba seluruh tahapan layanan digital, mulai dari memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), verifikasi biometrik, hingga pencocokan data dengan berbagai basis data Pemerintah.

Menurut Qodari, sistem tersebut menjadi lompatan besar dalam tata kelola perlindungan sosial. Karena mampu memanfaatkan teknologi terkini, sekaligus mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintah.

Pada simulasi yang dilakukan, petugas memasukkan NIK warga ke dalam sistem. Selanjutnya, identitas diverifikasi menggunakan teknologi face recognition. Hasilnya langsung dicocokkan dengan berbagai basis data pemerintah sehingga validasi penerima dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

Qodari menjelaskan, keunggulan utama Perlinsos Digital terletak pada kemampuan menggabungkan berbagai sumber data. Informasi mengenai penggunaan listrik, kepemilikan kendaraan, hingga kepemilikan lahan menjadi dasar dalam menentukan kelayakan penerima bansos.

Baca juga : Negara Wajib Hadir Berikan Rasa Aman

Menurut dia, pendekatan berbasis data tersebut menghilangkan unsur subjektivitas dalam penyaluran bantuan. Penetapan penerima tidak lagi bergantung pada penilaian individu, melainkan berdasarkan data yang telah diverifikasi secara otomatis.

“Dari PLN bisa terlihat penggunaan dayanya, dari kepolisian diketahui kepemilikan kendaraannya, dan dari ATR/BPN dapat dilihat kepemilikan lahannya. Jadi yang memberikan jawaban adalah sistem,” ujarnya.

Qodari menambahkan, sistem digital juga memberi ruang bagi masyarakat untuk mengajukan sanggahan apabila terdapat data yang tidak sesuai. Seluruh proses dilakukan secara digital, sehingga penyelesaiannya diharapkan berlangsung lebih cepat dan transparan, sekaligus memudahkan pekerjaan aparatur pemerintah.

Dia menilai, Digitalisasi Perlinsos menjadi tonggak penting dalam pembaruan tata kelola perlindungan sosial di Indonesia. Sistem yang telah lama dipersiapkan itu diharapkan memastikan bansos benar-benar diterima masyarakat yang berhak sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan Pemerintah.

Lebih jauh, Qodari menegaskan digitalisasi menjadi langkah penting untuk memastikan anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar Rp 1.300 triliun atau hampir 30 persen APBN benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

Baca juga : Supaya Lancar Saat Verifikasi, KPU Minta Parpol Rutin Cek Pemutakhiran Data

“Yang berhak menerima harus menerima, sementara yang tidak memenuhi syarat tidak mendapatkan bantuan,” tegasnya.

Dia mengakui, selama ini penyaluran bansos masih menghadapi berbagai persoalan. Masih ditemukan warga yang sebenarnya tidak memenuhi syarat tetapi tetap menerima bantuan, sementara masyarakat yang layak justru belum tercatat sebagai penerima. Karena itu, digitalisasi menjadi solusi agar seluruh proses pendataan dan penetapan penerima dilakukan secara objektif dan terintegrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Qodari juga menerima paparan mengenai implementasi Perlinsos Digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Pemerintah Kota Surabaya.

Hingga 28 Juli 2026, Surabaya menjadi daerah dengan capaian pendataan tertinggi secara nasional, yakni mencapai 99,82 persen dari total 1.001.688 Kartu Keluarga (KK).

Dari hasil pendataan itu, ditemukan sekitar 25 ribu KK yang selama ini sebenarnya tidak berhak menerima bansos. Sebaliknya, sekitar 51 ribu KK baru dinyatakan layak memperoleh bantuan.

Baca juga : Golkar Bali Dorong Kader Kembangkan Potensi Daerah

“Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi Perlinsos,” kata Qodari.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, pada awal uji coba sempat terjadi perlambatan sistem. Namun, setelah dilakukan peningkatan infrastruktur, proses verifikasi kini berjalan jauh lebih cepat dan hasilnya dapat diperoleh secara langsung.

Menurut Eddy, saat ini hanya tersisa sekitar 2.610 KK yang belum terdata, sebagian besar berada di Kelurahan Dukuh Setro. Pemerintah Kota Surabaya menargetkan pendataan mencapai 100 persen dalam satu hingga dua hari ke depan.

Uji coba Perlinsos Digital di Surabaya dimulai sejak 4 Juni 2026 dan ditetapkan sebagai pilot project nasional. Layanan ini hadir dalam bentuk portal, bukan aplikasi, sehingga masyarakat cukup menggunakan NIK dan verifikasi wajah untuk mendaftar. KPJ

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Kamis, 30 Juli 2026 dengan judul "Qodari Cek Perlinsos Digital Di Surabaya Bansos Dipastikan Lebih Cepat Dan Tepat Sasaran"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.