Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Kementerian PKP dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, opini WTP menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran kementeriannya untuk terus meningkatkan integritas serta memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara usai menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Auditorium BPK RI, Gedung Tower BPK, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
"Sebagai kementerian baru, kami bersyukur hari ini bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi ke depan," ujar Ara.
Baca juga : Ara: Mal Harus Tumbuh Bersama Lingkungan Sekitar
Mantan anggota DPR empat periode ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian PKP, mulai dari Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, para direktur jenderal, kepala balai, hingga satuan kerja yang dinilai telah bekerja keras membangun tata kelola kementerian yang baru dibentuk tersebut.
Menurutnya, kepercayaan pemerintah terhadap Kementerian PKP terus meningkat. Hal itu terlihat dari kenaikan anggaran kementerian yang melonjak dari sekitar Rp5 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp12,5 triliun pada tahun ini.
Tak hanya itu, pemerintah juga memperkuat dukungan pembiayaan sektor perumahan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp50 triliun dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp53 triliun untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.
"Begitu besar dukungan dari Presiden Prabowo, DPR , kementerian terkait hingga perbankan terhadap Program 3 Juta Rumah. Kepercayaan ini harus kami jaga dengan kerja yang semakin baik," katanya.
Selain itu, Ara memastikan Kementerian PKP akan terus memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta mengedepankan prinsip antikorupsi.
Baca juga : Menteri Ara Tekankan Legalitas Lahan Hunian
Namun, menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari kepatuhan administrasi, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
"Secara administratif harus benar, secara prosedur harus benar, tetapi dampaknya bagi pemerataan dan keadilan sosial juga harus semakin meningkat," tegasnya.
Ara mencontohkan program bedah rumah yang menjadi salah satu prioritas Kementerian PKP. Jika pada tahun lalu program tersebut menjangkau sekitar 45 ribu rumah, tahun ini targetnya meningkat menjadi 400 ribu rumah.
Kemudian, Ara juga mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran Kementerian PKP langsung dialokasikan untuk program yang menyentuh masyarakat.
Dari total anggaran Rp 12,5 triliun, sekitar Rp 2 triliun digunakan untuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat.
Baca juga : Ara Target Bedah Rumah Warga Tuntas Tiga Bulan
Sementara itu, sekitar Rp 8,3 triliun dialokasikan untuk program bedah rumah. Sebaliknya, belanja operasional seperti gaji pegawai dan perjalanan dinas disebut tidak mencapai delapan persen dari total anggaran kementerian.
"Ini menunjukkan anggaran kami sangat pro rakyat. Sebagian besar anggaran langsung digunakan untuk program yang manfaatnya dirasakan masyarakat," katanya.
Ia berharap raihan opini WTP dari BPK menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian PKP untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
