Djamari: Ruang Digital Ibarat Padang Kurusetra

 Sebelumnya 
“Kita harus berjuang bersama-sama menguasai ruang digital untuk mencegah DFK,” tegasnya.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, derasnya arus informasi di media sosial membuat Pemerintah harus lebih aktif mengisi ruang publik dengan informasi mengenai kebijakan dan program yang dijalankan.

Menurutnya, Pemerintah tidak bisa hanya menunggu munculnya informasi negatif. Pemerintah perlu memiliki agenda komunikasi yang terencana agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai berbagai program yang sedang dijalankan.

Baca juga : Gerindra Kawal Terus Program Presiden Prabowo, Amankan Anggaran Sekolah Rakyat!

Qodari menilai, penguatan koordinasi antara Bakom dan Bakohumas menjadi penting karena jaringan humas Pemerintah tersebar di seluruh Indonesia. Dia mengungkapkan, terdapat lebih dari 8.000 tim Bakohumas yang perlu dioptimalkan untuk memperkuat penyampaian informasi Pemerintah kepada masyarakat.

Menurutnya, komunikasi Pemerintah tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi mengenai program. Setiap kebijakan, perlu memiliki wajah yang dekat dengan masyarakat, terutama melalui cerita warga yang merasakan langsung manfaat program Pemerintah.

“Membuat program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah siapa? Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, wajah dari anak-anak kita dari mereka-mereka yang merasakan manfaat dari program yang diselenggarakan oleh Pemerintah,” ujar Qodari.

Baca juga : Lanjutkan Safari Politik, PSI Jateng Akan Hadirkan Jokowi Di Rakorda DPD

Pendekatan tersebut menunjukkan strategi komunikasi Pemerintah tidak hanya diarahkan untuk melawan informasi palsu, tetapi juga memperkuat keterhubungan antara kebijakan Pemerintah dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto menambahkan, forum Bakohumas menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi hubungan kerja antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Menurut dia, koordinasi diperlukan agar kegiatan kehumasan Pemerintah dapat berjalan lebih terarah dan selaras dengan tugas serta fungsi masing-masing lembaga.

Baca juga : Tarif E-Commerce Bakal Dapat Diskon 50 Persen

“Kami akan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai harapan semua,” jelas Eko. ASI

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Rabu, 2 September 2026 dengan judul "Perkuat Strategi Komunikasi Publik, Cegah DFK Djamari: Ruang Digital Ibarat Padang Kurusetra"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.