Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Timnas U-20 Vs Malaysia Main Kaca Mata di Kualifikasi Piala Asia
- Lolos ke Grup ACL Two, Persib Ditunggu Klub Australia
- Barcelona Pesta Gol, Yamal dan Raphinha Bersinar
- Bawa 4 Trofi, Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina
- Meletus Lagi! Semburan Abu Sinabung Capai 3.500 Meter, Kuta Gugung Mulai Siaga
Di Penutupan Muktamar NU
Prabowo: Menkeu Tolak Utang IMF
Selasa, 1 September 2026 08:33 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto bertekad membawa Indonesia mengurangi ketergantungan pada utang. Langkah konkretnya sudah dilakukan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tawaran utang dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Dalam pidatonya, Prabowo berbicara mengenai upaya Pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui efisiensi dan menghilangkan kebocoran anggaran.
Prabowo menceritakan, Pemerintah telah melakukan efisiensi sekitar Rp 200 triliun-Rp 300 triliun per tahun. "Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat," terangnya.
Selain efisiensi, Prabowo juga berupaya mengurangi penarikan utang untuk membiayai pembangunan. "Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh," imbuhnya.
Baca juga : Karhutla Mereda, Tapi Belum Aman
Ia lalu memberikan bukti Menkeu Purbaya menolak tawaran pinjaman dari IMF saat bertemu di Washington DC, Amerika Serikat (AS), 13-17 April 2026.
"Kita tolak. Terima kasih (atas tawaran IMF). Indonesia masih bisa (membangun) tanpa pinjaman dari IMF," cerita Prabowo.
Prabowo mengatakan, selama menjadi Presiden, ia fokus mengentaskan kemiskinan. Selain membutuhkan strategi yang tepat, Pemerintah juga harus berani dan percaya bahwa kesejahteraan rakyat bisa terwujud.
"Saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Kita akan mengangkat jutaan rakyat keluar dari kemiskinan, dan kita sudah buktikan dalam dua tahun pertama," kata Kepala Negara.
Baca juga : Pemadaman Karhutla Terkendala Air & Angin
Selama ini, Prabowo memang berusaha keras menarik investasi. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), realisasi investasi semester I-2026 tembus Rp 1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan (year on year/yoy). Investasi tersebut berhasil menyerap 1.448.862 tenaga kerja atau meningkat 15 persen yoy.
Realisasi investasi ini telah mencapai 49,5 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun. Sedangkan secara triwulan, pada triwulan II-2026 realisasi investasi mencapai Rp 511,8 triliun, meningkat 7,1 persen yoy, dan menyerap 742.293 tenaga kerja.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani menyampaikan, capaian tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Padahal, dunia masih dihadapi ketidakpastian imbas dinamika geopolitik dan geoekonomi.
"Di kuartal kedua, untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir, China investasinya lebih agresif melalui Hongkong. Sehingga posisi pertama dari PMA (Penanaman Modal Asing) di kuartal kedua ini ditempati oleh Hongkong dengan 5 miliar dolar AS," urai Rosan.
Baca juga : Polisi Kumpulkan Bukti Kejadian Pasca Demo, Masyarakat Jangan Terprovokasi
Rinciannya, selama semester I-2026, realisasi PMA mencapai Rp 507,6 triliun atau 50,2 persen. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 502,9 triliun atau 49,8 persen.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, pernyataan Presiden sesuai konteks dengan persoalan ekonomi hari ini. Namun, transformasi tersebut butuh perubahan yang lebih fundamental terhadap struktur pembiayaan ekonomi dan neraca pembayaran Indonesia.
Fakhrul mengatakan, secara ekonomi, terdapat perbedaan penting antara pembiayaan melalui utang dan investasi. Utang menciptakan kewajiban pembayaran kembali dan bunga, sedangkan investasi langsung membawa modal, sekaligus menciptakan kapasitas produksi, lapangan kerja, teknologi, ekspor, yang pada akhirnya menjadi sumber penerimaan valuta asing baru.
Fakhrul setuju Pemerintah menggeser struktur pembiayaan menuju investasi. "Sebab, kalau pembiayaan neraca pembayaran masih didominasi Surat Utang Negara (SUN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), beban biaya bunga akan terus meningkat," ulas Fakhrul, saat dihubungi Rakyat Merdeka, Senin (31/8/2026).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya