Tito Tekankan Penguatan Peran Koordinasi Pembangunan Perbatasan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP), Muhammad Tito Karnavian menyampaikan komitmennya memperkuat peran BNPP dalam mengoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan.

Hal itu disampaikan Tito dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 BNPP, Kamis (17/9/2026).

Tito menegaskan evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi capaian, kekurangan, serta langkah yang perlu diperbaiki. Tujuannya agar pelaksanaan tugas BNPP ke depan semakin terarah.

“Kita mengambil momentum hari ulang tahun ini untuk melakukan evaluasi. Apa yang kira-kira plus yang sudah dicapai oleh BNPP, dan apa yang masih belum sesuai harapan, dan bagaimana nanti BNPP itu ke depan,” kata Tito.

Salah satu capaian yang disoroti Tito ialah keberadaan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Keberadaan PLBN, tambah Tito, tidak hanya berkaitan dengan fungsi pelayanan lintas batas, tetapi juga menjadi bagian dari representasi Indonesia di kawasan perbatasan.

Ia menilai pembangunan dan perbaikan PLBN menjadikannya sebagai gerbang sekaligus etalase Indonesia di wilayah terdepan negara.

Baca juga : Konektivitas di Perbatasan: Menyelamatkan Krayan dari Keterisolasian Multidimensi

“Ini membanggakan kita karena betul-betul menjadi gerbang, menjadi etalase bangsa Indonesia dengan perbaikan dan renovasi pos lintas batas. Sejauh ini yang saya tahu, tata kelolanya juga cukup baik,” ungkap Tito.

Selain pembangunan PLBN, Tito juga mengapresiasi sejumlah program BNPP di kawasan perbatasan. Termasuk keterlibatan dalam penanganan bencana di sejumlah kabupaten perbatasan di Sumatera, dan upaya penyelesaian persoalan atau dispute perbatasan di Sebatik.

Di balik capaian tersebut, Tito menyampaikan sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki. Salah satunya ialah penguatan kapasitas BNPP sebagai coordinating agency yang mampu mengoordinasikan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan perbatasan.

“Saya juga harus objektif untuk menyampaikan hal-hal yang menurut saya masih belum berjalan secara maksimal. Di antaranya adalah belum mampunya BNPP untuk menjadi coordinating agency yang bisa mengoordinasikan semua stakeholder, kementerian/lembaga, dalam rangka untuk membangun daerah perbatasan,” terang Menteri Dalam Negeri itu.

Menurut Tito, penguatan tersebut mencakup kemampuan menyusun program, mengoordinasikan dukungan anggaran, serta memastikan pembangunan kawasan perbatasan tidak berjalan secara sektoral.

Selain itu, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program kementerian/lembaga di kawasan perbatasan perlu dilakukan secara lebih optimal. Langkah tersebut penting untuk memastikan berbagai program pembangunan berjalan terpadu dan sesuai dengan kebutuhan kawasan perbatasan.

Baca juga : BNPP-KSP Bahas Strategi Percepatan Transformasi Kawasan Perbatasan

Tito menuturkan, pembangunan kawasan perbatasan perlu diarahkan tidak hanya dari perspektif pengelolaan batas negara, tetapi juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, dan pertahanan negara.

“Kita ingin menjadikan daerah perbatasan sebagai bukan backyard (halaman belakang), tapi menjadi front yard (halaman depan) dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, yang akan berimplikasi kepada sistem pertahanan negara di garis perbatasan,” paparnya.

Tito juga menekankan pentingnya publikasi kinerja dan kegiatan BNPP melalui berbagai kanal media. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting bagi lembaga publik dalam membangun legitimasi dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

“Di negara demokrasi seperti Indonesia ini, semua lembaga dan swasta di negara demokrasi, kunci utamanya untuk bisa survive itu adalah mendapatkan public legitimacy, dukungan publik, dukungan rakyat, dan mendapatkan public consent, restu dari rakyat untuk kita bisa bekerja,” tuturnya.

Dalam refleksinya, Tito menggunakan analogi group tent atau teori tenda kelompok untuk menggambarkan pentingnya kerja bersama dalam organisasi. Menurutnya, tenda akan berdiri kokoh apabila seluruh pihak di dalamnya turut menopang.

“Dirgahayu Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang ke-16. Teruslah bekerja keras untuk menjaga kedaulatan dan membangun beranda depan negara kita,” ucap mantan Kapolri itu.

Baca juga : Pemda Diminta Gaspol Bedah Rumah Warga

Peringatan HUT ke-16 BNPP turut diisi dengan penyerahan Satyalancana Karya Satya bagi ASN dengan masa pengabdian 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, serta santunan dan paket sembako bagi anak yatim piatu.

Rangkaian tersebut menjadi bagian dari refleksi perjalanan BNPP RI sekaligus penguatan komitmen untuk terus hadir bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

Sebagai informasi, BNPP secara resmi terbentuk pada 17 September 2010 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pembentukan BNPP menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara terpadu.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.