Koperasi Pesisir Harus Dongkrak Ekonomi Nelayan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Koperasi ikut mendongkrak kehidupan ekonomi nelayan di kawasan pesisir. Salah satu caranya, dengan memperkuat peran dari Koperasi Pesisir yang menyediakan berbagai kebutuhan para nelayan.

Selama ini, para nelayan kecil masih menghadapi persoalan klasik. Saat hendak melaut, mereka membutuhkan modal dan BBM. Setelah mendapatkan ikan, mereka membutuhkan pembeli yang memberikan harga layak.

Ketergantungan pada pedagang pengumpul pun sulit diputus karena koperasi belum mampu menyediakan seluruh layanan yang dibutuhkan.

Deputi Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi, Panel Barus mengatakan, tantangan sektor perikanan saat ini bukan sekadar meningkatkan produksi. Menurutnya, ada kendala lain yang harus segera dibenahi.

"Keadilan rantai nilai dan tingkat kesejahteraan nelayan kecil yang masih rentan," ujar Panel dalam Seminar Peran Pedagang Pengumpul di Wilayah Pesisir bertema “Pengembangan Ekonomi Pesisir Berkeadilan Berbasis Koperasi” di Lampung Timur, Kamis (22/10/2026).

Menurut Panel, kemiskinan masyarakat desa tidak lepas dari persoalan struktural. Harga kebutuhan konsumsi dan produksi masih tinggi akibat sistem logistik yang tidak efisien dan panjangnya rantai distribusi.

Baca juga : ASDP Apresiasi Nelayan KMP Batumandi & Masyarakat Pesisir Pererat Silaturahmi

Di sisi lain, akses terhadap kredit berbunga rendah dengan mekanisme yang mudah masih terbatas. Akibatnya, masyarakat kerap bergantung pada sistem ijon, rentenir, dan tengkulak untuk mendapatkan modal.

"Dan ketiga, di saat mereka menjual hasil kerjanya, harganya jatuh. Nah, hal-hal ini menyebabkan mereka terjebak dalam siklus utang dan tetap miskin," jelasnya.

Bagi nelayan pesisir, kebutuhan modal untuk melaut cukup besar. Ketersediaan BBM solar bersubsidi dan es juga menjadi faktor penting agar kegiatan penangkapan ikan berjalan lancar dan mutu hasil tangkapan tetap terjaga.

Panel menjelaskan, berdasarkan kajian lapangan Kementerian Koperasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Kabupaten Sukabumi, Indramayu, dan Lampung Timur menunjukkan, akses nelayan kecil ke pasar yang lebih luas masih bergantung pada segelintir pedagang pengumpul.

Ketergantungan tersebut membuat pedagang perantara memiliki posisi kuat dalam rantai usaha perikanan. Namun, keberadaan mereka tidak bisa dilihat semata-mata sebagai persoalan penguasaan pasar.

Pedagang pengumpul selama ini menyediakan layanan yang belum dipenuhi secara memadai oleh lembaga ekonomi formal. Dari modal operasional melaut, uang tunai, kepastian pembelian hasil tangkapan, hingga bantuan darurat saat musim paceklik.

Baca juga : Pangkas Biaya, Azura Hadirkan Mesin Perahu Listrik Lewat Program Nelayan Lestari

Mereka juga menyediakan es, fasilitas penyimpanan dingin, serta jaringan distribusi. Hubungan usaha tersebut diperkuat kedekatan sosial dan kepercayaan yang telah terbangun dengan nelayan.

Sebaliknya, koperasi pesisir umumnya baru menjalankan satu atau dua fungsi, seperti mengelola tempat pelelangan ikan atau menyalurkan BBM bersubsidi, termasuk solar dan Pertalite.

Koperasi belum secara konsisten menyediakan pembiayaan melaut, menjamin penyerapan hasil tangkapan, maupun membantu nelayan menghadapi risiko usaha.

Karena itu, pengembangan ekonomi pesisir berbasis koperasi diarahkan untuk membangun hubungan usaha yang lebih adil, transparan, dan berdaya saing.

Transformasi ini bukan untuk menyingkirkan pedagang pengumpul. Tujuannya memperluas pilihan nelayan dan memperkuat posisi tawar mereka melalui koperasi yang mampu menyediakan layanan nyata.

Kementerian Koperasi berharap seminar tersebut memperkuat kerja sama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, organisasi nelayan, serta pelaku usaha.

Baca juga : Wakil Kepala BP BUMN Tinjau KDKMP, LPG Pertamina Perkuat Ekonomi Lokal

Forum ini juga diharapkan menghasilkan peta jalan pengembangan ekonomi pesisir berbasis koperasi, mulai dari pembenahan tata kelola hingga integrasi layanan usaha.

Hasil pembahasan akan menjadi masukan bagi operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), terutama untuk memperkuat koperasi yang telah berjalan dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mengelola KNMP.

Dukungan kebijakan dan fasilitasi pemerintah diharapkan membantu koperasi menghimpun hasil tangkapan nelayan, menyediakan pembiayaan melaut, serta mengelola fasilitas logistik dan rantai dingin.

Panel juga menilai jaringan koperasi dan KNMP idealnya dapat diberi peran dalam penyaluran BBM solar bersubsidi yang sangat dibutuhkan nelayan.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan merumuskan langkah konkret agar koperasi pesisir benar-benar memberi manfaat bagi anggotanya. Keberhasilan koperasi, kata dia, harus terlihat dari layanan yang dapat diandalkan nelayan.

"Modal untuk melaut tersedia, mutu tangkapan terjaga, dan pasar memberikan kepastian serta manfaat ekonomi yang lebih besar," tegas Panel.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.