Menperin Dukung Pengutamaan Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mendukung, pengutamaan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri guna memperkuat daya saing industri nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.

"Kemenperin mendukung arahan Presiden untuk mengutamakan kepentingan nasional, termasuk gagasan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi (Bahlil Lahadalia) agar gas bumi diutamakan bagi kebutuhan dalam negeri. Kami akan berkoordinasi agar industri mendapat porsi pasokan yang memadai, terutama di Jawa bagian barat dan Lampung yang saat ini paling membutuhkan," kata Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Sarmuji menjelaskan, gas bumi memiliki peran strategis bagi industri nasional, baik sebagai sumber energi maupun bahan baku produksi. Industri pupuk dan petrokimia membutuhkan gas sebagai bahan baku utama, sementara industri keramik, kaca, dan baja memerlukan pasokan energi yang stabil dengan harga kompetitif.

Baca juga : Tugure Dorong Kolaborasi Untuk Perkuat Ketahanan Industri Asuransi

Menurut dia, kebutuhan gas untuk industri masih tinggi. Data Kementerian Perindustrian mencatat realisasi pasokan gas melalui skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di wilayah Jawa Bagian Barat mencapai sekitar 65,69 persen pada 2025.

"Masih ada ruang yang perlu diisi. Karena itu, setiap tambahan pasokan gas di dalam negeri adalah peluang untuk memperkuat daya saing industri, menjaga utilisasi pabrik, dan melindungi lapangan kerja," ujarnya.

Ia mengatakan, pengutamaan gas bumi untuk kebutuhan domestik sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang mengarahkan pengurangan ekspor gas bumi secara bertahap serta peningkatan alokasi untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk mendukung kegiatan industri.

Baca juga : Kunjungi Cimory, Menperin Tantang Industri Susu Bikin Keju Khas RI & Es Krim

Sarmuji menegaskan, penguatan pasokan gas domestik perlu dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kepastian pasokan dan harga bagi industri yang telah beroperasi.

Untuk itu, Kemenperin akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta para pemangku kepentingan terkait guna memastikan kebutuhan energi industri terpenuhi.

"Hilirisasi membutuhkan industri yang kuat, dan industri yang kuat membutuhkan energi serta bahan baku yang terjamin. Di situlah Kemenperin akan mengambil peran," kata Sarmuji.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.