Bakom: Komunikasi Pemerintah Lebih Banyak Mendengar dan Responsif

RM.id  Rakyat Merdeka - Pergeseran paradigma yang sedang dijalankan pemerintah menuntut cara berkomunikasi yang juga bergeser, dari penyampaian satu arah menuju komunikasi yang mendengar dan menjelaskan.

Perubahan ini dinilai penting agar kebijakan pemerintah tidak hanya terlaksana, tetapi juga dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh publik.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Hariqo Wibawa Satria, dalam Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Medan, Jumat (23/10/2026).

“Sekarang sedang terjadi perubahan paradigma, dari ekonomi yang berpusat pada segelintir pihak kepada rakyat banyak. Makan bergizi yang dulu hanya dinikmati anak dari keluarga mampu kini diterima semua anak. Pemeriksaan kesehatan yang dulu berbiaya kini menjadi hak setiap warga. Perubahan sebesar ini perlu dijelaskan kepada masyarakat bukan hanya hasilnya, tetapi juga alasan dan tujuannya,” ujar Hariqo.

Menurut Hariqo, perubahan paradigma tersebut perlu diikuti cara kerja kehumasan pemerintah yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan informasi yang semakin cepat.

“Sesuai arahan Presiden, komunikasi pemerintah hari ini bukan lagi sekadar menyampaikan, tetapi juga mendengar. Masukan dan kritik masyarakat adalah bagian dari pelayanan, dan humas daerah berada di posisi paling dekat untuk mendengarnya lebih dulu. Informasi bergerak setiap saat, karena itu pelayanan komunikasi pemerintah pun tidak mengenal jam kerja,” katanya.

Baca juga : Bakom Satukan Narasi Pusat dan Daerah untuk Jaga Kepercayaan Publik

Hariqo kemudian mencontohkan sejumlah capaian di bidang kesehatan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat. Program Cek Kesehatan Gratis diikuti 70 juta orang pada 2025 dan lebih dari 109 juta orang hingga Oktober 2026.

Dengan demikian, secara akumulatif lebih dari 179 juta orang telah mengikuti program tersebut sejak 2025.

Selain itu, sebanyak 66 rumah sakit daerah ditingkatkan kelasnya agar mampu menangani penyakit kanker, stroke, jantung, dan ginjal lebih dekat dengan tempat tinggal warga.

Pemerintah juga menetapkan tunjangan khusus sebesar Rp 30.012.000 per bulan bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025.

Komunikasi Pusat dan Daerah Perlu Selaras

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai, dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan perubahan yang bersifat paradigmatik.

Menurutnya, perubahan tersebut perlu diimbangi dengan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Baca juga : Hari Santri 2026, Syahganda Ungkap Peran Besar Pesantren di Era Prabowo

“Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ditegakkan agar kekayaan negara kembali untuk kemakmuran rakyat, dan itu sudah dibuktikan dalam dua tahun ini. Perubahan sebesar ini tidak cukup dijalankan, tetapi juga harus dipahami rakyat,” ujar Sugiat.

Ia menambahkan, pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan kewenangan untuk menyampaikan kebijakan.

Di era digital, pemahaman dan penerimaan masyarakat menjadi bagian penting dalam komunikasi kebijakan publik.

"Dulu negara bisa mengandalkan kewenangan untuk menyampaikan kebijakannya. Sekarang yang menentukan adalah apakah kebijakan itu dipahami dan diterima oleh masyarakat. Karena itu komunikasi pusat dan daerah harus satu narasi, dengan cara penyampaian yang disesuaikan daerah masing-masing,” katanya.

Menurut Sugiat, keselarasan narasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu dibangun tanpa mengabaikan karakteristik serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara diikuti unsur humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta 33 pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Baca juga : Capaian 2 Tahun Prabowo: Ekonomi Tumbuh, Gaji Buruh Naik

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi Bakom bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan jajaran humas pemerintah daerah se-Indonesia.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah mengharapkan Bakom hadir langsung di daerah untuk memperkuat kapasitas komunikasi kehumasan.

Melalui workshop ini, Bakom membekali humas daerah dengan narasi dan data yang selaras untuk menyampaikan informasi mengenai program pemerintah.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi saluran bagi pemerintah daerah untuk meneruskan masukan kepada kementerian dan lembaga terkait.

Sumatera Utara menjadi provinsi pertama dalam program pembinaan komunikasi kehumasan daerah. Bakom berencana melanjutkan program tersebut ke provinsi-provinsi lain secara bertahap.

Melalui penguatan komunikasi dua arah, humas pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berperan menyampaikan kebijakan, tetapi juga menjadi penghubung yang mampu menyerap aspirasi masyarakat dan meneruskannya kepada pemerintah pusat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.