Pemerintah Optimalkan KUR untuk Buka Peluang Kerja PMI ke Luar Negeri

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah memperkuat akses pembiayaan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) melalui optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran.

Skema ini diharapkan membantu membiayai kebutuhan keberangkatan peserta Program SMK Go Global sekaligus mencegah mereka terjerat pinjaman ilegal maupun pinjaman berbunga tinggi.

Penguatan pembiayaan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi KUR Penempatan Pekerja Migran untuk Mendukung Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri melalui Program SMK Go Global di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Rapat tersebut melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KP2MI, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, BPI Danantara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sejumlah bank penyalur KUR.

Hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Leontinus Alpha Edison.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, optimalisasi KUR Penempatan Pekerja Migran diperlukan untuk memastikan calon pekerja migran memiliki akses pembiayaan yang memadai sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.

"Optimalisasi pembiayaan penting untuk mendukung Program SMK Go Global sekaligus mencegah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) terjerat pinjaman ilegal maupun pinjaman berbunga tinggi yang dapat memberatkan mereka sejak sebelum bekerja," ujar Mukhtarudin.

Dalam rapat tersebut, Mukhtarudin menyampaikan bahwa plafon KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia telah mencapai Rp 443,5 miliar dengan dukungan 20 bank penyalur.

Adapun realisasi penyalurannya telah mencapai 84,5 persen. Ia menilai skema pembiayaan tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan Program SMK Go Global.

Menurut Mukhtarudin, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1 triliun melalui APBN untuk meningkatkan kapasitas calon pekerja migran dalam program tersebut.

Baca juga : KP2MI-Barantin Kerja Sama Perkuat Pelindungan PMI di Bandara dan Pelabuhan

Namun, dukungan pemerintah tidak cukup hanya melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi. Kebutuhan biaya pemberangkatan juga perlu diperhatikan agar peserta yang telah dipersiapkan dapat melanjutkan proses penempatan.

Sejumlah komponen biaya yang perlu diperhitungkan meliputi pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU), tiket perjalanan, serta kebutuhan administrasi lainnya.

Besaran dan jenis biaya tersebut memiliki karakteristik berbeda, bergantung pada negara tujuan.

"Ada negara yang biaya penempatannya ditanggung pemberi kerja, tetapi ada pula komponen biaya yang masih harus dipenuhi oleh calon pekerja migran," kata Mukhtarudin.

Ia menegaskan, keterbatasan biaya pemberangkatan dapat menjadi kendala dalam proses penempatan apabila CPMI tidak memiliki kemampuan pembiayaan.

Kondisi tersebut berisiko mendorong calon pekerja migran mencari pinjaman dari sumber informal, termasuk pinjaman ilegal dengan bunga tinggi.

Karena itu, KUR Penempatan Pekerja Migran diharapkan menjadi alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau, aman, dan sesuai ketentuan.

Dengan demikian, calon pekerja migran tidak harus menanggung beban utang yang memberatkan sebelum memperoleh penghasilan di negara penempatan.

Mukhtarudin juga menyoroti kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian nasional melalui remitansi.

Ia menyebut remitansi pekerja migran pada 2024 mencapai sekitar Rp 253 triliun dan meningkat menjadi Rp 288 triliun pada 2025.

Baca juga : KP2MI Buka Peluang Kerja Hospitality di Turkiye, CPMI Jalani Wawancara Langsung

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan pentingnya dukungan pembiayaan dan pelindungan bagi pekerja migran sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap perekonomian Indonesia.

Mukhtarudin berharap, penyaluran KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat terus ditingkatkan dalam beberapa bulan mendatang, terutama untuk mendukung peserta SMK Go Global yang telah memiliki peluang kerja di luar negeri.

Untuk mendukung proses penyaluran pembiayaan, data lembaga penempatan atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki akreditasi unggul juga akan disampaikan.

Dalam kesempatan itu, Mukhtarudin mengapresiasi skema penyaluran KUR oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yang tidak menggunakan avalis.

Ia berharap, koordinasi tersebut dapat mengatasi kendala teknis sehingga tidak lagi menghambat penyaluran KUR Penempatan Pekerja Migran bagi peserta SMK Go Global.

Pemerintah juga mendorong penyusunan bahan sosialisasi bersama dan panduan resmi mengenai mekanisme penyaluran KUR Penempatan PMI.

Panduan tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang seragam bagi calon pekerja migran, lembaga penempatan, dan perbankan terkait persyaratan, tahapan pengajuan, serta mekanisme pembiayaan.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Leontinus Alpha Edison mendorong bank-bank penyalur untuk memaksimalkan peran dalam mendukung program tersebut.

Edison juga membuka peluang sosialisasi melalui kegiatan roadshow di sejumlah negara penempatan yang telah memiliki sistem perbankan baik.

Langkah ini diharapkan memperkuat dukungan pembiayaan sekaligus memperluas kerja sama dengan pihak terkait di negara tujuan.

Baca juga : Dari Hobi Jadi Profesi, Peluang Karier Anak Muda di Era Digital

Perwakilan BPI Danantara menyatakan kesiapan mendukung pembiayaan Program SMK Go Global melalui skema KUR Penempatan PMI.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi pemerintah dan sektor keuangan dalam memperluas akses pembiayaan bagi calon pekerja migran.

Dari sisi pengawasan dan penguatan kapasitas keuangan, perwakilan OJK, Bayu dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah, menekankan pentingnya kerja sama antara OJK dan KP2MI.

"Penguatan literasi serta kapasitas pengelolaan keuangan bagi pekerja migran perlu dimaksimalkan agar mereka memahami penggunaan pembiayaan, kewajiban pembayaran, dan pengelolaan pendapatan selama bekerja di luar negeri," kata Bayu.

Program SMK Go Global menargetkan 40.000 peserta pada periode Agustus hingga Desember 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 24.000 lulusan SMK/SMA dan 16.000 peserta dari masyarakat umum.

Program tersebut dirancang melalui 2.000 kelas yang mencakup delapan sektor pekerjaan dan dilaksanakan di 23 wilayah Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).

Sinergi lintas kementerian/lembaga, regulator, Danantara, dan perbankan ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem penyiapan dan penempatan pekerja migran yang terintegrasi.

Proses tersebut mencakup peningkatan kompetensi, sertifikasi, pembiayaan, hingga pelindungan selama bekerja di luar negeri.

Melalui optimalisasi KUR Penempatan Pekerja Migran, pemerintah berharap peserta SMK Go Global tidak hanya memperoleh peningkatan keterampilan, tetapi juga akses pendanaan yang layak hingga tahap keberangkatan.

Dengan demikian, penyiapan pekerja migran terampil diharapkan berjalan beriringan dengan akses pembiayaan yang inklusif, mekanisme penempatan yang aman, serta pelindungan dari praktik pinjaman yang merugikan CPMI.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.