Ara Gandeng Adeksi, 5 Kota Disiapkan Jadi Percontohan Penataan Permukiman

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) menyiapkan proyek percontohan (pilot project) penataan perumahan dan kawasan permukiman terpadu di lima kota di Indonesia.

Program ini mencakup peningkatan kualitas hunian, penanganan kawasan kumuh, perbaikan sanitasi, penyediaan infrastruktur dasar hingga pengelolaan sampah secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penataan kawasan permukiman tidak cukup hanya dengan menyediakan rumah layak huni. Pengelolaan sampah juga menjadi persoalan penting yang harus ditangani secara terpadu.

"Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat perkotaan menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, mulai dari pengurangan timbulan sampah, pemilahan dari sumbernya hingga pengolahan dan pemanfaatan kembali," ujar Maruarar saat bertemu jajaran ADEKSI di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menteri yang akrab disapa Ara itu menegaskan, keberhasilan program perumahan membutuhkan perencanaan matang, regulasi yang jelas serta pelaksanaan transparan dan akuntabel.

"Aspek penting dari program ini di antaranya konsep, regulasi, penerima manfaat, serta seluruh aspek teknis, termasuk keuangan. Kami siap bekerja sama selama tujuannya baik dan tidak melanggar aturan," tegasnya.

Baca juga : Ara & Sugiono Lepas 2,4 Juta Genteng Di Majalengka

Ara juga meminta pemerintah daerah dan DPRD berperan aktif mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, penguatan regulasi daerah, dukungan anggaran, penyediaan infrastruktur dasar, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat.

Ketua Umum ADEKSI Dance Ishak Palit mengatakan, persoalan sampah di perkotaan tidak hanya disebabkan tingginya volume sampah, tetapi juga terbatasnya fasilitas penampungan dan pengolahan.

"Jumlah sampah di perkotaan pasti banyak, tetapi wadah pembuangannya terbatas. Karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mengurangi jumlah sampah," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, PKP dan ADEKSI membahas harmonisasi regulasi pusat dan daerah, penguatan fungsi legislasi serta pengawasan DPRD hingga dukungan terhadap investasi teknologi pengolahan sampah modern, termasuk pemanfaatan sampah menjadi energi.

PKP juga mendorong agar pengelolaan sampah terintegrasi dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Baca juga : Bakal Dihadiri Presiden, 2,4 Juta Genteng SNI Siap Diluncurkan di Majalengka

Dengan demikian, pengelolaan sampah menjadi bagian dari perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), sekaligus mendukung penanganan kawasan kumuh.

Belajar dari Depok dan Magelang Dalam pertemuan tersebut, ADEKSI turut memaparkan praktik pengelolaan sampah yang telah diterapkan sejumlah daerah.

Kota Depok, misalnya, mengembangkan pemilahan sampah organik dari rumah tangga menggunakan ember khusus. Sampah kemudian diolah melalui komposter maupun budidaya maggot.

Hasil pengolahan dapat dimanfaatkan kembali, sementara residunya dikelola lebih lanjut. Program ini juga dikaitkan dengan pemberian insentif kepada masyarakat melalui pengurangan beban retribusi persampahan.

Sementara itu, Kota Magelang mengembangkan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik.

Warga dilibatkan dalam edukasi dan pengolahan sampah organik hingga tingkat kelurahan.

Baca juga : Ara Apresiasi Gagasan Hashim, Sertifikat Rumah Gratis Buat MBR Mulai Dibagikan

Untuk sampah organik, pemerintah daerah menggandeng swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna mendorong kegiatan daur ulang.

ADEKSI juga siap mendorong skema penyerapan hasil pengolahan sampah melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya untuk pemanfaatan kompos.

Penataan Kawasan Menteng Tenggulun Jadi Contoh

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati memaparkan penataan kawasan permukiman di Menteng Tenggulun, Jakarta.

Dengan dukungan CSR pihak swasta, Kementerian PKP melakukan peningkatan kualitas hunian, penataan kawasan kumuh, serta perbaikan sanitasi lingkungan.

Sri mengatakan, penanganan kawasan permukiman tidak cukup hanya memperbaiki bangunan rumah, tetapi juga harus memperhatikan kualitas lingkungan, infrastruktur dasar, sanitasi, dan keberlanjutan pengelolaan kawasan.

Pengalaman tersebut diharapkan menjadi model kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama pemerintah daerah

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.