Menteri Mukhtarudin-Gubernur Jateng Perkuat Pelindungan Pekerja Migran Jateng

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kolaborasi untuk mencetak pekerja migran Indonesia yang terampil, profesional, dan berdaya saing global.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas program SMK Go Global sekaligus memperkuat tata kelola penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan pekerja migran dari hulu hingga hilir.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin dan Gubernur Jawa Tengah Komjen (Purn) Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (12/11/2026).

Kesepakatan ini menjadi langkah strategis pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem migrasi aman sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) calon pekerja migran agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.

Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, kerja sama tersebut merupakan implementasi komitmen pemerintah untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam aspek penempatan, pelindungan, pemberdayaan, serta peningkatan kapasitas pekerja migran.

Mukhtarudin menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Ahmad Luthfi beserta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas dukungan dan komitmen dalam memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat.

"Kesempatan hari ini merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi kami untuk bersama-sama memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks pelayanan Pekerja Migran kita, baik pelindungannya, penempatannya, pemberdayaannya maupun peningkatan kapasitasnya," ujar Mukhtarudin.

Menurutnya, pembentukan Kementerian P2MI merupakan bagian dari transformasi kelembagaan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat mandat dan tanggung jawab negara dalam mengelola penempatan serta pelindungan pekerja migran secara menyeluruh.

Mukhtarudin menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan dua arahan utama kepada Kementerian P2MI.

Pertama, memperkuat kualitas pelindungan pekerja migran sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Tanah Air.

Baca juga : Menteri P2MI Motivasi Siswa Sekolah Rakyat Brebes: Jangan Minder Lahir Sederhana

Kedua, meningkatkan kualitas SDM pekerja migran dari kategori lower skill menuju medium-high skill, sehingga mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja formal dan profesional di berbagai negara.

"Program inilah yang akan kita implementasikan melalui SMK Go Global, yang merupakan program Bapak Presiden Prabowo dan menjadi salah satu program prioritas nasional. Kita ingin meningkatkan kapasitas pekerja migran Indonesia agar dapat mengisi sektor-sektor formal dan profesional di seluruh dunia," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mukhtarudin juga memaparkan perkembangan program SMK Go Global di Jawa Tengah.

Dari kuota sekitar 8.000 peserta, jumlah pendaftar telah mencapai hampir 9.000 orang.

Sementara itu, sekitar 5.000 peserta telah mengikuti proses peningkatan kapasitas hingga pelaksanaan batch kedua.

Program SMK Go Global juga akan diperluas pada tahun mendatang. Jika pada 2026 target nasional mencapai 32.000 peserta, pada 2027 pemerintah menargetkan peningkatan hingga 140.000 peserta.

"Jawa Tengah berpeluang mendapatkan kuota lebih besar untuk peningkatan kapasitas, baik dalam aspek bahasa, keterampilan teknis maupun sertifikasi. Seluruh program ini dibiayai melalui APBN," ungkap Mukhtarudin.

Lebih lanjut, Mukhtarudin menegaskan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia.

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode 2025 hingga 9 November 2026, Kementerian P2MI telah memfasilitasi 613.288 layanan penempatan pekerja migran secara nasional.

Dari jumlah tersebut, Jawa Tengah menyumbang 127.906 layanan atau sekitar 20,85 persen.

Baca juga : 205 Ribu Lowongan Kerja Global Terbuka, KP2MI Gandeng Unpatti Siapkan SDM Maluku

Lima negara tujuan utama pekerja migran asal Jawa Tengah meliputi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.

Mukhtarudin menyebut sejumlah daerah, seperti Cilacap, Brebes, dan Kendal, menjadi kantong pekerja migran yang membutuhkan dukungan pelayanan maksimal dari pemerintah pusat maupun daerah.

Menurutnya, kontribusi pekerja migran tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

"Uang yang dikirimkan pekerja migran langsung kepada keluarga di daerah dapat memperkuat ekonomi rumah tangga, meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan UMKM, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa," bebernya.

Karena itu, Mukhtarudin menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam membangun ekosistem migrasi aman sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Ia menjelaskan, ruang lingkup kerja sama Kementerian P2MI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencakup penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman, pemetaan serta peminatan calon pekerja migran, pendidikan dan pelatihan, hingga dukungan layanan kesehatan.

Kerja sama tersebut juga meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana penempatan pekerja migran, pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya, pertukaran data dan informasi, serta pelayanan pelindungan bagi calon pekerja migran maupun pekerja migran Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan dapat mempermudah pengawasan sekaligus memberikan jaminan kepastian dan pelindungan bagi pekerja migran asal Jawa Tengah agar semakin berdaya.

Ahmad Luthfi menyebut sejumlah daerah di Jawa Tengah menjadi kantong utama pekerja migran.

Kabupaten Cilacap tercatat memiliki hampir 12.000 pekerja migran, Brebes sekitar 6.000 orang, Kendal sekitar 6.000 orang, dan Banyumas sekitar 4.000 orang.

Baca juga : InJourney Airports Gandeng KP2MI Cetak PMI Siap Kerja Di Jepang

Adapun negara tujuan utama pekerja migran asal Jawa Tengah antara lain Taiwan dengan jumlah hampir 21.000 orang, Hong Kong sekitar 18.000 orang, dan Malaysia sekitar 4.000 orang.

Ahmad Luthfi menegaskan, implementasi kesepakatan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar program penempatan dan pelindungan pekerja migran dapat berjalan secara terpadu.

"Sehingga program penempatan dan pelindungan pekerja migran dapat berjalan secara terintegrasi hingga tingkat desa," tandasnya.

Ahmad Luthfi berharap pendampingan dan pembinaan dari Kementerian P2MI dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi dan akses pelayanan yang tepat sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri.

Melalui kesepakatan ini, Kementerian P2MI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran.

Dengan demikian, masyarakat Jawa Tengah diharapkan dapat bekerja ke luar negeri secara aman, profesional, bermartabat, serta memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.

Mukhtarudin berharap MoU tersebut tidak sekadar menjadi kesepakatan administratif, tetapi diwujudkan melalui program nyata dan berkelanjutan yang memberikan manfaat langsung bagi pekerja migran dan keluarganya.

"Mari kita wujudkan migrasi aman, rakyat sejahtera, menuju Indonesia maju," pungkas Mukhtarudin.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.