Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Jaksa Tuntut Duta Palma Group Bayar Rp 81,8 T di Kasus Korupsi dan TPPU
- KPK Sambut UU Perampasan Aset, Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi
- Xi Jinping: Konfrontasi Negara Besar Bisa Jerumuskan Dunia ke Dalam Kekacauan
- Suroso Isnandar Jadi Dirut PLN, Momentum Perkuat Integritas dan Meritokrasi
- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman: UU Perampasan Aset Bukan Senjata Politik
Gandeng KPK-BPKP-LKPP, Kemendagri Perkuat Pencegahan Korupsi Di Daerah
Kamis, 19 November 2026 19:44 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperkuat pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, yang digelar di Ambon, Maluku, Kamis (19/11/2026).
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, yang hadir mewakili Mendagri Tito Karnavian, mengatakan forum kolaborasi tersebut tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial tahunan. Forum harus menjadi ruang konsultasi aktif antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas untuk menutup celah penyimpangan sebelum terjadi.
"Pertemuan ini harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola, membangun integritas, dan mencegah penyimpangan sejak awal," ujar Kastorius saat menyampaikan keynote speech.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, pimpinan DPRD provinsi, bupati dan wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah, inspektur, serta kepala perangkat daerah.
Dalam kesempatan itu, Hendrik dan Sherly membacakan Pakta Integritas Antikorupsi. Pembacaan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh bupati, wali kota, dan ketua DPRD kabupaten/kota di kedua provinsi.
Penandatanganan tersebut menjadi komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan memperkuat upaya pencegahan korupsi.
Menurut Kastorius, forum lintas lembaga ini memiliki nilai strategis karena mempertemukan perencana anggaran, pengelola pengadaan, aparat pengawas internal pemerintah (APIP), dan legislatif daerah dengan lembaga yang selama ini dikenal melalui fungsi pengawasan, audit, dan penindakan.
Baca juga : PIM Dan President University Siapkan 200 Beasiswa untuk Pelajar Maluku Utara
Kegiatan di Maluku merupakan bagian dari rangkaian koordinasi Kemendagri pada 10 klaster wilayah yang mencakup 32 provinsi di luar Papua. Langkah ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kemendagri juga menjalankan peran dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi aksi pencegahan.
Dalam paparannya, Kastorius menguraikan delapan area prioritas yang perlu diperbaiki pemerintah daerah. Area tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pajak daerah.
Perhatian khusus juga diarahkan pada pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD), hibah dan bantuan sosial, pokok-pokok pikiran DPRD, bantuan keuangan, proyek strategis daerah, dana desa, tata kelola sumber daya alam, serta program prioritas nasional di daerah.
Kastorius turut memetakan empat akar risiko korupsi di daerah, yakni faktor kepemimpinan dan politik, kebijakan dan tata kelola, pengawasan dan akuntabilitas, serta data dan integritas.
Biaya politik yang tinggi, relasi transaksional, serta konflik kepentingan antara kepala daerah, DPRD, birokrasi, dan penyedia barang/jasa dinilai menjadi pintu masuk penyimpangan. Sementara itu, data pengawasan yang tersebar dan belum terintegrasi menyulitkan upaya deteksi dini.
Urgensi pencegahan tersebut juga tercermin dari data penindakan KPK. Berdasarkan data KPK per Oktober 2026, sebanyak 227 kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut penindakan korupsi sepanjang 2004–2026.
Jumlah tersebut terdiri dari 31 gubernur dan wakil gubernur serta 196 bupati, wali kota, dan wakilnya.
Baca juga : APTISI Minta Kemendagri Perjelas Aturan PBB Kampus Nirlaba
Pemetaan area rawan korupsi periode 2025–2026 menunjukkan pengadaan barang/jasa menjadi area dengan proporsi perkara terbesar, yakni 61,1 persen dengan nilai Rp7,3 miliar. Selanjutnya, manajemen ASN mencapai 27,8 persen dan pengelolaan keuangan sebesar 11,1 persen.
"Korupsi yang melibatkan kepala daerah bukan peristiwa terisolasi, melainkan persoalan yang berulang dari tahun ke tahun," kata Kastorius.
Karena itu, pencegahan perlu diprioritaskan sejak tahap perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, hingga pengendalian konflik kepentingan.
Ia menegaskan, Mendagri Tito Karnavian terus mengingatkan para kepala daerah agar menjaga amanah jabatan dan meningkatkan kualitas belanja daerah.
"Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak pernah lelah mengingatkan para kepala daerah: jauhi korupsi, karena jabatan adalah amanah, bukan kesempatan. Beliau juga terus menekankan peningkatan kualitas belanja daerah. Setiap rupiah APBD adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan yang nyata, sekaligus menopang terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Untuk memastikan hasil forum tidak berhenti pada komitmen, Kemendagri meminta pemerintah daerah menerjemahkan kesepakatan tersebut ke dalam enam langkah nyata.
Pertama, memetakan risiko pada delapan area prioritas dan sektor khusus. Kedua, memperkuat pengendalian sejak tahap perencanaan hingga pembayaran. Ketiga, menempatkan APIP sebagai pemberi peringatan dini sekaligus mitra strategis pimpinan daerah, dengan tetap menjaga independensinya.
Keempat, mengintegrasikan data pengawasan serta menuntaskan pengaduan dan rekomendasi. Kelima, menyusun rencana aksi terukur yang dilengkapi penanggung jawab, tenggat waktu, dan bukti penyelesaian. Keenam, melakukan pemantauan secara berkala.
Baca juga : IWIP Raih Penghargaan Kemendukbangga atas Dukungan Pencegahan Stunting di Malut
"Komitmen Bersama yang hari ini ditandatangani tidak boleh berhenti pada penandatanganan. Komitmen itu harus terlihat dalam tindakan, keputusan, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan," tegas Kastorius.
Ia menambahkan, keberhasilan pencegahan korupsi tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan atau forum yang diselenggarakan. Ukurannya harus terlihat dari perbaikan tata kelola, penurunan risiko, penyelesaian akar masalah, serta pemulihan kerugian.
Kastorius juga mengingatkan DPRD agar menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal. Dengan begitu, setiap alokasi APBD dapat disusun secara transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pencegahan korupsi pada akhirnya sangat ditentukan kualitas kepemimpinan di daerah. Pemimpin harus berani membuka proses pemerintahan, menerima pengawasan, dan mengendalikan konflik kepentingan.
"Mari pastikan setiap rupiah APBD menghasilkan manfaat bagi rakyat," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya