Jembatan Penyeberangan dan Trotoar Itu Bukan Milik Publik

Cerita ini dimulai dari adanya video yang viral tentang fasilitas-fasilitas publik yang akhirnya tingkat aksesibilitasnya tidak lagi hadir sebagaimana mestinya. 

Contoh jembatan penyeberangan di dekat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, salah satunya. Namun sebenarnya, banyak jembatan penyeberangan, selain kualitasnya sudah menurun tajam, juga berpotensi membahayakan penggunanya jika tetap dipergunakan. Hal ini terjadi karena minimnya perawatan oleh pemerintah. Padahal, jembatan itu memiliki beragam fungsi dan makna bagi publik.

Pertama, makna dan fungsi jembatan bagi pemerintah adalah sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat untuk memastikan keamanan setiap orang yang mau menyebrangi lintasan jalan. Kita tahu, tidak semua pengguna jalan memiliki perspektif yang sama terhadap penyeberang. Kadang, mereka melaju begitu saja dan berpotensi membahayakan. 

Memang ada juga di antara mereka yang lebih sopan. Di mana setiap kali ada orang berjalan menyeberang, mereka memelankan kendaraannya sampai orang itu benar-benar menyeberang. 

Jangan dibandingkan budaya ini dengan beberapa budaya di luar negeri. Di mana setiap kali ada orang yang menyeberang, pengendara spontan menghentikan kendaraan dan menunggu dengan rela sampai orang-orang itu tiba di seberang jalan. Kita, masih jauuuh dari budaya itu.

Baca juga : Jakarta Update, Tarif PAM Jaya Dan Transjakarta Bakal Naik Di 2025

Kedua, maka melihat fakta seperti itu, kehadiran jembatan penyeberangan menjadi sangat penting. Namun, seperti dikatakan tadi, jembatan penyeberangan yang seharusnya milik publik malah dimanfaatkan untuk kepentingan pragmatis, seperti pengiklanan. 

Kehadiran jembatan penyeberangan tidak semata-mata diorientasikan untuk memfasilitasi publik yang mau menyeberang. Contoh aktual adalah sebuah video viral tentang jembatan penyeberangan di dekat UIN tadi. Alih-alih membuat jembatan yang strategis untuk orang menyeberang, jembatan itu justru berjarak beberapa puluh meter dari kampus. Katanya, dengar-dengar, lokasi itu dipilih karena lebih strategis untuk menempatkan papan reklame.

Hasilnya, fungsi jembatan itu bukan lagi untuk menyeberangkan orang atau memfasilitasi publik agar menyeberang jalan dengan selamat, tetapi lebih untuk memfasilitasi para pengiklan agar bisa menaruh produk mereka di sana. 

Maka jangan heran jika akhirnya publik meninggalkan jembatan itu. Sehingga ketika mereka mencoba menggunakan jembatan, barulah sadar bahwa kualitas materialnya sudah jauh menurun. Mungkin, karena pemerintah lebih mendahulukan kepentingan para pengiklan saja dengan cara memastikan jembatan itu kokoh sebagai tempat menaruh produk iklan mereka, bukan sebagai fasilitas publik yang aman dan nyaman.

Mungkin mereka juga berpikir, "Toh jarang dipergunakan, ngapain diperbaiki?" Apalagi selama fasilitas itu menghasilkan keuntungan dan tidak banyak orang yang protes, maintenance menjadi prioritas terakhir. 

Baca juga : Ini Penjelasan BNI Terkait Status Pailit Sritex

Setelah video itu viral, barulah muncul police line yang melarang orang menyeberang di sana. Memang tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki, tetapi lebih baik jika jembatan itu dipindahkan saja ke tempat yang lebih strategis, seperti di depan kampus UIN. Karena di sinilah tingkat keramaian penyebrangnya pasti tinggi. Sehingga fungsi jembatan akan jauh lebih besar dan penggunaannya lebih optimal. Pemerintah pun mungkin akan lebih perhatian merawatnya.

Ketiga, hal serupa terjadi pada trotoar. Trotoar bukan lagi milik publik, melainkan milik para pedagang atau para pengiklan di tiang-tiang telpon/ internet, dan tiang listrik. Begitu disiapkan oleh pemerintah, trotoar langsung dipasangi sarana usaha dagangan atau jasa. 

Sehingga kita tidak pernah bisa mendapatkan kenyamanan yang tinggi di banyak trotoar di Indonesia. Selain jalanannya bergelombang dan rusak, trotoar sering kali terlebih dahulu sudah diokupasi oleh pedagang atau jasa lainnya. Pemerintah juga tidak terlalu peduli untuk memastikan trotoar tetap layak dinikmati publik.

Beberapa hari lalu, saya melakukan perjalanan melewati trotoar sepanjang 6,5 kilometer di Kota Bogor. Saya bisa mengatakan bahwa kualitas trotoar itu selain bergelombang, berkali-kali kaki saya terantuk pada gundukan yang tidak jelas. Bahkan, saya harus melompat-lompat karena banyak trotoar yang parah rusaknya. Tidak jarang saya harus turun ke jalan raya karena trotoarnya sudah terhalang gerobak dagangan.

Dari dua keadaan ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa diperlukan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat agar jembatan penyeberangan dan trotoar memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya dan bermanfaat bagi publik. Pemerintah harus memikirkan ulang bahwa mencari keuntungan dari iklan jangan menjadi satu-satunya orientasi dalam membangun jembatan. 

Baca juga : Yasonna Laoly Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Harun Masiku

Keselamatan dan fungsionalitas untuk memfasilitasi publik harus menjadi prioritas utama. Jika jembatan itu digunakan publik secara optimal, dengan sendirinya para pengiklan akan tertarik memanfaatkan ruang di sana.

Komitmen ini tentu saja harus sama besarnya dengan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya serta siap memburunya sampai ke manapun. Sebuah komitmen, baik dampaknya kecil maupun besar, tetap harus dimunculkan dan didorong dengan semangat yang besar. Sebab di mata publik, semua sama. (*)

Dr. Tantan Hermansah
Pengajar Sosiologi Perkotaan, Ketua Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.