Kepemimpinan Polri yang Transformatif dan Berjiwa Kerakyatan

RM.id  Rakyat Merdeka - Peringatan HUT Bhayangkara ke-79 merupakan momentum tepat dan relevan untuk merekonstruksi sekaligus menakar peran dan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sistem ketatanegaraan dan pembangunan nasional.

Sebagai alat negara sebagaimana mandat Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI 1945 Polri yang mengemban fungsi keamanan dan penegakan hukum berada pada simpul yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas, menjamin keadilan, serta memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat.

Dalam kerangka konstitusi UUD NRI 1945 pasca reformasi dan filosofi konstitusional reformasi polri berdasarkan TAP MPR Nomor 6 dan 7 Tahun 2000, dengan tegas memposisikan Polri tidak hanya bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tetapi, tugas Polri telah berkembang lebih dinamis dengan peran materil-instrumentalis sebagai mitra aktif pemerintah dalam menyukseskan agenda strategis nasional, termasuk dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Dalam bentangan sejarah perjalanan Polri hingga saat ini, tentu berbagai capaian besar yang telah diraih. Namun, hal tersebut tidak boleh membuat institusi polri berpuas diri, namun harus melakukan peningkatan etos institusi, dedikasi dan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat sebagai jantung eksistensi Polri.

Transformasi Institusi: Polisi Modern dan Berjiwa Kerakyatan

Baca juga : HUT Ke-79, Komisi Hukum DPR Dorong Polri Gercep Respon Laporan Masyarakat

Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, Polri mengalami transformasi kelembagaan yang signifikan. Melalui visi Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan).

Polri melakukan reorientasi strategi dan fungsi kelembagaan, tidak hanya dalam dimensi penegakan hukum semata sebagai instrumental-legalistik formal Polri, tapi juga dalam dimensi sosial, edukatif, dan kemanusiaan sebagai instrumental materil Polri.

Pendekatan ini membawa polri lebih humanis dan berinklinasi pada pelayanan publik serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Transformasi ini menjadikan Polri sebagai institusi yang semakin responsif terhadap aspirasi rakyat, tanggap terhadap tantangan zaman, dan aktif dalam agenda pemulihan sosial dan pembangunan nasional.

Beberapa bentuk kontribusi tersebut antara lain pertama, menjamin Stabilitas Keamanan sebagai Fondasi Ekonomi. Keamanan adalah fondasi dari segala aktivitas pembangunan dan investasi.

Polri secara konsisten menjaga stabilitas nasional dari gangguan kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, hingga konflik horizontal, sehingga masyarakat dapat hidup tenang dan produktif.

Stabilitas ini menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan kelancaran distribusi logistik di Indonesia.

Baca juga : Refleksi HUT Ke-79 Polri: Menjaga Marwah, Merawat Kepercayaan

Kedua, Penguatan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan. Polri juga aktif mendukung program ketahanan pangan nasional yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Keterlibatan Polri tidak terbatas pada pengamanan distribusi logistik pangan, tetapi juga pada pembinaan masyarakat tani dan fasilitasi rantai pasok pertanian. Hal ini sejalan dengan agenda strategis Presiden dalam Asta Citanya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Hal ini ditandai dengan keberhasilan Polri dalam membantu peningkatan Produksi Jagung pada kuartal II yang menghasilkan 2.54 juta ton jagung pada panen serentak seluruh Indonesia yang dihadiri oleh Presiden Prabowo.

Hal ini semakin mempertegas peran dan keterlibatan Polri dalam membantu masyarakat. Ketiga, Fasilitasi Akses Kerja dan Program Polri Peduli Ekonomi. Peran sosial eksistensial polri tidak hanya pada program ketahanan nasional dan swasembada pangan, tetapi juga pada sektor riil masyarakat yang terdampak PHK.

Sebagai bentuk empati institusional, Polri menggagas program Desk Ketenagakerjaan Polri yang menjembatani korban PHK dengan dunia usaha. Pada gelombang pertama telah berhasil membantu 700 buruh korban PHK untuk bekerja ditempat baru, yang akan dilanjutkan pada gelombang kedua sebanyak 1000 orang.

Hal ini sebagai bentuk komitmen Polri dalam menterjemahkan instruksi Presiden agar Polri senantiasa membantu rakyat, mengayomi dengan solusi.

Baca juga : HUT Bhayangkara ke-79: PP Hima Persis: Polri untuk Masyarakat

Keempat, mendukung Reformasi Hukum dan Pemerintahan yang Bersih. Polri secara aktif bekerja sama dengan triangulasi penegakan hukum bersama KPK dan Kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi dan penguatan pemerintahan yang bersih melalui Penegakan dan pencegahan terjadinya rasuah dan tindak pidana korupsi.

Data yang dirilis oleh Humas Polri menyebutkan setidaknya selama tahun 2024 Polri berhasil mengungkap 1.280 kasus Korupsi, menjerat 830 orang, mengidentifikasi kerugian keuangan negara Rp 4.8 triliun, dan berhasil melakukan asset recovery sebanyak 887 Miliar melalui penerapan TPPU.

Juga pada penanganan dan pengungkapan kasus-kasus besar pada tindak pidana lainnya. Hal ini harus terus dijaga oleh Polri, dan semakin diperkuat agar mampu menjadi pedang keadilan bagi masyarakat.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.