Merajut Kembali Persatuan

RM.id  Rakyat Merdeka - Unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mengkritisi berbagai kebijakan Pemerintah di bidang politik dan ekonomi menunjukkan bahwa demokrasi yang berlangsung di Indonesia dalam kondisi sehat.

Dialektika politik dan ekonomi tetap eksis untuk menjaga agar akal sehat demokrasi tetap berjalan sesuai koridornya. Unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, buruh, pekerja, dan berbagai komponen lainnya, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki semangat kebangsaan yang besar untuk menjaga muruah Indonesia sebagai bangsa dan negara.

Namun demikian, yang harus senantiasa digarisbawahi, bahwa artikulasi dan agregasi kepentingan yang diaksentuasikan kepada Pemerintah tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tidak boleh dilakukan secara anarkis.

Tidak ada Pemerintahan yang berjalan tanpa celah. Setiap rezim penguasa memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan kekuasaannya. Hal ini berlaku secara universal.

Di Amerika Serikat yang mengklaim diri sebagai nenek moyangnya demokrasi, saat ini sedang menghadapi gelombang protes dari masyarakat dan mahasiswa terkait kebijakan Donald Trump yang mendukung genosida Israel di Gaza.

Baca juga : Persija Ajak Suporter Tetap Tenang Dan Jaga Persatuan

Situasi ini juga terjadi di belahan bumi Eropa. Pemerintah di negara-negara Amerika dan Eropa dituding sebagai proksi Yahudi. Jika kita hendak kilas balik pada labirin sejarah bangsa, unjuk rasa atau demonstrasi mahasiswa dan masyarakat juga selalu ada dalam setiap rezim kekuasaan.

Peristiwa Malari 1974 hadir sebagai bentuk kritik terhadap rezim Orde Baru yang dianggap pro-asing. Demikian juga halnya dengan gerakan mahasiswa 1998 yang membawa Indonesia masuk pada babak baru bernegara, yakni reformasi secara menyeluruh secara sosial, politik, dan ekonomi nasional.

Pembelajaran dari sejarah empirik yang sudah ada selaiknya menuntun kita pada pemahaman bahwa dialektika kebangsaan dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi adalah niscaya adanya.

Tidak ada rezim yang kebal kritik. Tidak ada rezim yang memiliki impunitas terhadap tuntutan rakyatnya. Bagi rezim saat ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, unjuk rasa yang disuarakan oleh seluruh elemen masyarakat terkait berbagai kebijakan pemerintah dapat menjadi suntikan semangat dan energi baru, sehingga produksi kebijakan pemerintah ke depannya menjadi lebih tajam dan menyengat dalam melayani masyarakat.

Landasan Pemerintah

Baca juga : Layanan Operasional MRT Jakarta Kembali Normal

Rezim yang berkuasa saat ini tidak perlu gamang. Presiden Prabowo Subianto dipilih melalui proses pemilihan secara langsung yang dijamin konstitusi, dengan suara mayoritas dan satu putaran.

Legislatif sebagai salah satu pilar bernegara tetap on the right track dan tidak pernah lupa pada khittahnya sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintah dengan menjaga partisipasi masyarakat dalam setiap formulasi undang-undang.

Demikian pula halnya kelompok masyarakat madani (civil society), tumbuh subur, mekar, dalam menjalankan fungsi kontrol ekstraparlementernya, tanpa intimidasi dan represi seperti Orde Baru.

Untuk membedah secara menyeluruh perihal apa yang terjadi pada Indonesia saat ini, kita sebagai bangsa perlu menengok kembali pemikiran para pendiri bangsa perihal bagaimana seharusnya masyarakat mengartikulasikan kepentingannya.

Ibrahim Datuk Tan Malaka menyebut unjuk rasa sebagai aksi massa, yakni ikhtiar untuk memperjuangkan kepentingan di bidang politik dan ekonomi. Aksi massa perlu dijalankan secara rapi dan terencana untuk mencapai objektif yang dicanangkan, yang mana pada waktu itu cita-citanya adalah kemerdekaan.

Baca juga : Sah, Tom Haye Mendarat Di Persib Bandung

Tan Malaka yang dikenal sebagai dedengkot pergerakan nasional secara tegas membedakan aksi massa dengan radikalisme. Radikalisme mengandung anarki dan memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat.

Seperti halnya Tan Malaka, Soekarno sebagai proklamator Indonesia, juga turut sumbang saran dalam memberikan pemaknaan terhadap aksi massa. Menurut Bung Besar, aksi massa digerakkan oleh massa aksi berdasarkan pemikiran revolusioner untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Yang perlu dicatat di sini, revolusioner didudukkan dalam konteks seni berfikir dan bertindak, dan revolusioner tidak sama dengan anarkisme yang menolak eksistensi negara dan menabrak hukum.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.