Sejarah Indonesia yang Demokratis?

Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) membuat penulisan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global tahun 2025. Buku terdiri dari 11 jilid yang ditulis 123 penulis. Saat ini, baru lima jilid yang sudah terbit. Meskipun penerbitan buku belum sepenuhnya tuntas, gagasan besar dalam proyek historiografi nasional ini perlu dikritisi.

Versi Kemenbud, penulisan sejarah ini sifatnya pemutakhiran, karena hampir 14 tahun sejak terbitnya Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) tahun 1975 dan Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) tahun 2012, belum ada penulisan kembali sejarah Indonesia secara komprehensif. Jarak waktu yang lama sejak terbitnya IDAS hingga tahun 2025, tentunya telah banyak temuan baru  dalam berbagai penelitian sejarah yang bisa dikonstruksi dalam narasi buku sejarah Indonesia.

Proyek penulisan buku ini dinilai upaya negara menulis ulang sejarahnya. Hal yang ditulis bukan hanya masa lalu, tetapi juga cara bangsa itu melihat dirinya sendiri. Arah itu terlihat jelas dalam kata sambutan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dalam buku ini. Ia melontaskan sejumlah gagasan yang menempatkan Indonesia bukan sekedar sebagai nation state modern, tetapi civilization state yang berakar pada mega diversity. Ia juga menawarkan gagasan perspektif out of nusantara, dekolonisasi pengetahuan, historical and cultural justice, dan historiografi yang demokratis. Penulisan buku dikaitkan dengan reinventing Indonesia identity. (hal. vi-ix).

Gagasan Ambisius

Baca juga : Menengok Jejak Nusantara, Menbud Fadli Zon Luncurkan 5 Jilid Sejarah Indonesia

Berbagai gagasan yang dilontarkan Fadli Zon mungkin terkesan ambisius. Sejarah tidak hanya ditempatkan sebagai pengetahuan tentang masa lampau, tetapi juga bagian dari upaya pembentukan identitas kebangsaan. Dalam sambutan buku ini, Fadli menyebut sejarah bangsa Indonesia adalah teater kekayaan purba yang merekam jejak epik manusia selama 1,8 juta tahun. Ini menjadikan nusantara sebagai salah satu pusat peradaban tertua di dunia.

Klaim ini menjadi persoalan tersendiri dengan menarik sejarah Indonesia jauh ke belakang sampai 1,8 juta tahun. Rentang sejarah yang panjang  tentu penting, namun memperpanjang sejarah nusantara tidak sama dengan memperpanjang usia Indonesia. Fakta bahwa kerajaan-kerajaan di kusantara berkontribusi pada pembentukan Indonesia, tetapi tidak otomatis dapat disebut Indonesia dalam pengertian politik modern. Tantangannya adalah menjelaskan kapan dan bagaimana sejarah yang beragam itu kemudian menjadi Indonesia dan bukan membawa nama Indonesia secara teleologis ke masa lampau.

Persoalan kedua berkaitan dengan gagasan out of nusantara. Perspektif ini penting untuk mengkoreksi historiografi yang terlalu sering menempatkan nusantara sebagai penerima pengaruh dari luar, seperti Eropa, China, India dan Timur Tengah. Masyarakat di nusantara memiliki agensi dan jaringan sendiri. Tetapi perlu dicatat, dekolonisasi tidak harus berarti membalik arah panas secara sederhana. Sejarah lebih tepat dibaca melalui proses perjumpaan, pertukaran, seleksi, adaptasi, dan negosiasi. Nusantara tidak selalu pasif, tetapi juga tidak selalu menjadi pusat dari setiap proses sejarah.

Wildan Sena Utama (2024) menilai, Indonesiasentris dianggap merupakan pendekatan yang tepat dalam penulisan sejarah Indonesia. Ia mendekolonisasi pandangan Eropasentris atau lebih spesifiknya Neerlandosentris yang telah mengakar sebelumnya dengan mengangkat agensi orang-orang Indonesia sebagai subjek utama dalam sejarahnya sendiri.  Namun, dekolonisasi belum menciptakan karya tentang sejarah Indonesia seperti yang diharapkan, malahan ia melahirkan ‘mitos-mitos baru’ yang dipengaruhi oleh pandangan nasionalisme yang sempit. Dalam kondisi negara-bangsa yang masih baru dan rentan terkoyak akibat dipenuhi berbagai ragam tantangan, konflik antara pusat dan daerah, ketidakstabilan politik, dan perdebatan yang belum selesai atas sistem politik negara, maka penciptaan mitos mitos yang dipenuhi oleh semangat nasionalis cenderung dilakukan.

Baca juga : Fadli Zon: Kalau Saya Lihat Biasa-biasa Saja

Gagasan yang menarik sekaligus paling mudah diuiji adalah historiografi demokratis. Fadli Zon menginginkan sejarah yang membuka ruang bagi beragam suara, bergerak dari pusat kekuasaan ke pinggiran, dan memberi tempat kepada kelompok subaltern. Pertanyaannya seberapa jauh lima jilid buku pertama telah memenuhi janji tersebut? Ukurannya bukan sekadar berapa banyak daerah atau kelompok disebut, melainkan siapa yang menjadi pelaku sejarah. Apakah masyarakat biasa, perempuan, masyarakat adat, pekerja, petani, pedagang, migran, dan komunitas pesisir hadir sebagai subjek dengan agensi, atau sekadar sebagai objek kebijakan dan latar peristiwa nasional?

Di sini pentingnya membedakan historiografi multideminsional dari historiografi demokratis. Sejarah dapat membahas isu politik, ekonomi, sosial dan budaya sekaligus, tetapi tetap menjadikan negara dan elite sebagai pusat narasi. Historiografi demokratis membutuhkan pertanyaan yang lebih mendasar. Siapa yang berbicara, siapa yang didengar, dan siapa yang selama ini tidak terdengar. Indonesia tidak hanya dibentuk di istana, kantor pemerintah, medan perang, tetapi juga di pelabuhan, pasar, sekolah, pesantren dan pulau-pulau kecil.

Dalam sambutan di buku Sejarah Indonesia dalam Arus Global, Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kemenbud, Restu Gunawan, menilai tiga arti penting buku, yakni penguatan narasi kebangsaan, kontribusi intelektual, dan penguatan identitas nasional. Jika Fadli Zon lebih menekankan arah pembaruan historiografi, Restu menegaskan fungsi sosial buku tersebut sebagai rujukan sekaligus instrumen pemahaman kebangsaan. Di sinilah pertanyaan kritisnya, janghan sampai kebututuhan identitas nasional lebih dulu menentukan kesimpulan sejarah.

Dekolonisasi juga perlu ditempatkan dalam batas tersebut. Mengoreksi warisan kolonial tidak berarti menggantinya dengan narasi nasional yang serba positif. Sejarah Indonesia juga merupakan sejarah konflik, kekerasan, ketimpangan, eksklusi, dan kegagalan. Historical and cultural justice seharusnya bukan hanya mengembalikan suara yang hilang, tetapi juga memberi ruang bagi pengalaman sejarah yang tidak selalu sesuai dengan narasi kebangsaan yang dominan.

Baca juga : Kementerian Kebudayaan Akan Bangun Rumah Proklamasi Jadi Museum Sejarah

Lima jilid pertama buku ini belum cukup untuk menilai keseluruhan proyek. Namun, ia sudah memperlihatkan agenda besar memperbarui historiografi nasional, menempatkan Indonesia dalam jejaring global, memperluas subjek sejarah, dan menghubungkan sejarah dengan identitas kebangsaan. Agenda tersebut penting dan ukuran keberhasilannya bukan pada seberapa besar Indonesia digambarkan, melainkan seberapa kuat buku ini menjelaskan keragaman pengalaman yang membentuk Indonesia berdasarkan sumber dan argumentasi yang dapat diuji.

Menurut Anthony Reid (2023), upaya membebaskan sejarah Indonesia dari sudut pandang Belanda dan membangun historiografi yang berpusat pada Indonesia merupakan pencapaian penting. Namun, keberhasilan itu jangan sampai membuat sejarah Indonesia terputus dari sejarah dunia. Sejarah Indonesia justru memiliki banyak pintu menuju sejarah global melalui perdagangan, agama, gagasan, dan mobilitas manusia. Sejarah nasional sebaiknya tidak membangun tembok di sekitar Indonesia, melainkan membuka jendela untuk melihat bagaimana pengalaman Indonesia sejak dahulu terhubung dengan dunia.

Sejarah bukan perlombaan untuk menentukan siapa yang paling tua, paling besar, atau paling beradab. Dekolonisasi memang penting, tetapi sejarah tetap harus tunduk kepada bukti fakta sejarah. Bangsa yang besar dan percaya diri tidak membutuhkan sejarah yang berlebihan, tetapi membutuhkan sejarah yang jujur.**

Dedi Arman
Peneliti Sejarah Pusat Riset Kewilayahan- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.