Alasan Mengapa AS-China Bersikeras Merebut Greenland

Greenland, pulau terbesar di dunia dengan luas 2,17 juta kilometer persegi dan berpopulasi sekitar 56 ribu jiwa, kini menjadi ajang perebutan pengaruh antara adidaya global. Di balik hamparan es yang tampak damai, kepentingan Amerika Serikat (AS) dan China saling beradu, sementara rakyat Inuit (suku asli di Greenland) terus menyuarakan otonomi. Ironi ini menjadi semacam cermin betapa rentannya “bongkahan es” raksasa yang semula dianggap sunyi, namun diam-diam menampung potensi konflik geopolitik berskala luas.

Ambisi AS mencuat secara terang-terangan ketika Donald Trump, Presiden terpilih AS, mengutarakan minat untuk membeli atau bahkan menguasai Greenland. Ia tak segan menyebutnya sebagai “harga mati”, menegaskan bahwa Washington tidak akan ragu mengerahkan tekanan ekonomi maupun militer demi memastikan kepentingannya di Arktik.

Klaim ini, di satu sisi, tampak sebagai obsesi “Trumpian”. Tetapi, di sisi lain juga mengungkap strategi jangka panjang AS untuk menahan laju China dan Rusia di Kutub Utara.

Pada dasarnya, AS telah lama berada di Pituffik Space Base, dulu disebut Thule Air Base, yang berfungsi sebagai pusat pemantauan rudal lintas benua. Secara geopolitik, memiliki Greenland berarti memperkuat pagar pertahanan AS di kawasan Arktik dan menangkis potensi ancaman Rusia yang getol memperluas jalur pelayaran utara. Lebih jauh, Greenland menyimpan 25 dari 34 mineral “kritis” dunia (berdasarkan laporan Komisi Eropa 2023), termasuk Rare Earth Elements (REE) yang vital untuk industri teknologi, pertahanan, dan otomotif listrik. Menguasai REE Greenland diyakini Washington akan memangkas dominasi China di sektor ini.

Baca juga : Menkum Jelaskan Pengampunan Tindak Pidana Lewat Denda Damai

Pernyataan Trump tersebut menempatkan Denmark, pemilik kedaulatan formal atas Greenland, dalam posisi sulit. Perdana Menteri Denmark sempat menyebut ide “membeli Greenland” sebagai hal yang absurd, tetapi lobi dan tekanan politik AS terus meningkat. Di satu sisi, Denmark wajib menjaga soliditas dengan NATO, khususnya menghadapi China dan Rusia di Arktik. Di sisi lain, terlalu membiarkan ambisi AS juga berisiko meningkatkan sentimen anti-Kopenhagen di Greenland, yang kian vokal menuntut hak menentukan nasib sendiri.

Tak mau kalah, China pun merapat lewat jalur investasi. Beijing melihat Greenland sebagai pintu masuk ke Polar Silk Road, perpanjangan dari Belt and Road Initiative (BRI), terutama karena mencairnya es di Arktik membuka rute dagang yang lebih singkat. Pada 2018-2019, China Communications Construction Company (CCCC) nyaris meneken proyek pembangunan tiga bandara di Greenland, namun kegelisahan NATO dan Denmark memblokirnya. Ada kekhawatiran bahwa bandara berpotensi dual-use, memungkinkan China menempatkan peralatan militer di ujung kutub. Beijing juga menunjukkan minat besar pada tambang Kvanefjeld yang kaya REE dan uranium, serta Citronen Fjord yang mengandung seng dan logam berharga lainnya.

Meskipun proposal China berulang kali ditampik, Beijing cenderung “bermain panjang.” Mereka tak segan menunggu momen ketika Greenland atau Denmark benar-benar membutuhkan dana segar, lalu masuk dengan tawaran investasi besar. Strategi ini bukan hal baru: China telah menerapkannya di berbagai belahan dunia, khususnya di wilayah-wilayah yang memerlukan infrastruktur dan pendanaan jangka panjang.

Di tengah tarik-ulur kepentingan dua raksasa, Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, menegaskan bahwa “Greenland adalah milik orang-orang Greenland.” Rakyat Inuit, penduduk asli pulau, mengusung aspirasi kuat untuk merdeka. Self-government Greenland yang disahkan pada 2009 memberikan otonomi luas, tetapi kebijakan luar negeri dan pertahanan masih berada di tangan Kopenhagen. Bila suatu hari referendum kemerdekaan benar-benar digelar, Greenland harus mencari pendapatan baru, mengingat selama ini masih bergantung pada subsidi tahunan Denmark yang mencapai 3,9 miliar kroner (sekitar tahun 2023).

Baca juga : Jelang Nataru, Harga Beras Mulai Naik

Celakanya, tawaran bantuan AS atau China bisa menjadi pedang bermata dua. Rakyat Inuit mewarisi trauma akibat kolonialisme dan eksploitasi sumber daya. Mereka khawatir, jika bantuan asing datang dengan syarat “kuasai tambang” atau “bangun pangkalan,” maka alih-alih terbebas dari penjajahan lama, Greenland justru jatuh dalam jeratan baru. Egede pun berada di persimpangan rumit: bagaimana memanfaatkan minat investasi dua adidaya tanpa mengorbankan kedaulatan Inuit?

Perubahan iklim pun menambah rumit persoalan. Lapisan es di Arktik terus menipis, membuka peluang eksploitasi rute dagang yang lebih pendek antara Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Hal ini memicu perlombaan menancapkan “bendera” di Kutub Utara, yang melibatkan AS, China, dan Rusia. Bagi NATO, Greenland bukan sekadar urusan Denmark, melainkan kepentingan strategis seluruh aliansi di utara. Apabila China sukses menjejakkan kaki, kehadirannya akan sulit dibendung, menggeser keseimbangan militer yang selama ini didominasi Barat.

Denmark pun dilanda dilema. Sebagai anggota NATO, Denmark wajib membendung ekspansi China. Namun, rakyat Greenland terus menuntut hak menentukan nasib sendiri. Jika Copenhagen terlalu condong ke Washington, bisa memancing sentimen anti-Denmark di kalangan Inuit. Sebaliknya, bila mengakomodasi China, Denmark justru akan kehilangan dukungan sekutu Barat.

Bagaimana akhir cerita ini? Satu skenario adalah Greenland memproklamasikan kemerdekaan. Negara baru itu mungkin berupaya menarik dana pembangunan dari keduanya, AS dan China atau malah jatuh ke dalam “ping-pong diplomatik” ketika masing-masing adidaya berlomba mempengaruhi kebijakan dalam negeri Greenland. Skenario lainnya, Greenland tetap di bawah Denmark, menjaga subsidi finansial, namun bukan berarti ketegangan mereda. Masalah keamanan dan perebutan REE akan terus merongrong hubungan Denmark-AS-Tiongkok, sementara dukungan pro-kemerdekaan di kalangan Inuit kian berkobar.

Baca juga : Kepakkan Sayap, Texas Chicken Buka Gerai Ke-18 Di Bandung

Barangkali yang paling menyakitkan bukanlah deru perlombaan negara adidaya, melainkan jika penduduk Inuit hanya menjadi tamu di tanah sendiri. Di tengah mencairnya es, semoga kearifan setempat tak ikut mencair, meluruh diterjang bujuk rayu dan adu kuat kepentingan. Sebab, pada akhirnya, apa gunanya mereka merdeka di atas kertas jika hati dan jiwa direnggut ambisi asing? Hari ini, keadilan dan harga diri Inuit dipertaruhkan. Maka, kita tunggu saja: Apakah Greenland kelak tegak berdiri dengan tak kehilangan ruh masyarakatnya, atau justru merana karena terseret arus yang tak mereka pelajari dan tak mereka kehendaki?

Efatha Filomeno Borromeu Duarte
Efatha Filomeno Borromeu Duarte, Dosen Geopolitik & Geostrategi Universitas Udayana

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.