Soal Tarif Trump, Hikmahanto: Indonesia Tak Perlu Kirim Tim Negosiasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan tarif tinggi yang dicanangkan Presiden AS Donald Trump bikin geger dunia. Banyak negara telah meminta untuk bertemu dan menegosiasi tarif yang akan diberlakukan pada tanggal 9 April 2025. Namun, Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana menyarankan, Indonesia tak perlu buru-buru kirim tim negosiasi ke Washington.

"Kalau kita kirim tim sekarang, pertanyaannya, di urutan ke berapa kita akan diterima AS? Bisa jadi kita cuma ikut-ikutan mengemis agar tarif diturunkan," ujar Hikmahanto, Senin (7/4/2025).

Trump memang dikenal gemar bermain gertak. Menurut Hikmahanto, pengenaan tarif ini adalah bagian dari strategi menaikkan posisi tawar AS di perdagangan global.

Baca juga : DPR Minta Pemerintah Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri

Setidaknya ada tiga tujuan utama Trump dengan kebijakan tarifnya. Pertama, menunjukkan dominasi AS dalam perdagangan internasional. Kedua, memaksa negara-negara yang selama ini mengenakan tarif tinggi pada produk AS agar menurunkannya. Dan ketiga, mendorong perusahaan-perusahaan AS yang relokasi ke luar negeri agar kembali membuka pabrik di dalam negeri.

Lalu, bagaimana sikap terbaik Indonesia?

Hikmahanto menyarankan agar pemerintah fokus memonitor reaksi negara-negara lain yang terdampak. Caranya dengan menginstruksikan perwakilan RI di luar negeri untuk mengirim laporan rinci soal langkah yang diambil negara setempat.

Baca juga : Tarif Impor Trump Mengganas, Indonesia Harus Bergegas

Selain itu, Indonesia sebaiknya membangun koalisi dengan negara-negara pemilik komoditas serupa, agar bisa bertindak sinergis menghadapi tarif Trump. Tujuannya, agar AS tidak hanya memberi pengecualian ke satu negara dan malah merugikan negara lain.

“Kalau barang yang dikenai tarif tidak diproduksi di AS, rakyat Amerika justru akan menanggung harga lebih mahal. Ini bisa memicu kemarahan rakyat terhadap Trump,” jelasnya.

Hikmahanto juga menekankan pentingnya penyesuaian APBN dalam tiga bulan ke depan untuk meredam dampak ke masyarakat, termasuk mencegah gelombang PHK.

Baca juga : Soal Tarif Resiprokal AS, Kadin Indonesia: Pintu Negosiasi Masih Terbuka

“Kenapa tiga bulan? Karena sangat mungkin Trump akan mengubah kebijakannya dalam jangka waktu itu. Bisa karena negosiasi, desakan rakyat, atau tekanan dari bursa saham AS sendiri,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.