Bahas Masa Depan Media Di ASEAN-Japan Center

RM.id  Rakyat Merdeka - Jurnalis Rakyat Merdeka, Larasati Dyah Utami, bersama jurnalis dari Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, Filipina, dan Thailand, mengikuti Program Kunjungan Jurnalistik yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jepang selama 9 hari. Perjalanan dimulai pada 23 Juni 2025 hingga 1 Juli 2025, dengan agenda mengunjungi Tokyo, Osaka, dan Hiroshima. Berikut laporannya.

Transformasi digital menjadi tantangan bagi jurnalis dan media massa mainstream di berbagai negara, termasuk di Jepang dan di Asia Tenggara (ASEAN). Kepercayaan publik, menjadi salah satu elemen penting bagi media mainstream agar bisa terus bertahan di tengah gempuran platformdan konten media sosial.

Dalam kunjungan ini, kami berkesempatan bertemu dengan para pakar Jepang. Mereka memberikan materi seputar perkembangan teknologi, peran media, disinformasi, hingga misinformasi, baik itu di Jepang maupun di ASEAN.

Baca juga : NasDem Dorong Prabowo Segera Keluarkan Keppres

Saya dan enam jurnalis ASEAN lainnya mengunjungi International University of Japan (IUJ), di Tokyo pada 25 Juni 2025. Kami bertemu dengan Profesor Madya Shinichi Yamaguchi, pakar komunikasi global di universitas tersebut. Dia menjelaskan tentang bahaya manipulasi informasi dan disinformasi, khususnya di Negeri Sakura. Menariknya, Yamaguchi menjelaskan lebih dari separuh orang Jepang tidak dapat membedakan informasi yang benar dan salah. Bahkan persentasenya jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara di ASEAN.

Dia pun membeberkan data hasil survei bersama Universitas Teknologi Nanyang dan Nikkei yang menunjukkan bahwa sekitar 20 persen orang Jepang tahu cara melakukan pemeriksaan fakta (fact-check). Persentase itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN seperti seperti Vietnam (80 persen), Filipina (78 persen), Indonesia (74 persen), Malaysia (61 persen) dan Singapura (59 persen).

Menurut Yamaguchi, kebanyakan disinformasi, maupun misinformasi yang terjadi di Jepang berkaitan dengan bencana alam. Dia menilai, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi alat baru penyebaran disinformasi dan membuat konten palsu.

Baca juga : Gubernur Sabran Ingatkan Soliditas Dan Kebersamaan

“Salah satu contohnya, pasca gempa besar di Prefektur Kumamoto. Seseorang menyebarkan kabar palsu bahwa seekor singa lepas dari kebun binatang. Banyak orang mempercayainya dan menghubungi kantor polisi dan kebun binatang. Pelaku akhirnya ditangkap,” ujarnya.

Pada 2019, ahli ekonomi digital itu pernah meneliti fenomena disinformasi warga Jepang melalui proyek Innovation Nippon, yang berkolaborasi dengan Google Japan. Survei nasional itu melibatkan 5 ribu responden yang berusia antara 15 hingga 69 tahun. Responden diminta menanggapi 15 contoh nyata disinformasi yang pernah beredar di ruang publik Jepang. Isunya mulai dari politik dalam negeri, hingga topik-topik seperti kesehatan, perang, konflik global, dan keberagaman sosial.

Hasil survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 14,5 persen yang berhasil mengenali disinformasi dengan tepat. Sebaliknya, lebih dari separuh peserta, yakni sekitar 51,5 persen, justru percaya pada informasi sesat. Sementara itu, sekitar sepertiga dari total responden merasa ragu-ragu.

Baca juga : Akan Dipanggil Pekan Depan, Posisi MRC Sudah Diketahui Kejagung

“Studi regresi menunjukkan bahwa mereka yang memiliki media literacy, information literacy, dan critical thinking rendah, lebih mungkin menyebarkan disinformasi. Menariknya, orang yang merasa dirinya kritis justru lebih sering percaya dan menyebarkannya,” tuturnya.

Yamaguchi yang juga penulis beberapa buku ekonomi, mengkritisi bahwa Jepang seharusnya tidak hanya mengembangkan teknologi untuk dirinya sendiri. Tetapi juga menyediakannya untuk semua orang. Literasi media dan informasi harus ditingkatkan. Dia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara platform digital, media, pemerintah, serta akademisi dalam menyelesaikan isu ini.

“Sayangnya, Jepang saat ini belum memiliki program pendidikan literasi media dan informasi yang memadai. Sedangkan di negara-negara Barat, pendidikan literasi media sudah maju dan bahkan wajib di beberapa negara. Membangun kurikulum dan bekerja sama dengan influencer untuk kampanye kesadaran adalah langkah penting,” sarannya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.