Tangkap Maduro, Trump Dinilai Langgar Hukum Internasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Gaya koboi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam menyerbu Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro memicu gelombang pro dan kontra di tingkat global. Aksi sepihak Washington tersebut dinilai sejumlah negara melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara.

Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, dikabarkan dibawa keluar dari Venezuela menggunakan kapal perang USS Iwo Jima. Keduanya mendarat di Stewart Air National Guard Base, New York, Sabtu malam (3/1/2026) waktu setempat.

Mengutip MSNBC, UPI, dan Associated Press, Minggu (4/1/2026), Presiden Venezuela itu langsung diinterogasi personel Badan Penanggulangan Narkotika AS atau Drug Enforcement Administration (DEA). Usai pemeriksaan awal, Maduro kemudian dipindahkan ke Metropolitan Detention Center (MDC) Brooklyn, New York.

Proses pemindahan tersebut mendapat pengamanan ketat. Iring-iringan kendaraan polisi disaksikan puluhan warga AS keturunan Venezuela serta imigran Venezuela di New York. Massa tampak bersorak, melambaikan topi, bersiul, hingga meniup terompet sisa perayaan Tahun Baru sebagai bentuk dukungan atas keberhasilan gaya koboi Trump menangkap Maduro.

Reaksi Global Mengalir

Operasi yang diberi sandi Absolute Resolve itu menuai reaksi pro dan kontra dari para pemimpin dunia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan Indonesia terus memantau perkembangan situasi di Venezuela.

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menegaskan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Caracas bersama seluruh perwakilan RI di kawasan aktif memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI).

“Seluruh WNI di Venezuela saat ini dilaporkan dalam keadaan aman,” ujar Yvonne dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/1/2026) malam.

Baca juga : AS Tangkap Maduro, PBB Gelar Pertemuan Darurat Dengan Venezuela Senin Besok

Indonesia juga mengimbau WNI tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta terus menjalin komunikasi dengan KBRI Caracas. Selain itu, Indonesia menyerukan semua pihak mengedepankan penyelesaian damai melalui dialog dan langkah deeskalasi.

“Kami menekankan pentingnya perlindungan warga sipil serta penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB,” kata Yvonne.

Turki menyuarakan sikap serupa. Ankara meminta AS dan Venezuela menahan diri agar tidak memicu instabilitas kawasan dan ancaman keamanan global.

Pelanggaran Kedaulatan

China secara tegas mengutuk tindakan sepihak AS. Juru Bicara Kemlu China Mao Ning menilai langkah Washington mencerminkan pendekatan kekerasan dan melanggar kedaulatan Venezuela.

"China menolak semua tindakan yang melangkahi kedaulatan negeri berdaulat," tandas Mao.

Rusia menyatakan dukungan penuh terhadap kedaulatan Venezuela. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menilai aksi AS sebagai tindakan sepihak yang berpotensi menghancurkan stabilitas sebuah negara.

Iran juga mengecam keras. Teheran menyebut serangan militer AS sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, khususnya Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB yang melarang penggunaan kekerasan.

Baca juga : Jelang Musorprov, TPP Mulai Jaring Ketum KONI DKI Jakarta

Presiden Belarus Alexander Lukashenko turut mengutuk pemerintahan Trump. Ia memperingatkan, agresi AS ke Venezuela berpotensi menjadi tragedi besar yang menyeret kawasan ke konflik berkepanjangan.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan agar transisi di Venezuela berlangsung damai, demokratis, dan menghormati kehendak rakyat. Dia berharap, pemimpin oposisi Edmundo Gonzalez Urrutia segera menyelesaikan masa transisi dengan efisien.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina Andrii Sybiha mengatakan negaranya tidak mengakui legitimasi pemerintahan Maduro dan mendukung perkembangan yang memprioritaskan kepentingan rakyat Venezuela. 

"Ukraina tidak memandang Maduro sebagai pemimpin yang sah," ujarnya.

Dia menambahkan, rakyat Venezuela harus memiliki kesempatan untuk hidup normal, aman, sejahtera, dan hidup yang layak.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengajak semua pihak menahan diri setelah serangan AS di Ibukota Venezuel, Caracas.

"Saya telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Duta Besar kami di Caracas. Uni Eropa memantau dengan cermat situasi di Venezuela," ujar Kallas di akun X pribadinya.

Baca juga : Huntara Mulai Dibangun Di Sumbar, Ini Sebaran Lokasinya

Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer blak-blakan menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah, namun tetap menegaskan komitmen terhadap hukum internasional.

Presiden Slovakia Peter Pellegrini memperingatkan, serangan AS itu dapat mendestabilisasi kawasan lain. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen yang mengatakan, perkembangan di Venezuela sangat dramatis.

"Hukum internasional harus dihormati," pintanya.

Terperosok ke Spiral Perang

PM Slovenia Robert Golob mengatakan, intervensi militer apa pun yang tidak didasari hukum internasional tidak dapat diterima dan akan membawa dunia ke dalam spiral perang dan kekerasan yang lebih lanjut.

" Kami tidak menginginkan perang lagi. Kami tidak menginginkan korban sipil dan penderitaan penduduk yang tidak bersalah,"ujarnya.

Qatar menyatakan kesiapannya berkontribusi dalam upaya stabilisasi Venezuela dan mendukung setiap inisiatif internasional yang bertujuan mencapai penyelesaian damai.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.