AS Incar Minyak Venezuela, Pengamat: Keadilan Iklim Negara Berkembang Terancam

RM.id  Rakyat Merdeka - Langkah Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro, diikuti rencana menguasai Greenland, memicu kekhawatiran serius bagi komitmen keadilan iklim global, termasuk bagi negara-negara berkembang Global South.

Peneliti Tata Kelola Iklim Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yogi Setya Permana, menyebut situasi ini sebagai paradoks dalam politik iklim global.

“Di satu sisi, negara maju menekan negara berkembang untuk segera meninggalkan energi fosil demi target iklim. Di sisi lain, energi fosil tetap diperlakukan sebagai aset strategis yang diamankan melalui manuver geopolitik,” jelasnya saat dihubungi, Kamis (15/1/2026). 

Invasi AS ke Venezuela yang diikuti penguasaan cadangan minyak mentah terbesar di dunia (lebih dari 300 miliar barel) oleh korporasi AS berpotensi membuat harga minyak mentah dunia makin melandai. Namun di sisi lain, kondisi ini dinilai akan menunda investasi energi terbarukan dan memperpanjang ketergantungan pada bahan bakar fosil bagi negara-negara berkembang.

Indonesia sendiri menargetkan penggunaan 100 persen energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan dan mencapai net-zero emission pada 2050.

“Minyak murah sering kali menjadi jebakan kebijakan. Tampak menguntungkan secara fiskal, namun meningkatkan kerentanan terhadap naik-turun harga, risiko geopolitik, dan beban sosial-ekologis di masa depan,” jelas Yogi.

Baca juga : Heikal Safar: Pilkada Tak Langsung Bisa Hemat Anggaran Negara Ratusan Triliun

Ia mengungkapkan, negara berkembang akhirnya menanggung konsekuensi paling berat, meski kontribusi historisnya terhadap emisi global relatif kecil.

“Konsep loss and damage menegaskan dampak perubahan iklim kerap melampaui kapasitas adaptasi suatu negara,” ujar Yogi.

Dirinya menjelaskan, situasi ini semakin menegaskan bahwa transisi energi tidak pernah berlangsung di ruang yang netral.

Keluarnya perintah Presiden AS Donald Trump pada 7 Januari lalu untuk keluar dari 66 organisasi internasional, termasuk badan-badan penting kerja sama iklim global seperti U.N. Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), menunjukkan menjauhnya Amerika Serikat dari negosiasi dan aksi iklim global.

“Ini adalah situasi problematis ketika aktor besar menjauh dari institusi multilateral kunci seperti UNFCCC dan IPCC, tepat ketika perundingan iklim internasional, seperti COP ke-30, dideklarasikan sebagai COP of Truth,” kata Yogi.

Peluang Kepemimpinan Indonesia

Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Stanislaus Risadi Apresisan, mengungkapkan kondisi ini justru menjadi peluang emas bagi negara-negara Selatan untuk mengambil alih kepemimpinan riset dan kebijakan iklim yang selama ini didominasi peneliti negara maju.

Baca juga : Pasokan BBM Ke Dalam Negeri Tidak Terganggu

“Dalam penulisan Assessment Report ke-6 IPCC, peneliti AS mendominasi sebanyak 25 orang, sementara Indonesia dan Brasil masing-masing hanya tiga dan enam orang. Ini saatnya perspektif peneliti negara Selatan yang berhadapan langsung dengan bencana iklim mendapatkan porsi lebih besar,” kata Stanislaus.

Ia menerangkan, Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah panjang dalam forum-forum strategis dunia.

“Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 adalah bukti kepemimpinan Indonesia. Semangat ini harus dihidupkan kembali untuk memperjuangkan diplomasi keadilan iklim dan mendukung transisi energi yang berkeadilan,” ujar Stanislaus.

Dirinya melihat peran Amerika Serikat di organisasi internasional akan berubah seiring perubahan kepemimpinan.

“Indonesia dapat berkoalisi dengan Brasil dan negara-negara Selatan lainnya seperti China, Afrika Selatan, India, Filipina, dan Vietnam untuk menuntut kontribusi lebih dari negara maju, baik dalam bantuan teknis maupun pendanaan transisi energi yang berkeadilan,” katanya.

Diplomasi Global untuk Keadilan Iklim

Baik Yogi maupun Stanislaus sepakat bahwa pasca-COP30, Indonesia dan Brasil perlu memperkuat poros kepemimpinan Global South melalui diplomasi aktif di berbagai forum multilateral dan regional.

Baca juga : PIS Salurkan 750 Jaket Keselamatan untuk Nelayan Manado

“Indonesia perlu mengambil posisi tegas: meneruskan transisi energi sambil menolak standar ganda, mendorong pendanaan loss and damage yang adil, serta memperkuat diplomasi Global South agar transisi energi tidak hanya hijau, tetapi juga berkeadilan bagi mereka yang paling rentan,” kata Yogi.

Sementara itu, Stanislaus mendorong pemerintah Indonesia terus menggunakan forum multilateral untuk menuntut keadilan iklim dengan mendesak negara maju membantu negara berkembang dalam melakukan transisi energi.

“Forum-forum multilateral dan regional seperti APEC, ASEAN, OKI, dan OECD dapat digunakan Indonesia untuk menyuarakan pentingnya keadilan iklim dan membangun koalisi, khususnya dengan negara-negara Selatan,” tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.