Akademisi UI Apresiasi Fondasi Baru Pembangunan Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka - Dunia tengah berlomba mengembangkan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) yang mampu memproses miliaran informasi dalam hitungan detik.

Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat persoalan mendasar yang kerap luput dari perhatian, bagaimana jika teknologi yang sangat cerdas justru mengambil keputusan berdasarkan data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak mewakili seluruh masyarakat?

Pertanyaan tersebut menjadi salah satu refleksi penting yang diangkat Assoc. Prof. Dr. Devie Rahmawati, CICS, akademisi Program Vokasi Universitas Indonesia, yang menjadi salah satu pembicara dalam rangkaian Global Digital Forum II 2026 di Moskow.

Baca juga : Terobosan BSSN Diangkat di Forum Dunia

Ajang dunia ini mempertemukan akademisi, pengembang teknologi, pelaku industri, dan pemangku kepentingan digital dengan partisipasi lebih dari 100 negara, dihadiri lebih dari 1.000 pakar teknologi informasi, 50 tamu VVIP (level menteri),  serta lebih dari 50 perusahaan teknologi. 

Dalam presentasinya bertajuk “More Than Words. Beyond Code. Back to Humanity. Why Language, Culture & Community Matter in AI.”

Devie membahas masa depan AI yang berpusat pada manusia, termasuk pentingnya keragaman bahasa, kualitas data, kepercayaan publik, dan kolaborasi lintas institusi.

Baca juga : Terobosan Kemendikdasmen Diangkat Di Forum Digital Dunia

Dari perspektif tersebut, dia memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam memperkuat tata kelola data nasional melalui RUU Satu Data Indonesia, yang mendapat persetujuan bersama DPR RI dan Pemerintah untuk disahkan menjadi undang-undang pada 6 Oktober 2026. Menurut Devie, momentum ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kemajuan teknologi berkontribusi langsung terhadap kualitas pembangunan.

“Bayangkan sebuah negara memiliki AI paling canggih di dunia, tetapi jika data tentang keluarga harapan tidak akurat, kebutuhan penyandang disabilitas tidak tercatat, atau masyarakat di wilayah terpencil tidak terlihat, teknologi tersebut tetap berisiko menghasilkan keputusan yang jauh dari manfaat,” ujar Devie.

“AI dapat mempercepat keputusan, namun, hanya dengan data yang baik, kebijakan yang bijak, dan kepedulian manusia,  yang dapat membantu memastikan keputusan itu adil. Kebijakan Satu Data Indonesia bukan hanya urusan teknologi informasi, melainkan bagian dari pembaruan cara negara memahami kebutuhan masyarakat,” seru Devie, yang pernah menjadi wakil Indonesia dalam PR Leadership Forum di Amerika Serikat ini. 

Baca juga : Langkah Strategis Komdigi Disorot Akademisi UI di Forum 100 Negara Dunia

Sistem digital dapat mempercepat pemrosesan informasi, tetapi juga berpotensi memperbesar kesalahan apabila kualitas data, representasi kelompok masyarakat, dan mekanisme pengawasan tidak diperhatikan.

“Kesalahan data mungkin terlihat kecil di layar komputer, tetapi dampaknya bisa sangat besar di meja makan sebuah keluarga.”
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.