Mengukur Tanggung Jawab Pemimpin

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Tausiah Politik

 Sebelumnya 
Bahkan ada ungkapan sunny mengatakan: Lebih baik dipimpin 100 tahu pemerintahan dhalim daripada kosong kepemimpinan sehari. Sehari tanpa pemimpin akan menyebabkan munculnya hukum rimba di dalam masyarakat manusia. Yang kuat akan menerkam yang lemah dan yang kaya akan memperbudak yang miskin. Akibatnya bisa sangat fatal, yang memungkinkan memerlukan beberapa generasi untuk memperbaikinya, tentu saja dengan ongkos yang amat mahal.

Batas tanggung jawab pemimpin public, semisal Kepala Negara biasanya dibatasi sampai kepada wilayah privat atau keluarga. Urusan keluarga atau rumah tangga menjadi domain kepala rumah tangga. Kecuali kalau terjadi masalah di dalam rumah tangga itu mempengaruhi masyarakat publik, misalnya terjadi pelanggaran criminal dan kekerasan di dalam rumah tangga, itu sudah menjadi domain public.

Baca juga : Menghargai Kelompok Minoritas

Termasuk yang tidak dalam tanggung jawab Kepala Negara ialah wilayah keimanan dan kepercayaan warga, yang di Indonesia hal itu dianggap domain pemimpin agama yang bersangkutan.

Negara tidak berhak mencampuri urusan dan problem internal antar umat beragama, kecuali jika ada problem internal berekskalasi lebih luas sehingga mempengaruhi keamanan warga masyarakat umum, maka itu negara berhak ikut terlibat di dalamnya untuk mengamankan warga masyarakat secara luas.

Baca juga : Mengelola Fitnah Dengan Baik (2)

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Jumat, 20 September 2024 dengan judul "Mengukur Tanggung Jawab Pemimpin"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.