Indonesia, Diplomasi Dan Keselamatan Dunia

Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin, S. Ag., M.Si

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketika 597 drone Rusia menghantam Ukraina dan 61 jenazah warga Palestina dibawa ke rumah sakit dalam 24 jam terakhir, dunia menyaksikan transformasi fundamental: diplomasi tidak lagi beroperasi melalui kata-kata, melainkan melalui ledakan.

Rudal telah menggantikan memorandum, drone telah menggantikan dialog, dan tombol peluncur telah menggantikan meja perundingan. Dunia menormalisasi hal ini.

Serangan udara terakhir Rusia merupakan yang paling masif sejak invasi dimulai pada Februari 2022, dengan 26 rudal jelajah yang menghantam tidak hanya target militer, tetapi juga infrastruktur sipil termasuk universitas dan pengadilan.

Ukraina merespons dengan meluncurkan 155 drone ke wilayah Rusia dalam semalam. Sementara itu, tragedi di Gaza memperlihatkan dimensi yang lebih gelap: sejak Oktober 2023, lebih dari 57.000 warga Palestina telah tewas, dengan hampir 800 orang tewas saat mengantre bantuan kemanusiaan sejak akhir Mei.

Pola ini mengungkap realitas mengerikan: ketika institusi global seperti Dewan Keamanan PBB terjebak dalam politik veto, ketika organisasi regional lebih fokus pada kepentingan ekonomi daripada kemanusiaan, maka kekerasan menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa.

Indonesia, dalam konteks ini, menghadapi dilema eksistensial yang mendalam. Prinsip "bebas dan aktif" yang menjadi fondasi politik luar negeri kita selama hampir 80 tahun kini memerlukan reinterpretasi radikal. Pertanyaan kritis yang harus dijawab adalah: apakah netralitas masih relevan ketika dunia menghadapi krisis kemanusiaan yang sistematis?

Apakah "bebas aktif" dapat dipertahankan ketika pembungkaman terhadap kejahatan kemanusiaan sesungguhnya merupakan bentuk ketidak-berpihakan yang bersifat pasif dan kontra-produktif?

Baca juga : Swiss-Indonesia Perkuat Kerja Sama Transformasi Kesehatan & Farmasi

Analisis terhadap posisi Indonesia dalam beberapa krisis internasional terakhir menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Kita cenderung mengambil posisi yang aman secara diplomatik namun tidak substansial secara moral.

Pernyataan-pernyataan resmi yang dikeluarkan seringkali bersifat generik, menekankan pentingnya dialog dan perdamaian tanpa mengidentifikasi aktor-aktor yang bertanggung jawab atas eskalasi konflik.

Namun, Indonesia sesungguhnya memiliki modal historis yang luar biasa. Warisan Konferensi Asia-Afrika 1955 bukan sekadar catatan sejarah, melainkan bukti konkret kemampuan Indonesia untuk menyatukan bangsa-bangsa yang tercerai-berai akibat perang dan kolonialisme.

Gerakan Non-Blok yang diprakarsai Soekarno bersama Nehru, Nasser, dan Tito membuktikan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk memimpin inisiatif global yang transformatif.

Presiden Prabowo Subianto, dengan latar belakang militer dan pengalaman diplomatik yang luas, memiliki kredibilitas unik untuk memimpin inisiatif perdamaian internasional.

Kombinasi antara pemahaman strategis militer dan mandat demokratis yang kuat menempatkan beliau pada posisi ideal untuk berbicara kepada para pemimpin dunia dengan otoritas moral yang tinggi.

Indonesia perlu mengembangkan strategi diplomasi yang proaktif dan transformatif. Pertama, kita harus menghidupkan kembali semangat Bandung melalui konferensi internasional untuk perdamaian Palestina dan Ukraina.

Baca juga : Gandeng Alfamart, Program Posyandu Zwitsal Edukasikan Kesehatan Kulit Anak

Kedua, Indonesia harus mengaktifkan kembali peran kita dalam OKI, ASEAN, G20 dan yang terkini BRICS, dengan fokus bergeser dari agenda ekonomi menuju agenda kemanusiaan dan perdamaian.

Ketiga, Indonesia harus mengembangkan diplomasi jalur kedua yang melibatkan akademisi, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil.

Keheningan Indonesia dalam menghadapi tragedi kemanusiaan global sesungguhnya merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar pembentukan republik ini.

Bung Karno pernah menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa besar bukan karena kekuatan senjata, tetapi karena keberanian moral untuk membela yang tertindas.

Dalam konteks dunia yang semakin terpolarisasi, Indonesia memiliki peluang unik untuk menjadi "middle power" yang efektif.

Transformasi yang diperlukan bukanlah sekadar perubahan retorikal, melainkan perubahan fundamental dalam orientasi dan praktik diplomasi Indonesia.

Kita perlu bergerak dari diplomasi yang bersifat reaktif menuju diplomasi yang bersifat proaktif, dari posisi yang aman secara politik menuju posisi yang berani secara moral.

Baca juga : Deloitte Indonesia Rilis Panduan Investasi 2025 dalam Bahasa Mandarin

Dunia hari ini membutuhkan suara-suara yang mampu melampaui kepentingan nasional sempit dan berbicara atas nama kemanusiaan universal. Indonesia, dengan warisan historis, keberagaman budaya, dan posisi geografis yang strategis, memiliki semua prasyarat untuk menjadi suara tersebut.

Sejarah tidak akan mencatat siapa yang memiliki arsenal terbesar atau ekonomi terkuat. Sejarah akan mencatat siapa yang berani bersuara ketika dunia membisu, siapa yang berani melangkah ketika yang lain berdiam diri, dan siapa yang berani memimpin ketika kepemimpinan dibutuhkan.

Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi bangsa yang dicatat sejarah sebagai pelopor perdamaian di era dimana bom telah menjadi bahasa diplomasi dunia. Pertanyaannya adalah: apakah kita akan mengambil kesempatan ini, atau membiarkannya berlalu begitu saja?

Penulis adalah:

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional

Guru Besar Hubungan Internasional Busan University of Foreign Studies (BUFS) Korea Selatan

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.