Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin, S. Ag., M.Si
RM.id Rakyat Merdeka - Keputusan Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia anggota penuh BRICS merupakan langkah strategis yang menghubungkan semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 dengan realitas geopolitik kontemporer.
Analisis ini mengkaji bagaimana langkah diplomatik tersebut mencerminkan transformasi Indonesia, dari negara yang menolak dominasi kolonial menjadi pemimpin aktif dalam tatanan dunia.
Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung melahirkan semangat non-blok yang menolak dominasi kekuatan besar. Tujuh puluh tahun kemudian, BRICS hadir sebagai manifestasi modern dari aspirasi tersebut.
Namun bedanya, jika KAA bersifat reaktif terhadap kolonialisme, BRICS lebih proaktif dalam menciptakan alternatif sistem internasional yang lebih berimbang.
Prabowo paham bahwa partisipasi Indonesia dalam BRICS bukan sekadar kelanjutan politik luar negeri bebas aktif, tetapi evolusi strategis yang diperlukan.
Dalam konteks ini, Indonesia tidak lagi hanya menjadi mediator, tetapi berusaha menjadi pemimpin dalam membangun konsensus Global Selatan.
Keputusan Prabowo untuk fokus pada BRICS sambil mendelegasikan isu tarif dagang AS kepada Menko Airlangga menunjukkan pemahaman strategis yang matang.
Langkah ini mencerminkan prinsip diplomasi yang mengutamakan kepentingan jangka panjang dibanding reaksi terhadap tekanan tarif.
Baca juga : Pamor Prabowo Makin Moncer
BRICS menawarkan platform yang lebih menjanjikan untuk diversifikasi ekonomi dan perdagangan Indonesia. Dengan GDP gabungan lebih dari 40 persen ekonomi dunia, BRICS memberikan alternatif nyata terhadap ketergantungan pada pasar tradisional Barat. Bukan anti-Barat, namun lebih ke arah strategi mengurangi risiko.
Konsep kairos, momentum kritis yang menentukan arah sejarah, menjadi kerangka analisis ini.
Prabowo hadir di Rio de Janeiro pada saat yang tepat ketika tatanan dunia sedang mengalami rebalancing. Kekuatan ekonomi dan politik mulai bergeser dari Atlantik ke Indo-Pasifik dan Global Selatan.
Indonesia sebagai anggota ke-10 BRICS memiliki posisi unik: negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, populasi Muslim terbesar dunia, dan pengalaman kepemimpinan dalam forum multilateral. Kombinasi ini memberikan Indonesia keuntungan dalam memengaruhi agenda BRICS.
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS menandai pergeseran fundamental dalam arsitektur global. Jika dulu negara-negara berkembang hanya bereaksi terhadap kebijakan negara maju, kini mereka mulai menciptakan mekanisme sendiri untuk keuangan, perdagangan, dan kerja sama teknologi.
Deklarasi Rio 2025 yang menekankan reformasi sistem multilateral sejalan dengan kepentingan Indonesia untuk menciptakan tatanan yang lebih adil dan representatif. Ini mencakup reformasi IMF-World Bank, sistem pembayaran alternatif, dan kerjasama energi yang tidak didominasi korporasi Barat.
Indonesia kini memiliki akses langsung ke New Development Bank (NDB) BRICS yang menawarkan alternatif pembiayaan pembangunan tanpa aturan terlalu rumit.
Dalam sektor energi, kerja sama dengan Rusia dan Brazil membuka peluang transfer teknologi untuk energi terbarukan dan nuklir sipil.
Baca juga : Prabowo–Lula Buktikan Diplomasi Bisa Dimulai Dari Satu Kata
Sementara kemitraan dengan India dan Tiongkok dapat mempercepat transformasi digital dan industri 4.0 Indonesia. Yang lebih strategis, Indonesia dapat memanfaatkan mekanisme BRICS Pay yang memberikan fleksibilitas dalam menghadapi tekanan sanksi ekonomi yang kerap digunakan negara-negara Barat sebagai instrumen politik.
Meskipun strategis, partisipasi Indonesia dalam BRICS menghadapi tantangan. Pertama, potensi gesekan dengan mitra tradisional seperti AS dan Uni Eropa.
Kedua, perlunya keseimbangan antara kepentingan BRICS dan ASEAN. Ketiga, risiko terjebak dalam rivalitas Tiongkok-India dalam kerangka BRICS.
Namun peluangnya lebih besar: akses ke pasar dan teknologi baru, diversifikasi ekonomi, dan posisi kepemimpinan dalam forum yang akan semakin berpengaruh dalam dekade mendatang.
Prabowo menerapkan pendekatan diplomasi multi-track yang cerdas. Pada level bilateral, Indonesia tetap memelihara hubungan baik dengan AS dan Uni Eropa.
Pada level regional, Indonesia memperkuat posisi dalam ASEAN sebagai driver integrasi ekonomi. Pada level global, Indonesia aktif dalam BRICS di platform Global Selatan.
Strategi ini memungkinkan Indonesia menghindari jebakan zero-sum game dalam kompetisi geopolitik. Indonesia tidak memilih blok, tetapi memilih kepentingan nasional yang optimal.
Ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi DNA diplomasi Indonesia sejak era Soekarno.
Baca juga : Menteri Ara: Terima Kasih Prabowo Atas Solusi Danantara Untuk Perumahan
Keberhasilan strategi ini terlihat dari kemampuan Indonesia mempertahankan investasi dari semua pihak sambil memperluas opsi kerja sama.
Ini menunjukkan kedewasaan diplomasi yang tidak reaktif, tetapi proaktif dalam menciptakan ruang gerak maksimal. Strategi Prabowo menempatkan Indonesia pada posisi yang tepat dalam transformasi tatanan dunia.
Dari semangat anti-kolonial KAA hingga kepemimpinan dalam BRICS, Indonesia berevolusi dari negara yang menolak dominasi menjadi kekuatan yang membentuk alternatif.
Ini bukan sekadar diplomasi reaktif, tetapi visi proaktif untuk Indonesia sebagai kekuatan yang berpengaruh dalam sistem multipolar abad ke-21.
Penulis adalah:
Guru Besar Hubungan Internasional Busan University of Foreign Studies, Korea Selatan.
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
