Konferensi Tingkat Tinggi BRICS 2026: Pesan dari Bharat

Adri Arlan Sinaga
mahasiswa PhD School of Internasional Relations (SIR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Hubungan bilateral antara India dan Indonesia sejatinya telah berakar kuat sejak masa awal kemerdekaan, ditandai dengan "diplomasi beras" pada tahun 1946 serta dukungan diplomatis India yang masif terhadap kedaulatan Republik Indonesia di kancah internasional. Fondasi historis ini kini menemukan momentum baru pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi pada 12-13 September lalu. 

Deklarasi New Delhi yang diadopsi dalam pertemuan tersebut membawa pesan kuat dari Bharat (India) tentang pentingnya mendesain ulang arsitektur ekonomi global. Menggemakan semangat yang sama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan bahwa kekuatan kolektif BRICS harus diterjemahkan menjadi peluang nyata untuk ketahanan pangan, pasokan energi, dan kesejahteraan domestik agar suara Global South semakin tangguh menentukan masa depannya sendiri.

Signifikansi arah baru tata kelola ekonomi ini tergambar jelas dari rilis World Bank dan IMF (2026) yang mencatat bahwa blok BRICS pasca-ekspansi memiliki total populasi mencapai 3,9 miliar jiwa (setara 49,5 persen dari populasi dunia) dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata 3,9 persen per tahun, melampaui rata-rata pertumbuhan global. Skala demografi raksasa dan tren pertumbuhan ekonomi yang positif ini menjadi basis fundamental bagi negara anggotanya untuk secara mandiri meningkatkan volume ekspor dan mengakselerasi pertumbuhan industri swasta tanpa harus bergantung penuh pada institusi keuangan tradisional Barat.

Perdagangan Bebas sebagai Mesin Pertumbuhan 

KTT BRICS ke-18 mengusung tema besar “Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability”, Bharat tidak sekadar menawarkan retorika politik antarpemerintah, melainkan sebuah peta jalan pragmatis yang bertumpu pada kekuatan sektor swasta untuk menggerakkan integrasi ekonomi. 

Di tengah fragmentasi geopolitik dunia, pemikiran mengenai kebebasan pasar menjadi sangat relevan dalam membaca arah baru aliansi ini. Praktik globalisasi dan perdagangan bebas yang inklusif merupakan mesin utama dalam mengentaskan kemiskinan dan memacu pertumbuhan ekonomi (Bhagwati, 2004). Kerangka ini menegaskan bahwa ketahanan ekonomi regional tidak akan tercapai tanpa membebaskan kreativitas pasar serta meruntuhkan hambatan proteksionisme yang kaku.

Baca juga : Dipimpin Jinping, BRICS Banyak Peminatnya

Potensi masif dari populasi BRICS dan pertumbuhan ekonomi 3,9 persen tersebut selaras dengan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2026, dengan kinerja ekspor Indonesia sukses mempertahankan surplus neraca perdagangan di kisaran 41,05 miliar dolar AS. Dengan menjadikan daya beli dari 3,9 miliar jiwa penduduk anggota BRICS sebagai perluasan pasar, sektor swasta domestik memiliki basis yang solid sekaligus ruang yang nyaris tak terbatas untuk menggenjot volume ekspor secara eksponensial guna memperkuat ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.

Dalam konteks penguatan kerja sama lintas negara anggota BRICS, pola kemitraan strategis berbasis industri menjadi pondasi. Hubungan dagang bilateral India dan Indonesia terus menguat dengan volume perdagangan puluhan miliar dolar, mencakup industri yang sudah berjalan aktif seperti farmasi, komponen kendaraan, hingga ekspor batu bara dan minyak kelapa sawit olahan.

Namun ke depan, simbiosis mutualisme pada komoditas unggulan seperti industri otomotif, tekstil, dan kelapa sawit ini harus dinaikkan kelasnya menuju ekonomi manufaktur tingkat tinggi (high-manufacturing economy). Indonesia perlu meniru langkah taktis Vietnam yang berhasil mengembangkan industri mobil listrik (EV) berkat kedekatan rantai pasok China, atau kesuksesan Malaysia dalam membangun ekosistem cip semikonduktor. Lompatan strategis ini membutuhkan produktivitas sektor swasta sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan, bukan sekadar mengandalkan subsidi negara yang rawan memicu distorsi pasar (Bhagwati & Panagariya, 2013).

Transformasi struktural ini mutlak diperlukan mengingat data BPS (2026) mencatat bahwa volume ekspor Indonesia ke negara mitra strategis masih sangat didominasi komoditas primer. Analisis Business Ready dari World Bank (2026) mengindikasikan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi dan masifnya populasi usia produktif di blok BRICS seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai captive market utama untuk meningkatkan volume ekspor produk berteknologi tinggi (high-tech manufacturing). Kondisi ini akan memaksa industri swasta lokal untuk berinovasi dan naik kelas mengikuti standar rantai pasok global.

Interdependensi Ekonomi dan Peran Swasta 

Pengutamaan peran swasta di dalam blok BRICS sangat krusial jika ditinjau dari kacamata ekonomi politik internasional. Hubungan antarbangsa sejatinya selalu membutuhkan efisiensi pasar yang didukung oleh kepastian politik guna menghindari konflik kepentingan (Gilpin, 2001).

Baca juga : Indonesia Dorong BRICS Percepat Pembangunan

Melalui integrasi korporasi swasta antarpasar berkembang, potensi gesekan politik dapat diredam oleh interdependensi ekonomi yang saling menguntungkan. Ketika pelaku usaha swasta diberikan ruang penuh untuk melakukan penetrasi pasar, transfer teknologi, dan integrasi rantai pasok, maka ketahanan nasional secara otomatis terbangun dari bawah. Kerja sama operasional manufaktur yang saling menopang membuktikan bahwa korporasi dapat bertindak sebagai agen inovasi dan keberlanjutan yang sangat fleksibel.

Interdependensi yang digerakkan oleh swasta ini dikonfirmasi oleh laporan World Bank (2026) yang menunjukkan bahwa mayoritas aliran penanaman modal asing langsung (FDI) antarnegara berkembang saat ini dikendalikan oleh inisiatif ekspansi bisnis organik, bukan sekadar proyek negara. Mengingat negara anggota BRICS memiliki total populasi hampir 4 miliar jiwa dengan laju pertumbuhan ekonomi yang pesat, skala dan kekuatan demografi ini menjadi basis yang sangat kokoh bagi sektor swasta untuk memperbesar skala ekonomi, menekan biaya produksi lintas benua, dan mendongkrak volume ekspor industri secara efisien.

Sejatinya, “Pesan dari Bharat” yang menyerukan transformasi dari sekadar blok diplomatik menjadi ekosistem ekonomi yang dinamis berisiko hanya menjadi ilusi jika tidak dibarengi reformasi radikal di dalam negeri. Negara seharusnya bertindak cukup sebagai fasilitator yang menyediakan regulasi ramah investasi (Bhagwati, 2002), namun implementasinya masih sering terhambat oleh birokrasi yang tumpang tindih.

Jika Indonesia sekadar membuka pintu tanpa memaksa terjadinya transfer teknologi, keanggotaan dalam BRICS berpotensi menjadikan Republik ini kembali sebatas pasar konsumen raksasa dan pemasok bahan mentah murah. Dengan menggabungkan ketahanan korporasi dan komitmen berkelanjutan lingkungan pada komoditas utama, integrasi pasca Deklarasi New Delhi menuntut pemerintah untuk agresif memacu kapasitas inovasi agar aliansi ini berdampak langsung bagi kesejahteraan di akar rumput.

Data World Development Indicators World Bank (2026) menyoroti bahwa alokasi anggaran riset dan pengembangan (R&D) Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan skala peluang pasar BRICS yang memiliki 3,9 miliar jiwa. Ditambah dengan peringatan BPS (2026) mengenai defisit kuantitas tenaga kerja berkeahlian presisi. Kuatnya pertumbuhan ekonomi anggota BRICS justru berisiko tinggi memfasilitasi peningkatan volume ekspor dan pertumbuhan industri swasta milik negara lain apabila inovasi pada struktur dan kapasitas industri domestik kita tidak segera dibenahi secara masif.

Baca juga : Danamon: Indonesia Miliki Fondasi Kuat untuk Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi

Profil Penulis
Adri Arlan Sinaga adalah Mahasiswa Doktoral (S3) Hubungan Internasional di University of International Business and Economics (UIBE), Beijing. Fokus kajiannya mencakup kebijakan luar negeri, keamanan global, serta dinamika geopolitik ASEAN dan BRICS. Kontak email: [email protected].

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik (BPS). (2026). Berita Resmi Statistik: Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia. Jakarta: BPS.
Bhagwati, J. (2002). Free Trade Today. Princeton University Press.
Bhagwati, J. (2004). In Defense of Globalization. Oxford University Press.
Bhagwati, J., & Panagariya, A. (2013). Why Growth Matters: How Economic Growth in India Reduced Poverty and the Lessons for Other Developing Countries. PublicAffairs.
Gilpin, R. (2001). Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. Princeton University Press.
International Monetary Fund (IMF). (2026). World Economic Outlook (April 2026). Washington, DC: IMF.
World Bank. (2026). Business Ready (B-READY). Washington, DC: World Bank.
World Bank. (2026). World Development Indicators. Washington, DC: World Bank.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.