Jenderal Dudung dan Ujian Koordinasi Indonesia di Dunia Multipolar

Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin, S. Ag., M.Si

RM.id  Rakyat Merdeka - Dunia sedang bergerak menuju susunan kekuatan yang semakin majemuk. Pengaruh tersebar di berbagai pusat, sementara persaingan berlangsung melalui perdagangan, teknologi, energi, pertahanan, dan penguasaan informasi.

Dalam keadaan seperti ini, keputusan yang diambil jauh dari Indonesia dapat segera memengaruhi kehidupan masyarakat kita: harga kebutuhan meningkat, jalur pelayaran terganggu, investasi tertahan, atau keselamatan warga negara terancam.

Karena itu, politik luar negeri membutuhkan perhatian yang berlangsung terus-menerus serta koordinasi yang mampu menghubungkan perkembangan internasional dengan kesiapan nasional. Diplomasi yang berhasil harus ditopang oleh kemampuan pemerintah melaksanakan keputusan, mengantisipasi risiko, dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Di sinilah kehadiran Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menemukan tantangan strategisnya. Dudung dilantik pada 1 Oktober 2026 dan menerima serah terima jabatan pada 5 Oktober 2026. Amanah tersebut menempatkannya dalam pekerjaan koordinasi yang bersentuhan dengan persoalan domestik sekaligus perubahan lingkungan internasional.

Pengalaman kepemimpinan dan pertahanan merupakan modal penting. Modal itu perlu diperkuat dengan dukungan keahlian hubungan internasional, diplomasi, hukum internasional, ekonomi strategis, serta komunikasi publik. Tantangan geopolitik menuntut kemampuan membaca hubungan antarpersoalan. Sebuah keputusan keamanan, misalnya, dapat membawa konsekuensi diplomatik, pembiayaan, dan respons politik di dalam negeri.

Keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan Board of Peace memperlihatkan kebutuhan tersebut. Kementerian Luar Negeri menempatkan BRICS sebagai ruang kerja sama dan penguatan peran negara berkembang. Sementara itu, partisipasi dalam Board of Peace dijelaskan dalam kerangka dukungan terhadap perdamaian Palestina yang adil dan berkelanjutan serta solusi dua negara.

Baca juga : KSP Tidak Pernah Memulai Dari Nol

Kedua ruang keterlibatan itu mempunyai karakter dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, pemerintah memerlukan penilaian yang khusus untuk setiap komitmen. Tujuan harus jelas, manfaat harus dapat dinilai, dan konsekuensi harus dipahami sebelum keputusan diterjemahkan menjadi tindakan.

Politik luar negeri bebas aktif memberikan pegangan untuk pekerjaan tersebut. Kebebasan menentukan sikap harus disertai kemampuan menjaga ruang keputusan Indonesia. Keaktifan harus menghasilkan kontribusi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kehadiran di forum internasional memperoleh makna ketika membuka peluang kerja sama, melindungi kepentingan nasional, dan membantu penyelesaian persoalan bersama.

Menurut saya, pekerjaan awal Pak Dudung adalah membangun peta prioritas geopolitik lintas kementerian. Pemerintah perlu menyepakati persoalan yang membutuhkan perhatian segera, persoalan yang perlu dipantau, dan peluang yang harus ditindaklanjuti. Palestina, stabilitas ASEAN, keamanan maritim, rivalitas kekuatan besar, perlindungan warga negara, serta dampak konflik terhadap ketahanan nasional perlu dibaca dalam satu kerangka yang saling terhubung.

Peta tersebut harus mempunyai penanggung jawab dan batas waktu. Tanpa keduanya, prioritas mudah berhenti sebagai daftar persoalan. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, Menko dapat mengetahui pekerjaan yang berjalan, hambatan yang muncul, dan keputusan yang memerlukan arahan Presiden.

Langkah berikutnya ialah memperkuat dukungan analisis bagi Menko Polkam. Jajaran yang sudah tersedia perlu dioptimalkan dan dihubungkan dengan pengetahuan para diplomat, akademisi, serta praktisi yang memiliki pengalaman relevan. Dukungan ahli seharusnya menghasilkan pilihan kebijakan yang ringkas dan tajam: apa yang sedang terjadi, apa kepentingan Indonesia, pilihan apa yang tersedia, dan apa akibat dari setiap pilihan.

Menko membutuhkan informasi yang membantu mengambil keputusan. Analisis yang baik juga harus berani menyampaikan ketidakpastian. Dalam geopolitik, pemerintah sering bertindak ketika informasi belum lengkap. Karena itu, kualitas pertimbangan, kemampuan menguji asumsi, dan kesiapan memperbarui keputusan menjadi sangat penting.

Baca juga : Ketika Tangan-Tangan Jahil Memperalat AI

Koordinasi rutin kemudian harus dibangun sebagai kebiasaan kerja. Pertemuan strategis perlu menghasilkan keputusan tertulis, pembagian tugas, dan pemantauan pelaksanaan. Ketika krisis terjadi, tersedia mekanisme yang memungkinkan kementerian dan lembaga segera bertukar informasi serta mengambil langkah sesuai kewenangannya.

Pembagian peran perlu dijaga dengan tertib. Kementerian Luar Negeri memimpin diplomasi dan hubungan resmi dengan negara lain. Kementerian serta lembaga terkait menjalankan tugas sektoralnya. Menko Polkam memastikan persoalan politik dan keamanan yang melintasi berbagai instansi ditangani secara selaras, sesuai kewenangan dan arahan Presiden. Kejelasan peran mempercepat pekerjaan sekaligus menjaga pertanggungjawaban.

Dalam konteks Board of Peace, koordinasi perlu mencakup penilaian atas manfaat nyata bagi rakyat Palestina, kejelasan mandat, pembiayaan, serta keselamatan personel apabila terdapat penugasan. Setiap rencana operasional membutuhkan kajian hukum, kesiapan pelaksanaan, dan ukuran keberhasilan yang jelas.

Untuk BRICS, perhatian perlu diarahkan pada tindak lanjut yang relevan dengan kepentingan nasional. Kerja sama ekonomi membutuhkan koordinasi dengan kementerian dan koordinator bidang ekonomi, sementara implikasi politik serta keamanannya perlu dinilai bersama. Hubungan antarkementerian harus memungkinkan peluang kerja sama berkembang dengan tetap menjaga kemandirian keputusan Indonesia.

Pak Dudung juga perlu mendorong latihan menghadapi krisis. Evakuasi warga negara, gangguan pelayaran, serangan siber, dan dampak konflik terhadap stabilitas domestik sebaiknya diuji melalui simulasi. Latihan akan memperlihatkan kelemahan prosedur ketika masih tersedia waktu untuk memperbaikinya.

Seluruh pekerjaan tersebut membutuhkan komunikasi publik yang konsisten. Masyarakat berhak memahami tujuan kebijakan, manfaat yang diharapkan, risiko yang dipertimbangkan, dan perkembangan pelaksanaannya. Penjelasan yang jujur akan membantu pemerintah memelihara kepercayaan, terutama ketika suatu kebijakan menghadapi perdebatan.

Baca juga : Kepentingan Nasional Di Atas Segala-galanya

Dalam seratus hari pertama, saya menyarankan tiga keluaran konkret: peta risiko geopolitik, matriks tindak lanjut komitmen internasional, dan prosedur koordinasi krisis yang telah diuji. Ketiganya memberi dasar untuk menilai pekerjaan secara nyata.

Ukuran keberhasilan Pak Dudung akan terlihat dari kemampuan menyelesaikan hambatan, memastikan keputusan terlaksana, dan menjaga kesiapan nasional. Indonesia membutuhkan koordinasi yang membuat diplomasi Presiden memperoleh dukungan pelaksanaan yang kuat. Dengan kepemimpinan yang tegas, dukungan keahlian yang memadai, dan disiplin tindak lanjut, Menko Polkam dapat membantu Indonesia bergerak dengan percaya diri di tengah dunia multipolar.

Oleh: Prof. Ali Mochtar Ngabalin

Ketua DPP Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.