Penuhi Kebutuhan Air Bersih, DKI Genjot Pembangunan SPAM

RM.id  Rakyat Merdeka - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen memenuhi kebutuhan air bersih kepada warga. Hal tersebut merupakan amanat Pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA).

Heru menjelaskan, dalam Pasal 6 dinyatakan jika negara menjamin hak rakyat atas air. Untuk kehidupan yang sehat dan bersih. Dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

Untuk mewujudkan kebijakan itu, Pemprov DKI menggelontorkan subsidi atau Public Service Obligation (PSO). Tujuannya, untuk mendukung program peningkatan layanan air bersih bagi warga.

“Dampak positif lebih lanjut adalah peningkatan kesehatan masyarakat dan penurunan biaya hidup bulanan,” kata Heru di Jakarta, Senin (14/11).

Baca juga : Gerindra Kembali Tunjuk Jubir Milenial Untuk Pemenangan Pemilu

Heru menyebut, subsidi air dapat menghemat perekonomian rumah tangga. Selain itu, lingkungan lebih terjaga, karena penggunaan air tanah menjadi berkurang.

“Dengan terwujudnya akses air bersih dengan baik bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta, maka kedaulatan air di Jakarta akan terjaga dari waktu ke waktu. Kita jaga kelestarian keberlangsungannya, kami wujudkan tarif yang setara, serta kualitas hidup yang merata,” tegasnya.

Demi mencapai pelayanan air bersih ke seluruh wilayah di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun beberapa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri pada BP BUMD DKI Jakarta Thomas mengatakan, pembangunan SPAM ini membutuhkan total investasi Rp 23,80 triliun dari tahun 2023 sampai 2027 mendatang. 

Rincian SPAM yang dibangun adalah Jatiluhur I (area Cilincing dan Pondok Kopi) dan Karian Serpong (area Semanan) tahap satu tahun 2023-2024 mencapai Rp 2,10 triliun.

Baca juga : Demokrat Kukar Dukung Pembangunan IKN Nusantara

"Kemudian Jatiluhur I (area Kanal Banjir Timur) dan Karian Serpong (area Semanan dan Pegadungan) tahap dua tahun 2023-2027 sebesar Rp 13,8 triliun. Kemudian SPAM internal DKI Jakarta kawasan hulu dan hilir di Buaran III dan Pesanggrahan-Ciliwung sebesar Rp 8,32 triliun (2023-2027)," katanya

Heru mengungkapkan, kebutuhan investasi Rp 2,1 triliun untuk Jatiluhur I tahap satu akan dibiayai melalui APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). "Sementara untuk Jatiluhur tahap dua, skema pembiayaannya melalui bundling dan telah ditandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Moya Indonesia.

Sedangkan untuk SPAM internal DKI Jakarta, untuk pembangunan di Buaran III menggunakan skema pembiayaan bundling, serta SPAM Pesanggrahan Ciliwung kini dalam pelaksanaan manajemen konstruksi yang dibiayai oleh penyertaan modal daerah (PMD) DKI Jakarta.

Menurut dia, skema pembiayaan bundling dapat mengakselerasi pembangunan SPAM di Ibu Kota dengan target 2030 mendatang. Kelebihan skema bundling adalah kontinuitas penyediaan air minum, 100 persen cakupan pelayanan SPAM, peningkatan layanan pelanggan, mencegah penurunan muka tanah (land subsidence) dan pencapaian target SDGs.

Baca juga : Gus Halim: Peran Pertides Krusial Genjot Percepatan Pembangunan Desa

"Untuk skema bundling, nantinya PAM Jaya dapat melakukan pembelian terhadap proyek, memiliki hak akses karena aset kerja sama dimiliki dan dikuasai oleh PAM Jaya, serta memiliki hak untuk menghentikan kerja sama dan melakukan step in,” jelasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.