Pj Gubernur Jakarta Gercep Tangani Banjir

 Sebelumnya 
Dalam pembangunan ini, masalah pertama adalah mengatur lahan. Tapi, berkat bantuan dari Pemerintah Daerah, masalah tanah tinggal tersisa yang satu di daerah outlet, dan akan segera bebaskan.

Program Prioritas

Selain masalah kemacetan dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi, pengendalian banjir menjadi program prioritas Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga : SIM Keliling Jakarta 4 Desember, Hadir Di 2 Lokasi

Program prioritas tersebut didukung dengan alokasi anggaran dalam APBD DKI Jakarta tahun 2023.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin optimistis ketiga program prioritas akan berjalan maksimal, mengingat ada bentuk dukungan dari Pemerintah Pusat. Seperti pemberian pinjaman melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk merealisasikan program pencegahan banjir.

“Kali ini Pj Gubernur juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. Bukan hanya izin untuk normalisasi kali dan sungai, juga uang dari pusat turun untuk tangani banjir, para ahli dan menteri juga turun langsung. Saya yakin, program berjalan optimal,” kata Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/11).

Baca juga : SIM Keliling Jakarta 3 Desember, Hadir Di 5 Lokasi

APBD Tahun Anggaran 2023 disepakati DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 83,78 triliun. Nilai ini naik Rp 1,2 triliun dari MoU (Memorandum of Understanding) penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Kenaikan tersebut dikarenakan adanya proyeksi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022, yang sebelumnya dialokasikan Rp 6,7 triliun menjadi Rp 7,9 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan, APBD tahun 2023 difokuskan pada tiga program prioritas, dengan alokasi 41,27 persen APBD melalui belanja dan penyertaan modal daerah.

Baca juga : Layanan SIM Keliling Jakarta 2 Desember, Hadir Di 5 Lokasi

Rinciannya, 12,22 persen untuk pengendalian banjir atau sebesar Rp 10,238 triliun. Kemudian, 17,04 persen untuk penanganan kemacetan atau sebesar Rp 14,276 triliun, serta 12,01 persen untuk antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi atau Rp 10,062 triliun. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.