Ingat, Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta

RM.id  Rakyat Merdeka - Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya siap melaksanakan operasional langsung pelayanan air bersih, pasca berakhirnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra swasta.

Sebelumnya, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) itu telah mengundang seluruh pe­mangku kepentingan untuk menyaksikan langsung inspeksi final kesiapan operasional secara penuh, yang nanti akan dilak­sanakan mulai 2 Februari 2023.

“Kegiatan inspeksi final ini merupakan puncak rangkaian persiapan operasional PAM Jaya,” kata Arief, Jumat (27/1).

Dimulai dari kick off yang diisi kegiatan pemaparan tugas dan tanggung jawab, finalisasi teknis gladi bersih hari H (alur kerja, jadwal, lokasi) dan finalisasi checklist kesiapan hari H.

Baca juga : Menpora Harap F1 Powerboat Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Arief menjelaskan, pihaknya sudah memastikan elemen utama kesiapan operasional terpenuhi.Mulai dari tersedianya struktur organisasi full operation yang mengakomodir karyawan mitra, termasuk posisi dan jabatan.

Kemudian, tersedianya Sum­ber Daya Manusia (SDM) secara kuantitatif (jumlah) dan kualitatif (kompetensi) yang siap men­jalankan pengoperasian penuh.

Menurut Arief, Tim Bersama Gladi Bersih juga memastikan tersedianya proses bisnis pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang akan dijalankan, tersedianya sistem dan aplikasi yang siap diguna­kan untuk pengoperasian penuh. Serta tersedianya alat dan mate­rial penunjang operasional dan pelayanan.

“Ke depannya, PAM Jaya akan berupaya mewujudkan kedaulatan air di Jakarta melalui peningkatan 100 persen cakupan pelayanan pada 2030,” ucap Arief.

Baca juga : Gibran Bidik Jateng-Jakarta

Ketua Pansus Pengelolaan Air Minum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Pandapotan Sinaga ber­harap, layanan air bersih me­nyasar seluruh warga Jakarta. Pasalnya, cakupan layanan air bersih di Jakarta masih mandek di angka 66 persen.

“Mudah-mudahan semua ti­tik di pinggiran pantai ini bisa terealisasi. Soalnya, rata-rata pengaduan itu datang dari mere­ka, saluran airnya belum nyampe ke jajaran pantai Jakarta,” ung­kap Pandapotan.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menga­takan, masalah air bersih sudah menjadi keluhan dari tahun ke tahun. Setiap Rapat Badan Ang­garan, DPRD selalu menyam­paikan agar jaringan air bersih PAMJaya harus bisa memenuhi kebutuhan warga.

Apalagi, menurut Ida, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mempunyai aturan khusus mengenai pembatasan penggunaan air tanah melalui Peraturan Daerah (Perda) No­mor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang saat ini masih berlaku.

Baca juga : Dukung PAM JAYA, Muhammadiyah Sosialisasi Kedaulatan Air Untuk Warga Jakarta

“Pemprov DKI harus mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi penghuni rusun, tanpa meng­gunakan air tanah,” tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.