Bukber Bareng Anak Marjinal, Anak Nagari Soroti Urgensi Sekolah Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Yayasan Anak Nagari Indonesia, Malik Ibrahim menyoroti rencana Kementerian Sosial membangun Sekolah Rakyat. Menurut Malik, dari pada membangun sekolah baru, pemerintah seharusnya lebih fokus mengoptimalkan sekolah-sekolah yang sudah ada agar lebih inklusif dan dapat menjangkau kelompok marjinal.

Hal tersebut disampaikan Malik dalam acara buka puasa bersama dan bakti sosial Ramadan 1446 H yang digelar oleh Yayasan Anak Nagari Indonesia di Jl. Semut Ujung 119, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Sabtu (22/3/2025).

Acara bakti sosial dimulai pukul 15.00 WIb. Beberapa kegiatan utama dalam bakti sosial ini antara lain bazar pakaian bekas, penjualan sembako murah, dongeng Ramadhan, santunan bagi anak yatim, serta buka puasa bersama. Acara dihadiri sekitar 100 peserta yang berasal dari warga sekitar dan anak-anak marjinal.

Dalam acara tersebut, Malik Ibrahim menyoroti rencana pemerintah untuk mendirikan Sekolah Rakyat. Ia mencontohkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Anak Nagari Indonesia, yang telah dirintis sejak 2023 di kolong tol Petak Asem, Penjaringan, Jakarta Utara.

Menurutnya, PKBM ini merupakan bentuk nyata dari konsep Sekolah Rakyat yang selama ini diperjuangkan. Menurutnya, PKBM ini berfokus pada kelompok marjinal yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal.

Baca juga : Nuzulul Quran Banjir Ribuan Hadirin, Partai Golkar Solid Bersama Rakyat

"PKBM Anak Nagari Indonesia itu sekolah rakyat yang sesungguhnya. Murid kami adalah mereka yang berasal dari akar rumput. Anak-anak gelandangan, anak pemulung, anak disabilitas, hingga yatim piatu. Semua tertampung di sini," kata Malik saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, Sabtu (22/3/2025).

Ia juga mengkritisi rencana pemerintah yang ingin membangun Sekolah Rakyat. Menurutnya, dari pada membuat sekolah baru, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan keberadaan PKBM yang telah berjalan dan terbukti efektif membantu masyarakat.

"Kalau pemerintah ingin buat sekolah rakyat, tolong perhatikan keberadaan PKBM saja, bukan malah bikin sekolah baru," ujarnya. 

PKBM Anak Nagari Indonesia telah mendapatkan sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dengan nomor P2970442. Sertifikat NPSN tersebut dikeluarkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan sertifikat yang diterbitkan pada 14 Maret 2025, PKBM Anak Nagari Indonesia beralamat di Jl. Semut Ujung No.119 RT.01/RW.05, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Lembaga ini telah memperoleh izin operasional dengan nomor SK Izin: 1/A.5/31.72.01.1001.13.K-3.b/I.TM.08.20/e/2025 yang berlaku mulai 7 Maret 2025.

Baca juga : Diperiksa Kejagung Soal Kasus Pertamina, Ahok: Secara Struktur, Ini Subholding

Penerbitan sertifikat ini mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009 tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional. Dengan diperolehnya NPSN, PKBM Anak Nagari Indonesia kini resmi terdaftar dalam sistem pendidikan nasional dan diakui secara legal oleh pemerintah.

Peneliti pendidikan Totok Amin Soefijanto menuturkan hal senada. Menurut dia, gagasan Sekolah Rakyat sulit diimplementasikan dengan baik di lapangan. Karena melibatkan lintas kementerian dan di tengah iklim efisiensi anggaran. 

Totok menyebutkan, makin banyak kementerian/lembaga yang terlibat dalam sebuah kebijakan, eksekusi kebijakan makin kompleks dan rumit. Terlebih, Kemensos menargetkan sekolah rakyat bisa dimulai pada Juli tahun ini. 

Totok menilai daripada membangun sekolah baru, pemerintah sebaiknya merangkul sekolah-sekolah yang sudah ada. Ia merujuk pada riset Kemendikbud yang mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki banyak sekolah berbasis local wisdom, seperti sekolah kampung yang mengadopsi kearifan lokal.

Sayangnya, sekolah-sekolah kampung tersebut sering kali tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Misalnya, sebuah SD harus memiliki minimal enam ruang kelas, jumlah guru yang mencukupi, serta berbagai persyaratan administratif lainnya.

Baca juga : Tidak Boleh Menari-nari Di Atas Penderitaan Rakyat

"Padahal, jumlah sekolah kampung ini banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Mereka tetap menjalankan fungsi belajar-mengajar dengan menyesuaikan kondisi dan kearifan lokal yang ada," ujar Totok.

Ia mencontohkan model pendidikan seperti Sokola Rimba yang hadir di berbagai daerah, dari Aceh hingga Papua. Sekolah-sekolah ini memanfaatkan fasilitas yang tersedia, seperti balai RW, dan tenaga pengajarnya berasal dari relawan karena guru tetap (organik) belum tentu bersedia mengajar di sana.

"Harus ada terobosan birokrasi untuk mengakomodasi status sekolah-sekolah ini, termasuk pengakuan bagi para gurunya," pungkasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.