Disdik DKI Didorong Data Ulang Anak Putus Sekolah

RM.id  Rakyat Merdeka - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta didorong melakukan pendataan ulang anak putus sekolah. Sebab, disinyalir masih banyak anak putus sekolah karena tidak tersentuh bantuan pendidikan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Lukmanul Hakim melaporkan temuan anak putus sekolah dalam Rapat Paripurna.

Dipaparkannya, dia menerima langsung laporan tentang anak putus sekolah dari masyarakat, saat turun ke daerah pemilihan (dapil)-nya.

“Ada 15 anak di satu RW (Ru­kun Warga) putus sekolah, Pak Gubernur,” kata Lukmanul saat Rapat Paripurna DPRD Jakarta, Senin (4/8/2025).

Lukmanul meminta, agar pendataan terhadap anak-anak sekolah lebih akurat dan menyeluruh. “Saya meminta khusus lewat Ketua DPRD dan Guber­nur, agar pendataan betul-betul tepat, karena masih banyak anak yang butuh sekolah,” tegasnya.

Baca juga : Patricia Schuldtz, Dilamar Anak Tommy Soeharto

Menanggapi laporan terse­but, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan, Pemerin­tah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberikan ban­tuan pendidikan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anak-anak yang orangtuanya tidak mampu. “Tapi, nanti kami dalami,” ucapnya.

Pram menjelaskan, program bantuan pendidikan telah men­jangkau ratusan ribu siswa di Ja­karta. “Kami sudah membagikan­nya ke 707.622 siswa,” tandasnya.

Pram menambahkan, Pemprov bahkan telah mengambil langkah proaktif dengan menebus ijazah siswa yang tertahan karena per­soalan biaya.

Namun, dia menekankan pentingnya mengetahui alasan di balik anak-anak itu tidak bersekolah. “Apakah putus sekolah karena ti­dak mau sekolah, atau tidak mampu membayar biayanya? Kami akan selesaikan,” janji Pram.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah melaksanakan tahap pertama sekolah swasta gratis. Tahap pertama itu dimulai pada Senin (14/7/2025), dan berlangsung hingga saat ini.

Baca juga : Usai Bebas: Hasto Diam, Lembong Lapor Sana Lapor Sini

Sebanyak 40 sekolah swasta dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Ke­juruan (SMK), hingga Sekolah Luar Biasa (SLB) dipilih untuk mengikuti program ini.

Namun, regulasi atau payung hukum pelaksanaan program ini be­lum ada. Untuk itu, Pemprov DKI berupaya merampungkan regu­lasi program sekolah swasta gratis. Regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut, ditar­getkan terbit dalam waktu dekat.

“Paling lama sekitar dua bu­lan. Proses penyusunan produk hukumnya masih terus berjalan di Dinas Pendidikan bersama Biro Hukum,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Pub­lik Cyril Raoul Hakim.

Tak hanya regulasi, Pemprov DKI juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 90 miliar untuk men­dukung implementasi sekolah swasta gratis. “Separuh lebih diambil dari APBD. Sisanya dari APBD Perubahan,” jelas politisi berpanggilan Chico ini.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Taga Radja Gah menjelaskan, program sekolah swasta gratis, dilaksanakan setelah pihaknya berdiskusi dengan pihak sekolah swasta yang ditunjuk. “Kalau menunggu Pergub dulu, anak-anak tak sekolah, kasihan. Makanya, kami musyawarah dengan sekolah swasta,” ucap Taga.

Baca juga : Terus Bertambah, 147 Negara Akui Palestina Merdeka

Setelah berdiskusi dengan 40 sekolah swasta yang ikut program sekolah gratis, Taga mengatakan, seluruhnya setuju dengan keputusan itu, meskipun belum ada Pergub.

Menurutnya, 40 sekolah swas­ta itu telah memenuhi syarat legalitas, akreditasi, dan komit­men transparansi keuangan, serta ditetapkan sebagai pilot project sekolah swasta gratis tahun ajaran 2025/2026. [RAA/DRS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.