PKS Jakarta Tunjuk Suhud Haliludin Jadi Ketua DPRD DKI Gantikan Khoirudin

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan rotasi jabatan Ketua DPRD DKI Jakarta. Posisi yang sebelumnya dipegang oleh Khoirudin kini diusulkan untuk digantikan oleh Suhud Alynudin berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, menegaskan bahwa rotasi ini merupakan hal biasa dalam internal partai.

“Ustaz Khoirudin juga menyatakan, ya saya ditempatkan di mana saja tidak apa-apa. Dari yang tadinya ketua, kalau misalnya diturunkan lagi menjadi anggota biasa, it's okay,” kata Taufik dalam konferensi pers di DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Taufik menjelaskan bahwa keputusan rotasi tersebut berasal langsung dari DPP PKS dan telah disampaikan melalui surat resmi kepada DPW PKS DKI Jakarta. 

“Tapi khusus untuk daerah khusus Ibu Kota Jakarta, sekarang masih di DKI ya, masih daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ini DPP segala sesuatunya itu diatur oleh DPP karena memang daerah pusat ya saat ini,” jelas Taufik.

Baca juga : PKS Jakarta Tunggu Keputusan DPP Untuk Pergantian Posisi Ketua DPRD DKI

Surat dari DPP tersebut, lanjut Taufik, berisi instruksi rotasi jabatan Ketua DPRD dari Khoirudin kepada Suhud Alynudin. Bagi internal PKS, instruksi tersebut bersifat perintah yang harus dijalankan.

“Intinya, ada surat dari DPP yang memerintahkan, di situ mengusulkan, menyarankan agar penggantian, tapi bagi kami itu adalah perintah ke DPW,” tegasnya.

Terkait proses pergantian, Taufik menyebut bahwa mekanismenya tidak sederhana karena menyangkut jabatan pimpinan DPRD. Prosedur harus melalui tahapan administratif hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Tapi ini melalui proses yang lebih panjang, yaitu sesudah kita mendapatkan perintah dari DPW untuk menindaklanjuti, keputusan DPP, maka kemudian kita menyurati DPRD, yaitu ketua DPRD itu sendiri," ujarnya. 

Baca juga : BBW Jakarta 2026 Segera Hadir di ICE BSD City, Akhir April

Ia merinci bahwa fraksi PKS telah mengirimkan surat ke DPRD DKI Jakarta, yang selanjutnya akan diteruskan ke Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan sebelum diproses dalam rapat paripurna.

"Untuk kemudian nanti melanjutkan permintaan atas surat ini ke Kemendagri. Jadi prosesnya nanti Kemendagri, baru kemudian dibalik lagi ke DPRD, tentu saja juga dengan konsolidasi atau koordinasi dengan gubernur," tambahnya. 

Ia mengaitkan rotasi ini dengan perubahan struktur besar-besaran di tubuh PKS sejak Musyawarah Nasional (Munas) 2025, termasuk pergantian Presiden PKS dari Ahmad Syaikhu kepada Al Muzzamil Yusuf.

“Sesudah munas PKS, itu kan presiden PKS-nya berganti dan kemudian sesudah itu langsung ada pergantian di seluruh struktur PKS di seluruh Indonesia,” jelas Taufik.

Baca juga : Sultan Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Penasehat DPP Ikatan Keluarga Minang

Taufik juga memastikan bahwa tidak ada konflik internal terkait pergantian ini. Ia menegaskan bahwa Khoirudin menerima keputusan tersebut dengan sikap patuh terhadap partai.

Lebih lanjut, Taufik memastikan bahwa pergantian ini bukan bersifat sementara atau penunjukan pelaksana tugas (PLT), melainkan penggantian definitif melalui prosedur resmi.

Taufik mengatakan, Khoirudin akan mengemban tugas strategis di tingkat pusat.

"Kita ingin menularkan kapasitas serta kebaikan beliau ke tingkat nasional. Jadi di DPP nanti, beliau justru akan menangani seluruh provinsi yang ada di Indonesia," kata Taufik.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.