Dark/Light Mode

Wakil Ketua DPRD: Sekolah Gratis Kunci Jakarta Menuju Kota Global

Jumat, 15 Mei 2026 07:46 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco. Foto: DPRD
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco. Foto: DPRD

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tentang 103 sekolah swasta gratis di Ibu Kota mengundang reaksi positif DPRD DKI Jakarta.

Pimpinan DPRD DKI Jakarta menilai, kebijakan tersebut menjadi jalan penting untuk memutus persoalan klasik dunia pendidikan, mulai dari anak putus sekolah hingga ijazah yang tertahan karena tunggakan biaya.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco saat membuka diskusi publik berkaitan dengan pendidikan di Markas DPD Partai Golkar Jakarta, Kelurahan Cikini, Kecamatan Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Dalam acara yang digelar Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ini, Baco menekankan pendidikan memiliki hubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Baca juga : Wapres Gibran Apresiasi Pramono Gratiskan Transportasi Untuk 15 Golongan

Pengalaman selama bertugas di Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 lalu, disebut membuatnya memahami persoalan pendidikan secara lebih mendalam.

“Konsep di Komisi E, pendidikan adalah faktor utama penentu kesejahteraan. Artinya pendidikan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan seseorang,” kata Baco yang dikutip pada Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan Jakarta. Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini menilai, ambisi Jakarta menjadi kota global tidak akan tercapai jika kualitas sumber daya manusia masih tertinggal.

“Jakarta mau jadi kota global. Salah satu faktor yang ada adalah tingkat pendidikannya harus tinggi,” katanya.

Baca juga : Ketua DPRD DKI Jakarta Dukung Penguatan Bela Negara Di Perguruan Tinggi

Namun di sisi lain, Baco mengingatkan masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan di dunia pendidikan Ibu Kota. Mulai dari anak yang terpaksa berhenti sekolah karena persoalan ekonomi, hingga ijazah yang tidak bisa diambil akibat tunggakan biaya pendidikan masih ditemukan di Jakarta.

“Kalau kita mau mencapai itu tidak boleh ada lagi anak putus sekolah, tidak sekolah karena orang tuanya tidak bayar, dan tidak boleh ada lagi ijazah yang tertahan,” ungkapnya.

Karena itu, Baco menilai solusi paling realistis adalah menghadirkan kebijakan sekolah swasta gratis agar akses pendidikan benar-benar terbuka untuk seluruh masyarakat. “Saya bilang, solusinya cuma satu sekolah swasta gratis. Nggak ada solusi lain,” tegasnya.

Baco bahkan menyebut persoalan pendidikan akan terus berulang apabila kebijakan tersebut tidak diwujudkan. “Sampai kiamat kalau tidak ada sekolah gratis, masalah ini tidak bisa dipecahkan. Maka ijazah tertahan dan putus sekolah akan terus terjadi,” tuturnya.

Baca juga : Bank Indonesia dan Pemprov DKI Berkolaborasi Bangun Jakarta sebagai Kota Sinema

Dalam kesempatan itu, Baco juga menegaskan posisi Partai Golkar yang disebut selalu mendukung pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan. “Partai Golkar itu gennya pemerintah, jadi tidak pernah ada di kamusnya Golkar menentang pemerintah atau oposisi. Kalau ada kritik tentu untuk perbaikan,” tuturnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.