APBD DKI 2027 Terbatas, Komisi D Minta Infrastruktur Dasar Tetap Jadi Prioritas

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung bagi masyarakat meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 menghadapi keterbatasan fiskal.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan keterbatasan fiskal harus disikapi dengan penyusunan skala prioritas yang tepat.

Menurutnya, Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) perlu memastikan anggaran difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Baca juga : Ketua Komisi D DPRD DKI Minta Penataan Setu Babakan Tetap Berpihak Pada PKL

"Memang dengan keterbatasan fiskal yang ada, Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air harus benar-benar memprioritaskan program yang paling berdampak bagi masyarakat," kata Yuke kepada wartawan, dikutip Minggu (26/7/2026).

Program tersebut di antaranya penataan trotoar, pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), hingga pengendalian banjir yang dinilai menjadi kebutuhan dasar warga Jakarta.

"Komisi D meminta perangkat daerah untuk menyampaikan secara terbuka apabila terdapat kendala anggaran yang menyebabkan usulan masyarakat belum dapat diakomodasi. Dengan begitu, DPRD dapat membahas kemungkinan penyesuaian anggaran dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar)," katanya.

Baca juga : Brantas Abipraya Kebut Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumatera

Komisi D juga menyoroti adanya penurunan alokasi anggaran bagi Suku Dinas dibandingkan tahun anggaran 2026.

Menurut Yuke, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan serta saluran air di berbagai wilayah Jakarta masih cukup tinggi.

"Kami mengingatkan jangan sampai yang diprioritaskan hanya jalan-jalan besar atau kawasan pusat kota. Jalan lingkungan, saluran, penerangan, dan infrastruktur dasar di wilayah pinggiran juga harus menjadi perhatian karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," tegasnya.

Baca juga : BM PAN DIY Resmi Dukung Mitra Fahrudin Maju Jadi Ketua Umum

Pembangunan yang merata menjadi salah satu kunci meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta.

Oleh karena itu, penyusunan APBD DKI Jakarta Tahun 2027 diharapkan tetap mengedepankan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama, meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.