Komisi XII: Antisipasi Dampak Lanjutan Kenaikan Pertamax Cs

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan meminta Pemerintah dan Pertamina mengantisipasi dampak lanjutan penyesuaian harga BBM nonsubsidi (Pertamax). Penyesuaian harga itu berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi (Pertalite).

Anggota Komisi XII DPR Meitri Citra Wardani mengatakan, BBM nonsubsidi memang tidak dikonsumsi langsung oleh mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, langkah antisipasi dini harus dilakukan agar kenaikan BBM tidak menimbulkan gangguan pasokan maupun kelangkaan di lapangan.

Meitri memahami, penyesuaian harga Pertamax mengikuti dinamika minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Namun, Pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek penetapan harga.

“Efek berantai dari potensi migrasi pengguna ke BBM bersubsidi harus diwaspadai karena menekan kuota energi,” katanya, Kamis (11/6/2026).

Baca juga : Nailul Huda: Kebijakan Ini Bisa Cegah Kenaikan Inflasi

Selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite, kata Meitri, berpotensi mengubah perilaku konsumen kelas menengah. Jika pergeseran terjadi secara masif, maka distribusi BBM bersubsidi harus dijaga ketat. Itu dilakukan agar hak masyarakat miskin tidak dirugikan akibat kelangkaan.

Meitri meminta Pemerintah segera memetakan dampak penyesuaian harga itu terhadap konsumsi energi nasional. Perhitungan yang matang mengenai kemungkinan bertambahnya beban subsidi akibat perubahan pola konsumsi masyarakat sangat dibutuhkan. Langkah strategis ini akan menjaga stabilitas pasokan bahan bakar di masyarakat.

Selanjutnya, dia mendorong Pemerintah lewat BPH Migas memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Upaya itu bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun penimbunan di lapangan.

“Tindakan tegas akan meminimalkan risiko kepanikan saat terjadi lonjakan permintaan dari konsumen kelas menengah,” ujarnya.

Baca juga : Komisi IX DPR: Antisipasi KLB Campak dengan Vaksinasi Terukur

Pemerintah, sambungnya, harus memastikan stok, distribusi, dan pengawasan di lapangan berjalan optimal. Jangan sampai masyarakat miskin kesulitan memperoleh BBM bersubsidi akibat meningkatnya permintaan dari kelompok mampu. Seluruh lini penyaluran harus dipantau ketat demi keadilan bagi rakyat yang membutuhkan bantuan.

Di tengah ketidakpastian global, Pemerintah diharapkan bisa memprediksi pergerakan harga minyak mentah. Selain mitigasi, tata kelola yang baik dalam aspek pengelolaan energi nasional harus dihadirkan.

“Kebijakan yang responsif, terukur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak harus segera diwujudkan,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi XII DPR Sartono menekankan, kebijakan pasar internasional itu perlu diimbangi program penyeimbang. Kebijakan penyeimbang harus diambil guna meringankan beban ekonomi masyarakat secara langsung. Selain itu, kebijakan pendukung itu berfungsi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga : BBM Nonsubsidi Naik, Loyalis Prabowo: Langkah Tepat Selamatkan APBN

Dia memahami, penyesuaian harga BBM merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar dan energi global. Namun, Pemerintah juga wajib memperhitungkan dampak penyesuaian itu terhadap tingkat infl asi daerah. Penurunan daya beli masyarakat harus diantisipasi melalui berbagai program jaring pengaman sosial yang efektif.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.