Parpol Koalisi Gibahin Luhut

RM.id  Rakyat Merdeka - Gerak-gerik Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan selalu menarik dicermati. Tak hanya oleh rakyat, Luhut bahkan jadi bahan “gibah” politisi pendukung pemerintah (koalisi), atau politisi yang selama ini selalu nyerang pemerintah (oposisi).

Ada banyak tema ketika membicarakan Luhut. Satu hal yang sangat menarik, ada yang menganggap saat ini Luhut sudah seperti “perdana menteri” di negara yang hanya menjadikan presiden sebagai simbol negaranya.

Sebulan terakhir, Luhut selalu jadi trending topic. Ada dua tema yang bikin nama Luhut terus bergema. Pertama, sikapnya yang mendukung usulan penundaan pemilu dengan membawa big data 100 juta. Kedua, soal dukungannya terkait perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Luhut memang tak pernah langsung mengatakan perlunya perpanjangan masa jabatan. Namun, di beberapa forum yang dihadirinya, muncul seruan presiden tiga periode.

Lalu, orang mengalamatkan hal itu kepada Luhut. Seperti, saat Luhut tampil di acara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan bertemu ulama dan kiai di Banten. Di dua acara itu, masyarakat menyampaikan aspirasi presiden 3 periode, langsung ke Luhut.

Kemudian, isu presiden 3 periode menemukan antiklimaksnya setelah Presiden Jokowi melarang para menteri bicara penundaan pemilu atau presiden 3 periode.

Larangan presiden itu, menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul, merupakan bentuk teguran Jokowi. Agar para menteri sadar dengan posisinya saat ini. Jangan merasa bisa berbuat segala macam.

Menurut dia, menteri mestinya memang fokus bekerja di tupoksinya masing-masing. Jangan semua dikomentari. Termasuk soal penundaan pemilu dan tiga periode.

Kalau yang bicara itu adalah Mendagri, orang bisa memaklumi. Karena masih masuk dalam tugas Mendagri.

“Menteri yang nggak ada urusannya, nggak usahlah (ikutan bicara pemilu),” kata Bambang Pacul.

Saat ditanya apakah menteri yang dimaksud Luhut? Bambang mempersilakan publik menilai dan mengevaluasi sendiri. “Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama,” sebutnya.

 adalah istilah untuk perdana menteri. Tentu saja, omongan Bambang ini sindiran. Karena sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensil. Bukan parlemen. Jadi tak ada istilah perdana menteri.

Bambang menilai, berbagai manuver Luhut itu tak lepas karena posisi politik Luhut yang sangat kuat.

"Orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, Pak Presiden pernah mengeluarkan statement distop ekspor, kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi, Pak Luhut yang kasih statement,” ujarnya.

Memang sudah jadi rahasia umum, Jokowi memberikan banyak kepercayaan kepada Luhut .

Sejak awal periode jabatannya di 2014, Jokowi terus memberikan posisi-posisi strategis kepada pensiunan tentara berpangkat jenderal bintang empat ini.

Mulai dari Kepala Staf Presiden, Menko Polhukam, lalu Menko Kemaritiman dan Investasi. Selain itu, Luhut juga dipercaya menjadi komandan penanganan Covid-19 Jawa Bali. Luhut juga diutus Jokowi mencari investor untuk pendanaan proyek pembangunan IKN.

Ia juga didapuk sebagai Ketua Tim Gernas BBI dan Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Bahkan, dia pernah diangkat menjadi menteri ad interim untuk beberapa kementerian.

Tak cuma itu, kemarin, Luhut mendapat tugas baru dari Presiden. Luhut diangkat sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.

Selain Bambang Pacul, politisi dari kubu pemerintah yang ikut ngomongin Luhut itu, datang dari PPP. Politisi PPP, Achmad Baidlowi menilai, sebutan prime minister untuk Luhut bisa saja tepat. Karena Luhut diberikan banyak tugas oleh Jokowi.

“Namanya Menko, wah dia dianggap memiliki kekuatan lebih dibanding menteri yang lain, ya dari aspek itu, ya bisa saja benar,” kata Baidowi.

Menurut dia, sebutan itu makin pas karena Luhut sering bicara di luar konteks dan tupoksinya. Misalnya, soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Belum lagi, sempat bicara soal big data tentang penundaan pemilu, padahal beliau Menteri Koordinator Maritim dan Investasi,” sambung Baidowi.

Karena itu, kata dia, wajar kalau orang menilai Luhut punya kewenangan lebih. Karena dengan enteng bicara di luar tupoksinya.

Sindiran serupa pernah dilontarkan oleh Waketum NasDem, Ahmad Ali. Kata dia, tak cocok kalau Luhut bicara soal penundaan pemilu. Karena itu wilayahnya Menko Polhukam. “Apa dia menteri segala bisa. Perdana Menteri?” kata Ahmad Ali.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.