Ketum MIPI Harap Studi Ilmu Pemerintahan Bisa Dikembangkan Di Papua

 Sebelumnya 
Dia menyatakan, tidak ada model pemerintahan daerah di dunia seperti model yang diterapkan di Papua. Soalnya, sistem pemerintahan di daerah tersebut diisi oleh eksekutif, legislatif, dan lembaga pemerintahan bernama Majelis Rakyat Papua.

Lebih unik lagi, dalam DPR provinsi atau parlemen lokalnya juga memiliki sistem pengangkatan yang berbeda.

Baca juga : Peringati Hari Hutan, Upaya Pelestarian Harus Dikedepankan

"Supaya orang di belahan dunia lainnya mengerti, mengetahui, memahami, ternyata belajar ilmu politik pemerintahan ada model yang lain, dengan manusia, dengan kebudayaan, kekhasan yang berbeda dengan belahan dunia lain," tuturnya.

Terlebih, dengan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Baca juga : Ketua MPR: Humas Kementerian/Lembaga Tak Boleh Kalah Sama Buzzer

Melalui regulasi ini, model pemerintahan di Papua bisa lebih dikembangkan serta dikonseptualisasikan. Bahtiar menekankan, MIPI hadir di tengah-tengah masyarakat memerlukan orang-orang yang selalu berpikir kritis.

Hal ini dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan perannya agar berbasis pada ilmu pengetahuan.

Baca juga : Jangan Berhenti Di Bharada E

"Saya mau ke depan, masyarakat ilmu pemerintahan di Papua ini menjadi wadah bagi kaum intelektual, praktisi, siapa pun di Papua untuk bertukar pikiran, dialog. Sekali lagi, karena inti dari semua pekerjaan kita ini, dari seribu masalah itu adalah memang kelihatannya SDM yang harus kita selesaikan," tandasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.