HUT Polri Ke-78, Nuning Singgung Soal Perang Siber

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam menyambut HUT Polri ke-78 pada 1 Juli 2024, Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas NH Kertopati memberikan beberapa catatan. 

Pertama, wanita yang akrab disapa Nuning ini membahas soal Revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Kepolisian. Kata dia, setelah 20 tahun lebih, undang-undang tersebut ditujukan untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman dan tindak pidana sebagai efek negatif kemajuan teknologi. 

Kedua, kata Nuning, soal kedaulatan di ruang siber dan ruang angkasa saat ini sangat mendesak untuk segera diatasi. Apalagi ada kebocoran dana Pusat Data Nasional (PDN) yang mengundang tanya dan kekhawatiran masyarakat saat ini. “Perang Siber tengah terjadi perlu penanganan cepat,” ujarnya.

Baca juga : Permudah Izin Event, Jokowi Singgung Konser Taylor Swift Di Singapura

Ketiga, Nuning membahas, soal penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen oleh Polri lebih ditujukan untuk mengatasi Kejahatan Lintas Negara (Transnational Organized Crimes) dan tindak pidana Perusahaan Multinational (Multinational Corporation). Menuru dia, Polri harus prediktif dan dituntut untuk mampu melakukan penegakkan hukum berdasarkan analisis intelijen dan kemampuan forecasting. 

“Sehingga Polri tidak reaktif, tapi juga proaktif,” ujarnya.

Menurut dia, objek penyadapan berhubungan dengan keamanan nasional non-kamtibmas. Berbeda dengan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen oleh TNI lebih ditujukan untuk kontra intelijen dan spionase yang dilakukan oleh agen-agen rahasia negara lain. 

Baca juga : Adinda Azani, Syuting Kini Perkara Sulit

“Segala sesuatunya harus dalam koordinasi Badan Intelijen Negara (BIN),” katanya.

Keempat, kata dia, soal penugasan prajurit TNI dan Polri di lingkungan Kementerian dan Lembaga sejalan dengan permintaan kebutuhan untuk memanfaatkan semua SDM atau warga negara. Berbeda dengan Dwi Fungsi ABRI yang bertujuan menduduki jabatan politik untuk melanggengkan tampuk kekuasaan. 

“Penugasan Prajurit TNI dan Polri di berbagai instansi pemerintah justru menunjukkan tidak ada dikotomi dalam pembangunan nasional,” katanya.

Baca juga : 4 Parpol Dukung Nalim Maju Pilbup Merangin

Terakhir, soal pemberantasan terorisme dan Enabling Environment-nya harus libatkan Kemendikbud, Kemenag, Kemensos, Kemdagri. Jadi bukan hanya TNI, Polri, BIN BNPT saja. “Terorisme semakin banyak bentuknya dan luas jangkauannya,” katanya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.