Bahlil Ungkap Fakta Menggelitik Hilirisasi Tambang Di Sidang Promosi Doktor

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan sejumlah fakta menggelitik terkait hilirisasi tambang dalam sidang terbuka promosi doktor di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (16/10). 

Salah satunya adalah ketidakadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari industri hilirisasi, terutama di daerah penghasil. 

Ia mencontohkan Halmahera Tengah. Daerah industri hilirisasi nikel bisa menghasilkan DBH hingga Rp 12,5 triliun.

"Tapi apa yang terjadi, pemerintah pusat hanya membagikan kepada mereka, kabupaten itu tidak lebih dari Rp 1,1 triliun dan provinsi hanya Rp 900 miliar," kata Bahlil.

Menurutnya, pembagian yang tidak seimbang ini mengakibatkan daerah kerap mengeluh. Karena beban yang mereka tanggung dari keberadaan industri ini cukup berat, seperti menangani dampak kesehatan, lingkungan, sampah, jalan dan infrastruktur lainnya.

Baca juga : Bahlil: Ini Kampanye Hitam

Fakta lain, ungkap Bahlil adalah banyaknya pengusaha daerah yang tidak ikut menikmati dampak ekonomi dari hilirisasi tambang ini.

"Tidak mendapat kesempatan. Investor dari Jakarta, orang di daerah begitu-begitu aja," tandasnya. 

Karena itu, Bahlil merekomendasikan empat reformulasi dan formulasi kebijakan hilirisasi tambang yang dapat memberikan manfaat lebih besar bagi daerah. 

Salah satunya adalah reformulasi kebijakan alokasi DBH. Agar pemerintah daerah bisa mendapatkan 30-45 persen dari penerimaan negara dari hilirisasi. 

"Masak pendapatan DBH hanya seperenam yang dibagikan kepada daerah. Inilah kenapa kemudian daerah selalu teriak,” tuturnya.

Baca juga : Peringatan Keras Prabowo: Menteri Dilarang Cari Uang Dari APBN dan APBD

Selain itu, Bahlil juga mengusulkan kebijakan pembiayaan yang lebih mendukung pengusaha nasional. Menurutnya, perbankan nasional hingga kini belum memberikan dukungan penuh untuk investasi di sektor hilirisasi. 

"Banyak tokoh nasional yang bertanya kepada saya, mengapa nilai tambah hilirisasi ini lebih banyak dinikmati oleh asing? Jawabannya, salah satunya karena perbankan nasional kita belum mau membiayai investasi di sektor hilirisasi," ungkapnya.

Usulan lainnya adalah memperkuat kemitraan antara investor dan pengusaha daerah, serta merumuskan kebijakan yang mendorong diversifikasi investasi setelah mencapai titik impas (break-even point). 

Dengan langkah ini, Bahlil berharap pengusaha lokal dapat lebih terlibat dalam menikmati manfaat ekonomi dari hilirisasi tambang. "Selama ini pengusaha daerah tidak mendapat kesempatan. Investor dari Jakarta, orang di daerah begitu-begitu aja," katanya.

Bahlil juga memaparkan dampak positif hilirisasi bagi ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, hilirisasi nikel telah berkontribusi besar terhadap ekspor, dari hanya 3,3 miliar dolar AS pada 2017, melonjak menjadi 33,5 miliar dolar AS pada 2023. 

Baca juga : Warga Cengkareng Dukung Mas Pram-Bang Doel Lanjutkan Program Anies

Tidak hanya itu, pendapatan masyarakat di sekitar tambang juga meningkat signifikan. Meskipun bukan berstatus sebagai karyawan perusahaan smelter.

"Masyarakat yang bukan karyawan smelter bisa mendapatkan penghasilan antara Rp 30 juta hingga Rp 150 juta per bulan, dari usaha makan minum hingga rumah kost," paparnya.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong hilirisasi jika masih diberi kepercayaan oleh presiden terpilih untuk melanjutkan perannya di kabinet. 

"Insya Allah kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.